Rabu, 21 Oktober 2026, 11:20 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Perdana Menteri Hungaria Péter Magyar dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyoroti persoalan imigrasi setelah kerusuhan dan penjarahan melanda sejumlah kota di Prancis pada pertengahan Oktober 2026. Kedua pemimpin tersebut menegaskan pentingnya kebijakan imigrasi yang ketat serta perlindungan perbatasan untuk menjaga keamanan negara.
Magyar menyatakan bahwa aksi kekerasan dan perusakan di Prancis memperkuat alasan Hungaria mempertahankan kebijakan imigrasi yang tegas. Ia menegaskan pemerintahnya tidak akan melonggarkan pengamanan perbatasan maupun aturan terhadap imigran ilegal.
Sementara itu, Tusk menyatakan Polandia tidak ingin mengulangi kesalahan negara-negara Eropa lainnya dalam menangani persoalan migrasi. Ia menegaskan bahwa Polandia akan mempertahankan kebijakan suaka sendiri, memperkuat pengawasan perbatasan, serta mendeportasi orang yang melanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Viral Slogan 'Bismillah, C’est les Ténèbres' di Demo Prancis, Ini Asal-usul dan Maknanya
Pernyataan kedua pemimpin tersebut muncul setelah demonstrasi di Prancis berkembang menjadi kerusuhan pada 17 Oktober 2026. Aksi yang awalnya berkaitan dengan persoalan pendidikan, kenaikan biaya hidup, dan penurunan kualitas layanan publik itu berujung pada bentrokan dengan aparat, penjarahan toko, serta perusakan fasilitas umum di sejumlah kota.
Di tengah situasi tersebut, Magyar mengaitkan kerusuhan dengan persoalan imigrasi dan menjadikannya alasan untuk mempertahankan kebijakan migrasi ketat. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian politik kedua pemimpin dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa imigrasi menjadi penyebab utama kerusuhan.
Perdebatan mengenai kebijakan migrasi juga mengemuka di Uni Eropa. Sejumlah negara mendorong pengawasan perbatasan yang lebih ketat dan aturan suaka yang lebih tegas, sedangkan pemimpin lainnya mengingatkan agar imigran tidak mendapat stigma kolektif akibat tindakan sebagian orang.
Di Prancis, pemerintah masih menghadapi dampak kerusuhan dan tuntutan masyarakat terkait pendidikan, biaya hidup, serta pelayanan publik. Perkembangan tersebut menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron di tengah perdebatan mengenai kebijakan anggaran negara.
Pernyataan Hungaria dan Polandia memperlihatkan bahwa kerusuhan di Prancis turut memperuncing perbedaan pandangan antarnegara Eropa mengenai migrasi, keamanan perbatasan, dan penanganan persoalan sosial.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti