Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terintegrasi sebagai upaya menekan angka pengangguran, kemiskinan, dan anak putus sekolah (ATS) melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis keterampilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Yulianus Kuayo di Nabire, Selasa, mengatakan konsep tersebut lahir dari hasil pemetaan berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Papua Tengah, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, putus sekolah, hingga meningkatnya berbagai masalah sosial.
"Untuk konteks Papua saat ini, SMK Terintegrasi menjadi salah satu solusi yang paling tepat," katanya.
Ia menjelaskan pemerintah tidak membangun lembaga pendidikan baru, melainkan mengoptimalkan SMK yang telah memiliki guru produktif, sarana praktik, kurikulum, serta fasilitas pendukung lainnya.
Menurut dia, selama ini SMK hanya dapat diakses lulusan SMP formal, sehingga masyarakat miskin, anak putus sekolah, dan pengangguran usia produktif belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan vokasi.
Karena itu, kata dia, konsep SMK Terintegrasi menggabungkan tiga jalur pendidikan dalam satu pengelolaan, yakni SMK reguler untuk peserta didik usia sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi warga yang belum memiliki ijazah formal melalui Program Paket A, B, dan C, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) bagi lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang membutuhkan keterampilan kerja.
"Pengajarnya bisa orang yang sama, tetapi menjalankan fungsi di tiga jalur tersebut. Pembelajaran peserta PKBM maupun LKP juga lebih banyak menggunakan pendekatan praktik keterampilan," ujarnya.
Ia mengatakan pendekatan tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri.
Sebagai tahap awal, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan empat SMK swasta berbasis yayasan gereja sebagai proyek percontohan di tiga kabupaten.
Di Kabupaten Nabire, SMKS YPPK St. Joseph Calasanz Wanggar dikembangkan sebagai pusat produksi pakan ternak, sedangkan SMKS YPK Dr. Nomansen Kalibobo difokuskan pada pengolahan air bersih dan energi terbarukan.
Sementara itu, SMKS YPPGI Jehezkiel Dumapa Idakebo di Kabupaten Dogiyai diarahkan mengembangkan pertanian hortikultura dan peternakan ayam petelur, sedangkan SMKS YPPK Santo Yohanes Pembabtis Gaiyabi di Kabupaten Deiyai dikembangkan untuk peternakan babi, baik pembibitan maupun pedaging.
Ia menjelaskan pemilihan sekolah berbasis yayasan gereja dilakukan, karena memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga dinilai lebih efektif dalam mengembangkan program pemberdayaan.
Saat ini pemerintah memasuki tahap penguatan tata kelola dan manajemen sekolah setelah sebelumnya menyelesaikan studi kelayakan.
Tahun depan program akan dilanjutkan dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta penyempurnaan kurikulum.
Menurut Yulianus, SMK Terintegrasi merupakan implementasi program prioritas Gubernur Papua Tengah dalam membangun Community College berbasis masyarakat untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia berharap model tersebut dapat menjadi contoh pengembangan pendidikan vokasi yang mampu menekan pengangguran dan kemiskinan sekaligus direplikasi di kabupaten lain di Papua Tengah, setelah empat sekolah percontohan dinyatakan mandiri.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Papua Tengah siapkan program SMK Terintegrasi tekan pengangguran
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.