Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membantu upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar semakin tumbuh mandiri dan berdaya saing.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Babel Dody Kusdian di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan telah menggelar reses masa sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 bersama puluhan mahasiswa dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) se-Kota Pangkalpinang dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel.
"Kita sengaja berdiskusi dengan para pelaku UMKM dan mahasiswa karena kita melihat saat ini banyak usaha yang semakin tumbuh di Kota Pangkalpinang," katanya.
Selain itu, kata dia, sektor ekonomi kreatif yang mulai bangkit dan mampu menyangga sektor pariwisata dari kabupaten lain juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
"Hal ini penting karena berdasarkan pengalaman masa sulit pandemi COVID banyak juga UMKM yang mampu bertahan hingga sekarang, jangan sampai mereka ini dibiarkan dan tidak diberikan kemudahan untuk bisa bertahan dan berkembang," katanya.
Selain menerima masukan untuk disampaikan ke pemerintah, pihaknya juga memberikan informasi mengenai berbagai program pemerintah dan pihak perbankan untuk kemudahan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.
"Kita harap pemerintah daerah terus menjembatani para pelaku UMKM kota agar lebih giat memasarkan produk yang sudah ada," katanya.
Ia mengatakan seluruh aspirasi dari para pelaku UMKM dan mahasiswa ini akan direkomendasikan DPRD Babel dalam APBD 2027, atau dalam APBD perubahan..
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Babel Joko Triadhi mengatakan masa reses DPRD Kepulauan Babel merupakan wadah memberi dan menerima informasi, sekaligus mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
"Di sini kita bisa menerima aspirasi masyarakat dan memberi informasi ke masyarakat, seperti mereka yang menyampaikan perlunya konektivitas antara Pulau Bangka dan Belitung, dan kita juga memberi informasi bahwa kita punya pusat usaha layanan terpadu dan klinik rumah kemasan untuk membantu usaha-usaha mereka," katanya.
Hasil reses tersebut akan segera ditindaklanjuti DPRD Kepulauan Babel bersama pemerintah daerah agar dapat dimasukkan dalam rumusan kebijakan yang nanti juga menjadi kewenangan Bappeda Babel.
"Kita tetap pantau permasalahan permodalan dan hal lain yang menjadi permasalahan, kita selalu berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat," katanya.
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
Editor : Feny Aprianti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.