dampak langsungnya terhadap inflasi kemungkinan relatif terbatas. Yang lebih perlu diperhatikan justru dampak tidak langsung melalui biaya logistik dan produksi
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pasokan biosolar di sentra logistik perlu dijaga agar kenaikan harga sejumlah BBM nonsubsidi tidak merembet ke harga pangan melalui peningkatan biaya distribusi.
Yusuf mengatakan penyesuaian harga BBM mulai 1 September 2026 bersifat selektif sehingga dampak langsungnya terhadap inflasi diperkirakan relatif terbatas. Menurutnya, dampak tidak langsung melalui kenaikan biaya logistik dan produksi justru perlu lebih diperhatikan.
“Karena produk yang naik bukan bahan bakar yang paling banyak digunakan masyarakat, dampak langsungnya terhadap inflasi kemungkinan relatif terbatas. Yang lebih perlu diperhatikan justru dampak tidak langsung melalui biaya logistik dan produksi,” kata Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo per 1 September naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter, Dexlite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Harga Pertamax, Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan.
Yusuf menilai tekanan biaya energi paling berpotensi dirasakan angkutan barang berbahan bakar diesel nonsubsidi, distribusi pangan, serta industri yang bergantung pada armada kendaraan atau genset.
“Ketika pasokan biosolar terbatas dan pelaku usaha harus beralih ke Dexlite atau Dex, kenaikan harga tersebut langsung meningkatkan biaya operasional,” ujarnya.
Menurutnya, dampak kenaikan biaya tersebut dapat lebih cepat terasa di wilayah yang memiliki rantai pasok panjang, terutama pada komoditas pangan yang mudah rusak seperti ayam, cabai, ikan dan produk hortikultura.
Namun, Yusuf memperkirakan kenaikan biaya energi tidak seluruhnya langsung diteruskan kepada konsumen pada September. Ia berpendapat bahwa kecepatan transmisi antara sektor angkutan serta barang konsumsi dan industri berbeda.
“Untuk angkutan, penyesuaian tarif bisa berlangsung dalam hitungan hari hingga dua minggu. Sementara untuk barang konsumsi dan industri, penerusannya bisa membutuhkan satu sampai tiga bulan karena pelaku usaha masih memiliki stok dan harus mempertimbangkan persaingan,” katanya.
Baca juga: Ekonom nilai operasi pasar Bulog dapat redam potensi inflasi pangan
Baca juga: Ekonom: Pertumbuhan ekonomi perlu hasilkan nilai tambah lebih besar
Karena itu, Yusuf menilai periode Oktober hingga Desember perlu turut dicermati, terutama apabila tekanan biaya energi berlangsung bersamaan dengan gangguan cuaca dan tekanan terhadap produksi pangan.
Bank Indonesia (BI) mencatat kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) pada Agustus 2026 mengalami deflasi 0,33 persen secara bulanan. Secara tahunan, kelompok tersebut mengalami inflasi 3,32 persen.
Yusuf menilai mitigasi tidak perlu dilakukan dengan menahan seluruh harga energi, tetapi difokuskan untuk mencegah peningkatan biaya operasional merembet lebih luas ke harga pangan.
“Menurut saya, mitigasi yang paling penting bukan menahan seluruh harga energi, tetapi memastikan kenaikan biaya tidak merembet ke harga pangan. Ketersediaan Biosolar di sentra logistik perlu dijaga agar pelaku usaha tidak terpaksa beralih ke BBM nonsubsidi,” tuturnya.
Pertamina Patra Niaga sebelumnya menyatakan penyesuaian harga pada September hanya dilakukan terhadap sebagian BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Penetapan harga mengacu pada formula pemerintah dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta daya beli masyarakat.
Di sisi penyaluran, Pertamina memproyeksikan konsumsi Biosolar hingga akhir 2026 berpotensi melampaui kuota sekitar 9,4 persen berdasarkan tren konsumsi hingga Juli.
Berdasarkan data Pertamina, realisasi penyaluran Biosolar hingga 31 Juli 2026 mencapai 11,18 juta kiloliter dari kuota 18,36 juta kiloliter.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi melalui pengendalian kode QR, penggunaan surat rekomendasi, serta pembentukan gugus tugas pengawasan lapangan untuk menjaga penyaluran tepat sasaran.
Lebih lanjut, selain menjaga ketersediaan Biosolar, Yusuf mengusulkan pemerintah memperkuat pengelolaan stok pangan dan mempercepat intervensi di daerah yang mulai mengalami kenaikan harga.
Ia juga menilai perbaikan efisiensi logistik perlu menjadi bagian dari mitigasi karena kenaikan harga BBM bukan satu-satunya komponen yang menentukan biaya distribusi.
“Efisiensi di pelabuhan dan distribusi antarpulau juga penting karena biaya logistik sering kali lebih menentukan daripada kenaikan harga BBM itu sendiri,” ucap Yusuf.
Baca juga: CORE: Distribusi beras domestik harus jadi prioritas sebelum ekspor
Baca juga: Ekonom nilai surplus beras perlu diikuti pemerataan distribusi
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.