DPRD Palangka Raya dorong penyelesaian tapal batas Kalampangan-Kameloh Baru

calendar_today 23.10.2026 - person  - timer ~

DPRD Palangka Raya dorong penyelesaian tapal batas Kalampangan-Kameloh Baru

Jumat, 23 Oktober 2026 12:03 WIB

Jajaran Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, pada saat rapat dengar pendapat bersama pemerintah kota, di kantor DPRD Kota Palangka Raya. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Mukarramah, mendorong penyelesaian tapal batas Kelurahan Kalampangan dan Kelurahan Kameloh Baru yang hingga kini belum tuntas, agar kejelasan administrasi wilayah dapat segera diwujudkan.

“Persoalan tapal batas ini perlu diselesaikan agar masing-masing wilayah memiliki kejelasan administrasi dan dasar penetapan batas yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya, Jumat.

Menurut dia, kejelasan batas wilayah penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan, terutama dalam menentukan cakupan wilayah kerja masing-masing kelurahan.

Ketidakjelasan batas administrasi perlu ditangani secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Karena itu, pembahasan tapal batas Kalampangan dan Kameloh Baru perlu mengacu pada data serta dokumen pendukung yang dapat menjadi dasar penetapan wilayah.

“Penetapan batas wilayah tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan perkiraan, tetapi harus didukung data dan dokumen yang jelas,” ucapnya.

Mukarramah mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencari kejelasan atas batas kedua wilayah.

Pembahasan itu diperlukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih menjadi kendala sehingga penyelesaian tapal batas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan yang tepat.

Selain aspek administrasi pemerintahan, kondisi geografis juga perlu diperhatikan dalam mengkaji batas wilayah agar penetapannya sesuai dengan keadaan di lapangan.

“Kita perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh, baik dari sisi administrasi, kondisi geografis, maupun kelengkapan dokumen pendukungnya,” ujarnya.

Mukarramah berharap pemerintah kota bersama pihak terkait dapat memperkuat koordinasi untuk menuntaskan persoalan yang masih menghambat kejelasan tapal batas tersebut.

Kejelasan batas wilayah diharapkan dapat menjadi landasan bagi kelurahan dalam menjalankan administrasi pemerintahan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Penyelesaian persoalan ini juga perlu didukung oleh kesamaan pemahaman antarpihak agar penetapan batas tidak menyisakan ketidakjelasan di kemudian hari.

Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.