REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kenaikan harga minyak mentah dunia hingga menembus 100 dolar AS per barel berpotensi meningkatkan tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi di dalam negeri. Anggota Komisi VI DPR Dewi Juliani meminta pemerintah dan Pertamina menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi dapat dikelola.
Dewi mengatakan, pergerakan harga minyak dunia perlu diantisipasi karena dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari energi, logistik, transportasi, produksi industri hingga harga kebutuhan pokok.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” kata Dewi melalui keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Menurut Dewi, kondisi geopolitik global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan harga minyak. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario kebijakan apabila harga minyak dunia bertahan pada level tinggi dalam waktu yang lebih panjang.
PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya memproyeksikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex berpotensi berada di kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter apabila tren kenaikan harga minyak global terus berlanjut.
Dewi menilai pemerintah memiliki ruang untuk mengelola dampak kenaikan harga minyak melalui kebijakan di dalam negeri, meski tidak dapat mengendalikan kondisi geopolitik maupun harga minyak global.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global,” ujar Dewi.
Ia meminta langkah mitigasi tidak hanya disiapkan ketika harga minyak sudah meningkat. Pemerintah, menurut dia, perlu mempertimbangkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi tekanan harga dalam jangka lebih panjang.
Dewi menyebut sejumlah aspek yang dapat diperhatikan, seperti efisiensi operasional Pertamina, kelancaran distribusi BBM, serta transparansi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan penyesuaian harga.
Menurut dia, kebijakan energi perlu mempertimbangkan ketahanan energi nasional, keberlanjutan operasional Pertamina, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, kebijakan penyesuaian harga BBM dapat dilakukan berdasarkan kajian dan kondisi pasar.
“Yang paling penting, masyarakat jangan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat gejolak yang berasal dari luar negeri. Pemerintah harus hadir memastikan stabilitas energi tetap terjaga,” kata Dewi.