Liputan6.com, New Delhi - Ribuan orang turun ke jalan di New Delhi pada Senin (20/7/2026) untuk menuntut Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur. Aksi yang didominasi mahasiswa dan generasi Z itu menjadi salah satu demonstrasi antipemerintah terbesar di India dalam beberapa tahun terakhir.
Kepolisian Delhi sebelumnya melarang aksi tersebut, memasang barikade di sejumlah ruas jalan, dan memutus akses internet di pusat kota. Polisi juga menggunakan pentungan dan gas air mata ketika demonstran berusaha bergerak menuju gedung parlemen.
Namun, pembatasan itu tidak menghentikan ribuan orang yang memadati pusat ibu kota sejak pagi. Mereka meluapkan kemarahan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan partai berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP), yang dinilai mengabaikan masa depan generasi muda.
"Mereka menyebut aksi ini ilegal dan menuduh kami antinasional," kata Rhythm Katoch (22). "Saya berada di sini untuk memperjuangkan sistem pendidikan, hak anak muda, dan demokrasi kami."
Aksi tersebut digerakkan Cockroach Janta Party (CJP), gerakan anak muda yang didirikan Abhijeet Dipke pada Mei. Nama "Cockroach" merujuk pada kecoak, yang dipakai sebagai simbol ketahanan dan sikap pantang menyerah. CJP awalnya lahir sebagai gerakan satir, tetapi dengan cepat berkembang menjadi salah satu gerakan kaum muda paling menonjol di India.
Tuntutan utama mereka adalah pengunduran diri Pradhan menyusul kebocoran ujian masuk kedokteran. Ujian yang diikuti lebih dari 2 juta peserta untuk memperebutkan sekitar 130.000 kursi itu dibatalkan setelah soal dilaporkan dijual kepada penawar tertinggi. Para peserta kemudian harus mengulang ujian. Kekacauan tersebut dikaitkan dengan lebih dari 20 kasus bunuh diri.
Kekecewaan terhadap sistem pendidikan dan minimnya lapangan kerja turut memperluas dukungan terhadap gerakan tersebut.
Tindakan polisi menuai kecaman dari politikus oposisi. Pemimpin Partai Kongres Priyanka Gandhi mempertanyakan penggunaan gas air mata dan kekerasan terhadap para demonstran.
Setelah aksi besar tersebut, pemerintahan Modi mengundang sejumlah juru bicara CJP untuk berdialog. Namun, CJP mengatakan mereka harus menunggu dua jam dan hanya diberi waktu 10 menit untuk bertemu menteri senior JP Nadda. Dalam pertemuan itu, mereka menyerahkan daftar tuntutan tertulis.
Dukungan terhadap CJP semakin kuat setelah aktivis pendidikan Sonam Wangchuk menggelar mogok makan selama 21 hari sebagai bentuk solidaritas kepada para pelajar.
Polisi kemudian membawa Wangchuk secara paksa ke rumah sakit pemerintah pada Minggu dini hari. Ia mengaku "ditahan sebagai sandera", sementara istrinya, Gitanjali Angmo, menyebut keberadaan polisi di sekitar ruang perawatan sebagai "penahanan ilegal".
Menjelang demonstrasi, Wangchuk mengatakan akan mengakhiri mogok makan apabila pemerintah bersedia bertanggung jawab atas kegagalan dalam sistem pendidikan, membahas kebocoran ujian di parlemen, dan mengirim pemimpin politik untuk menemuinya.
Hingga Senin sore, pemerintahan BJP belum memenuhi tuntutan tersebut.