Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali menyoroti maraknya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan, sehingga mereka meminta Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan jajaran di kabupaten/kota ikut mengambil peran dalam mengatasi hal tersebut.
“Kami membahas masalah ketertiban, keamanan, dan kriminalitas ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan, apalagi Bali merupakan daerah wisata sehingga faktor keamanan bersifat mutlak, langkah-langkah yang diambil salah satunya pentingnya MDA,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama. di Denpasar, Senin,
Dia mengingatkan bahwa kasus-kasus kriminalitas terjadi di tingkat wilayah paling kecil, sementara di desa-desa sudah terdapat desa adat yang memiliki kewenangan.
“MDA penting, karena MDA itu kan berhak juga membuat suatu perarem (aturan), pararem kaitan dengan berjalannya Sipandu Beradat (Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Desa Adat) seperti kasukertan tadi,” ujarnya.
Karena pentingnya desa adat mengambil peran menekan kriminalitas ini, DPRD Bali meminta MDA sebagai induknya lebih aktif, bukan justru mangkir dalam rapat-rapat serupa.
"MDA menjadi catatan pihak lembaga, Komisi I sudah lima kali mengundang MDA terkait menjaga ketertiban dan keamanan, namun mereka belum bisa hadir dan selalu diwakilkan, hal ini menjadi catatan dan akan dibuatkan rekomendasi mengenai langkah-langkah ke depannya," kata Budiutama.
Dengan kekuatan desa adat, menurut dia, dewan meyakini jalur hukum adat dapat membentengi Bali dari aksi kriminalitas, tidak hanya mengatur masyarakat adat namun juga penduduk pendatang yang tinggal di suatu wilayah.
Komisi I DPRD Bali mendorong agar MDA menginstruksikan desa-desa adat untuk memperketat pengawasan wilayah, salah satunya lewat pararem penataan dan pendataan penduduk pendatang (duktang).
Melalui rapat koordinasi ini, DPRD Bali berharap seluruh pemangku kepentingan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, harapan utama dari pertemuan ini adalah terciptanya kolaborasi nyata yang terintegrasi dari level pemerintah provinsi hingga ke struktur terbawah di tingkat banjar dan desa adat.
"Output-nya adalah bersama-sama menjaga Bali dan meminimalisir kriminalitas melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga ke tingkat desa adat," tuturnya.
Merespons DPRD Bali, Petajuh Bidang Kependudukan, Kewilayahan, dan Kasukertan MDA Bali I Made Wena menyatakan selama ini mereka sudah menggunakan pararem dalam mengatur keamanan dan ketertiban, namun dalam implementasi menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama seluruh krama desa adat.
“Bukan krama adat saja, krama tamiu (pendatang) pun punya tanggung jawab, kemudian implementasinya dijalankan di dalam wadah forum Sipandu Beradat, ada pecalang (satuan pengamanan desa adat) di sana,” tuturnya.
Mengenai sorotan seringnya MDA Bali mangkir dalam ruang-ruang diskusi, Wena mengatakan bahwa kepala MDA masih memiliki tugas di luar Denpasar, namun secara kolektif lembaga adat tersebut menjalankan tugasnya termasuk mendukung keamanan dan ketertiban di desa adat.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.