Kuala Lumpur (ANTARA) - Tokoh masyarakat Indonesia yang juga pengelola Sanggar Bimbingan Permai Kulim, di Kedah, Malaysia, Muhammad Mukhotib berharap pemerintah RI dapat mewujudkan sekolah resmi Indonesia, di wilayah Malaysia bagian utara.
Harapan itu disampaikan Mukhotib, bertepatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2026, karena belum adanya sekolah resmi Indonesia di wilayah Malaysia utara yang meliputi Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan Perak.
"Harapan kami di wilayah utara ini ada sekolah yang resmi," tutur Mukhotib saat dihubungi ANTARA dari Kuala Lumpur, Kamis.
Sekolah resmi Indonesia sejauh ini terdapat di Sabah dan Sarawak yang masuk wilayah Malaysia bagian timur/Malaysia Borneo dengan keberadaan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan sejumlah community learning center (CLC).
Baca juga: HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan berkelanjutan anak pekerja migran
Sementara di wilayah Semenanjung Malaysia, sekolah resmi Indonesia antara lain Sekolah Indonesia Johor Bahru dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, yang relatif jauh dari wilayah utara.
"Harapan kami (jika bisa diwujudkan sekolah resmi RI di wilayah utara), bisa kita jadikan cerita di masa tua," kata Mukhotib berharap.
Untuk diketahui Pemerintah RI menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak Indonesia di Malaysia dalam bentuk formal dan nonformal.
Secara formal Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), antara lain Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), yang melayani pendidikan jenjang TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.
Sementara untuk pendidikan nonformal, Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di Malaysia menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) untuk membantu masyarakat Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan formal sehingga mereka dapat mengikuti program kesetaraan Paket A, B, dan C, serta Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Selain itu perwakilan RI juga melakukan penyetaraan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di sanggar bimbingan (SB), community learning center (CLC), dan Indonesian community center (ICC).
Pengakuan pemerintah Malaysia pada layanan pendidikan Indonesia, masih terbatas pada SILN serta sejumlah CLC di Sabah dan Sarawak.
Baca juga: Perekaman KIA jadi kado anak-anak di Sebatik pada Hari Anak Nasional
Sedangkan untuk sanggar bimbingan di wilayah Semenanjung Malaysia, baru memperoleh pemahaman bersama dengan otoritas Malaysia, terkait pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak.
Mukhotib berharap sekolah resmi Indonesia di wilayah utara dapat diwujudkan.
Dia selaku pengelola Sanggar Bimbingan Permai Kulim mengatakan, penyelenggaraan pendidikan di sanggar bimbingannya sejauh ini dilakukan di bawah koordinasi perwakilan RI.
Dirinya dan para pengurus sanggar bimbingan, bersama-sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, terus berupaya melakukan pendekatan kepada otoritas Malaysia dan warga setempat mengenai pentingnya mengedepankan aspek kemanusiaan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia untuk tetap dapat mengenyam pendidikan.
Hal serupa juga dilakukan para sanggar bimbingan yang tersebar di wilayah Semenanjung Malaysia, bersama perwakilan RI lain seperti KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru.
Sebagai gambaran, jumlah SB di Semenanjung Malaysia berkisar 75 buah dengan total siswa tercatat 2.215 orang (data April 2026). Sementara jumlah CLC di wilayah Sabah dan Sarawak sekitar 302 dengan total jumlah murid yakni 22.031 siswa (data Mei 2026).
Atase Pendidikan KBRI KL Ahmad Romadhoni Surya Putra mengatakan pihaknya bersama para perwakilan RI di berbagai wilayah di Malaysia terus berupaya memperjuangkan legalitas operasional sanggar-sanggar bimbingan.
Baca juga: Pemerintah Sebatik Tengah libatkan anak bangun daerah lewat Forum Anak
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.