Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, mempercepat penyiapan lahan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Pematangan lahan di Desa Sampetua, Kecamatan Onan Ganjang, menjadi pekerjaan mendesak menjelang target pelaksanaan pembangunan pada 22 September 2026.
Di Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat, lahan huntap untuk 17 kepala keluarga telah dibersihkan dan siap dibangun. Sumber air berupa sumur bor sedalam 30 meter juga tersedia, sedangkan masyarakat telah menyepakati rencana relokasi.
Kondisi berbeda ditemukan di Desa Sampetua. Lahan untuk pembangunan huntap bagi 30 kepala keluarga telah tersedia, tetapi masih dipenuhi vegetasi dan belum melalui proses pematangan. Pemerintah daerah diminta segera mengerahkan alat berat agar persyaratan kesiapan lahan dapat dipenuhi.
Secara keseluruhan, sebanyak 128 kepala keluarga tercatat sebagai penerima huntap dan 156 kepala keluarga sebagai penerima Dana Tunggu Hunian. Namun, sebanyak 21 kepala keluarga menolak relokasi. Pemerintah daerah meminta penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan resmi agar data penerima dan kebutuhan pembangunan dapat disesuaikan.
“Pemkab Humbang Hasundutan segera mengerahkan alat berat untuk menuntaskan land clearing di Desa Sampetua agar seluruh readiness criteria Huntap (yang akan dibangun) Kementerian PKO terpenuhi sebelum tanggal kontrak 22 September 2026,” tulis Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma dalam laporan monitorng dan evaluasi (monev) di Humbahas, Kamis (17/9/2026).
Selain sektor perumahan, monev mencatat realisasi tambahan Transfer ke Daerah di Humbahas baru mencapai Rp10,42 miliar atau 17,80 persen dari total alokasi Rp58,54 miliar. Pemerintah daerah didorong mempercepat pelaksanaan kegiatan agar anggaran segera memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Keterbatasan pendanaan paling terasa pada pemulihan konektivitas. Kebutuhan perbaikan jalan kabupaten diperkirakan mencapai Rp165 miliar, jauh lebih besar dibandingkan total tambahan TKD yang juga digunakan untuk berbagai sektor. Penanganan darurat Jalan Pulo Godang–Panggugunan terus dilakukan melalui pembangunan gorong-gorong agar kendaraan roda empat dapat kembali melintas.
Untuk mendukung perbaikan permanen, Bappelitbangda Humbahas tengah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta rencana induk. Dokumen tersebut akan diajukan kepada Bappenas agar Humbahas dapat dipertimbangkan sebagai lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus pemulihan bencana pada 2027.
Pada sektor pertanian, kerusakan mencakup 893,4 hektare sawah rusak berat dan 66 hektare rusak sedang. Sebanyak 207 hektare di antaranya mulai ditangani melalui dukungan Kementerian Pertanian dan Kodam I/Bukit Barisan. Sementara itu, kolam perikanan masyarakat di Desa Sampetua belum memperoleh penanganan fisik sehingga dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan untuk memulihkan mata pencaharian warga.
Pemulihan layanan dasar juga terus berjalan pada tujuh sekolah dan enam puskesmas pembantu yang terdampak. Penanganan pengungsi telah diselesaikan, sedangkan data 21 kepala keluarga yang belum menerima jaminan hidup masih divalidasi oleh Dinas Sosial, Dukcapil, dan BPS.
Satgas PRR juga mendorong pembentukan posko koordinasi daerah agar perkembangan fisik, keuangan, data penerima, dan kendala lapangan dapat dikendalikan melalui satu pintu