Ambon, Maluku (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku menyatakan penerimaan kepabeanan dan cukai serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga semester I 2026 memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Maluku, Jumat, mengatakan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan menunjukkan kinerja yang semakin baik, diikuti meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Penerimaan pajak dan kepabeanan yang terus membaik serta penyaluran KUR yang meningkat menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak. Kondisi ini menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Ia menjelaskan hingga Juni 2026 penerimaan pajak neto di Maluku mencapai Rp576,92 miliar atau tumbuh 4,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp1,45 miliar atau 98,33 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong meningkatnya aktivitas impor serta penguatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan melalui program KUR sebagai salah satu instrumen penguatan sektor usaha produktif.
Ia melanjutkan, hingga Juni 2026, penyaluran KUR di Maluku mencapai Rp679,23 miliar kepada 17.080 debitur atau meningkat 30,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Anang, peningkatan penyaluran KUR diharapkan mampu membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
"KUR menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, mendorong produktivitas, dan memperluas lapangan kerja di Maluku," ujarnya.
Meski demikian, DJPb Maluku mencatat masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Tingkat inflasi Maluku pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,80 persen secara tahunan (year on year/yoy), terutama dipengaruhi kenaikan harga komoditas hortikultura dan meningkatnya biaya transportasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi.
Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada level 92,68, sementara neraca perdagangan daerah masih mengalami defisit.
Data hingga Juni 2026 menunjukkan nilai ekspor Maluku mencapai 32,75 juta dolar Amerika Serikat (AS), yang didominasi komoditas perikanan sebagai sektor unggulan daerah.
Adapun nilai impor mencapai 412,34 juta dolar AS untuk memenuhi kebutuhan energi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, sehingga neraca perdagangan Maluku mengalami defisit sebesar 379,59 juta dolar AS.
Anang mengatakan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, memperbaiki konektivitas logistik, serta mendorong peningkatan ekspor daerah.
Ia menambahkan pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan APBN dan APBD secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil agar setiap rupiah yang dikelola negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Dengan capaian positif pada semester pertama 2026, pemerintah optimistis kinerja fiskal dan ekonomi Maluku akan semakin kuat seiring meningkatnya realisasi investasi di sektor energi dan agroindustri sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," kata dia.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.