DPRD dan Pemkab Murung Raya sepakati raperda perubahan susunan perangkat daerah
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
DPRD dan Pemkab Murung Raya sepakati raperda perubahan susunan perangkat daerah
Jumat, 31 Juli 2026 14:57 WIB
Bupati Murung Raya Heriyus (kiri tiga) bersama unsur pimpinan DPRD Murung Raya serta perwakilan Forkopimda pada paripurna DPRD di Puruk Cahu, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO.
Puruk Cahu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, bersama pemerintah daerah setempat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Persetujuan bersama tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Murung Raya yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Murung Raya di Puruk Cahu, kemarin.
"Tentu kami sangat bersyukur dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kelancaran seluruh tahapan pembahasan hingga terbentuknya kesepakatan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif ini," kata Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi saat memimpin sidang paripurna.
Rumiadi menyebut penataan kelembagaan perangkat daerah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif dan akuntabel. Apalagi salah satu poin utama perubahan aturan ini adalah penyesuaian struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025.
Selain penetapan Raperda, Rumiadi berharap di momen paripurna itu dimanfaatkan untuk mempererat sinergi antara Forkopimda, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, dan instansi terkait menjelang peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Murung Raya yang jatuh pada 1 Agustus mendatang.
Dalam kegiatan yang sama, Bupati Murung Raya, Heriyus, menyampaikan terima kasih yang kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan, koreksi, dan saran konstruktif selama proses pembahasan Raperda.
Dia mengatakan perubahan Perda ini pada prinsipnya dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional di bidang kelembagaan perangkat daerah, khususnya setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025, tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pewarta : Supriadi
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.