Pangkalpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengkaji ulang usulan pembentukan panitia khusus (Pansus), guna menindaklanjuti persoalan kewajiban plasma PT Foresta Lestari Dwikarya.
"Sebelumnya usulan itu masih secara lisan dari I Bagus Diarsa. Jika nanti kami menerima usulan resmi dari kepengurusan Partai NasDem tingkat daerah dan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Belitung, kami akan mengkajinya secara menyeluruh," kata Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dorongan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Fraksi Partai NasDem, I Bagus Diarsa yang mengusulkan pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Belitung untuk memeriksa kewajiban plasma dan perizinan PT Foresta Lestari Dwikarya harus memiliki tujuan yang penting, terutama dalam memastikan hak masyarakat.
Selain itu juga harus diperiksa kepatuhan perusahaannya guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jika usulan resminya sudah diterima, DPRD Babel akan memberikan dukungan.
"Keputusan pembentukan Pansus tetap menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Belitung, namun harus disesuaikan dengan mekanisme serta tata tertib yang berlaku," ujarnya.
Menurut Edi, DPRD Babel ingin memastikan persoalan ini dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga hak masyarakat memperoleh kepastian dan penyelesaiannya tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dan dukungan politik partai tidak boleh menggantikan prosedur kelembagaan DPRD karena setiap langkah harus tetap ditempuh harus sesuai mekanisme yang berlaku agar proses pengawasan terhadap persoalan plasma berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Seluruh proses harus ditempuh melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku karena yang terpenting, dukungan tersebut harus memperkuat ikhtiar agar persoalan plasma diperiksa secara terbuka, objektif, dan diselesaikan secara berkeadilan," tutup Edi.
Pewarta: Elza Elvia
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.