"Belanja negara dari pagu Rp24,89 triliun saat ini realisasinya hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp17,03 triliun atau setara 68,44 persen,"
Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja negara di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp17,03 triliun atau setara 68,44 persen dari pagu APBN hingga 31 Agustus 2026.
"Belanja negara dari pagu Rp24,89 triliun saat ini realisasinya hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp17,03 triliun atau setara 68,44 persen," kata Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani dalam media briefing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Mataram, Selasa.
Ratih memaparkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp5,76 triliun atau 58,70 persen dari pagu APBN senilai Rp9,82 triliun.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp11,26 triliun atau 74,79 persen dari pagu sebesar Rp15,06 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut menjadi komponen terbesar dalam alokasi belanja negara di Nusa Tenggara Barat selama delapan bulan terakhir.
Komponen belanja negara turut didorong oleh pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tercatat telah memiliki 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif per 11 September 2026.
Jumlah tersebut melampaui target hingga 127 persen dari seharusnya hanya 701 SPPG. Dengan asumsi satu SPPG melayani sekitar 2.000 penerima manfaat, imbuh Ratih, maka program tersebut diperkirakan telah menjangkau sekitar 1,86 juta penerima manfaat di NTB.
"Kalau dirupiahkan realisasi pembayaran untuk SPPG sebesar Rp3,83 triliun," ujar dia.
Pemerintah pusat juga merealisasikan sejumlah program prioritas lainnya berupa program Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Realisasi program FLPP tercatat sebanyak 2.037 unit rumah pada 172 lokasi dengan melibatkan 234 pengembang. Realisasi pembiayaan mencapai Rp253,8 miliar yang disalurkan melalui tujuh bank di Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat telah merealisasikan pembangunan lima unit dari target delapan unit dengan nilai pembangunan sebanyak Rp238,97 miliar.
Ratih juga merinci dukungan belanja kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah untuk program ketahanan pangan tahun ini mencapai Rp688 miliar.
Adapun ketahanan energi berupa subsidi listrik telah terealisasi sebanyak Rp314 miliar dengan rasio elektrifikasi kabupaten/kota di NTB berdasarkan data terakhir tahun 2024 sebesar 99,66 persen.
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026