REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Festival Layanan AHU Berdampak akan digelar di Bandung, Jawa Barat, 29-31 Agustus 2026. Langkah ini sebagai upaya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dalam menghadirkan berbagai layanan administrasi hukum lebih dekat kepada masyarakat melalui
Selama tiga hari, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu loket ke loket lain untuk mencari informasi atau berkonsultasi mengenai kebutuhan administrasi hukum.
Berbagai layanan Ditjen AHU akan hadir di satu lokasi di Trans Hotel Bandung dan Atrium Trans Mall Bandung.
Pengunjung dapat mengikuti coaching clinic, mencoba simulasi layanan digital, dan memperoleh layanan on-the-spot untuk jenis layanan yang memenuhi persyaratan.
Konsep ini membuat festival tidak sekadar menjadi ajang pameran layanan pemerintah, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk mengenali, mencoba, dan menyelesaikan kebutuhan administrasi hukumnya.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan festival tersebut untuk membawa persoalan administrasi hukum yang mereka hadapi, termasuk masalah yang selama ini belum menemukan jalan keluar.
"Jangan datang hanya untuk melihat-lihat booth,” kata dia kepada media di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Dia mengatakan, kalau ada persoalan administrasi hukum yang belum jelas, datang dan konsultasikan. Pihaknya menyiapkan ruang untuk membantu masyarakat memahami kebutuhannya dan, sepanjang kewenangan serta persyaratannya terpenuhi, menyelesaikannya di tempat.
Dia menjelaskan, festival ini rencananya akan dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Pada kesempatan itu, lima direktorat Ditjen AHU akan membuka layanan, antara lain pendaftaran Perseroan Perorangan, fidusia dan kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, serta layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). “Masing-masing direktorat juga menyiapkan layanan unggulan sebagai hero service,” turut dia.
Dia menjelaskan, bagi pelaku usaha dan UMKM, misalnya, tersedia layanan pendaftaran Perseroan Perorangan sekaligus edukasi mengenai beneficial ownership. Masyarakat yang membutuhkan layanan terkait dokumen untuk keperluan lintas negara dapat berkonsultasi mengenai apostille.