REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Penyebaran hoaks di media sosial tidak hanya menjadi persoalan informasi. Ketika informasi palsu, disinformasi, dan fitnah terus beredar dan dikonsumsi berulang, dampaknya juga perlu dilihat dari sisi psikologis masyarakat.
Direktur Komunikasi Institut Media & Ruang Publik Indonesia (IMPRESI), Yusuf Mars, mengatakan masyarakat saat ini menghadapi arus informasi yang sangat cepat, sementara kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi belum selalu berjalan seimbang.
“Hoaks bukan hanya membuat orang percaya pada informasi yang salah," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Dia mengatakan ketika seseorang terus-menerus menerima informasi yang menakutkan, provokatif, atau menyesatkan, tentu ada beban psikologis yang perlu diperhatikan. "Karena itu, persoalan hoaks juga berkaitan dengan kesehatan mental,” ujar Yusuf Mars.
Data Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) menunjukkan persoalan hoaks masih cukup besar. Dalam periode 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025, MAFINDO mencatat 1.593 kasus hoaks, dengan 773 kasus atau 48,5 persen di antaranya bertema politik.
Temuan itu diperkuat laporan Evident Institute Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026.
Sepanjang 2025, Evident mencatat 996 entri disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) bertema politik, menjadikannya kategori terbesar dalam pemantauan tersebut.
Menurut Yusuf, tingginya temuan pada isu politik perlu menjadi perhatian karena informasi palsu dalam isu tersebut tidak hanya menyasar fakta, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan dan kepercayaan antarwarga.
“Kalau informasi palsu masuk ke wilayah politik, dampaknya bisa lebih panjang. Orang bukan hanya menerima informasi yang keliru, tetapi bisa ikut membangun prasangka terhadap kelompok atau orang yang berbeda pilihan,” katanya.
Yusuf menjelaskan, hubungan antara paparan informasi palsu dan kesehatan mental juga mulai mendapat perhatian dalam penelitian terbaru.