Surabaya (ANTARA) - Direktur Direktorat Sistem Informasi (DSI) Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya Eko Halim Santoso menekankan efisiensi penggunaan air, energi, dan sumber daya lain dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"AI yang lebih canggih belum tentu menjadi AI yang lebih baik, apalagi jika sumber daya yang digunakan tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan," kata Eko di Surabaya, Selasa.
Ia menjelaskan penggunaan AI yang semakin masif membutuhkan infrastruktur pusat data dengan server berperforma tinggi yang bekerja terus-menerus.
Infrastruktur tersebut juga membutuhkan sistem pendinginan untuk menjaga perangkat dari panas berlebih.
Menurut dia, air menjadi salah satu sumber daya yang perlu diperhatikan karena digunakan dalam sistem pendinginan pusat data.
Perkembangan AI juga berkaitan dengan kebutuhan energi serta proses produksi chip semikonduktor.
Karena itu, kata Eko, perkembangan AI tidak seharusnya hanya dinilai dari kecanggihan dan kecepatan komputasi, tetapi juga dari efisiensi penggunaan sumber daya.
"Air, listrik, dan sumber daya lainnya juga harus digunakan secara efisien. Kita akan memasuki tahap ketika efisiensi menjadi bagian dari inovasi itu sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan pengembangan chip hemat energi dan model AI yang lebih efisien menjadi bagian dari arah pengembangan teknologi.
Pemilihan model AI juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan agar penggunaan sumber daya sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.
Dari sisi pengguna, Eko menilai pemanfaatan AI perlu dilakukan secara tepat guna. Tidak semua pekerjaan harus diserahkan kepada AI, terutama pekerjaan sederhana yang masih dapat dilakukan secara mandiri.
Sebaliknya, AI dapat memberikan nilai tambah untuk pekerjaan yang membutuhkan analisis, kreativitas, maupun pengolahan data dalam jumlah besar.
Pengguna juga perlu memastikan informasi yang dihasilkan AI valid serta memperhatikan keamanan data, perlindungan data pribadi, dan persoalan hak cipta.
"Kita tidak boleh memasukkan data sensitif secara sembarangan ke dalam layanan AI. Intinya, gunakan AI ketika memang memberikan nilai tambah, bukan sekadar karena AI sudah tersedia lalu kita menggunakannya untuk semua hal," katanya.
Dalam lingkungan pendidikan, Eko menilai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab membangun literasi AI bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
Ia menjelaskan DSI memiliki dua posisi, yakni sebagai enabler atau penggerak pemanfaatan teknologi dan governor atau pengarah serta pengawas tata kelola penggunaannya.
Sebagai enabler, DSI membuka ruang pemanfaatan AI untuk mendukung proses pendidikan, administrasi, pengolahan data, pengembangan sistem informasi, penelitian, dan peningkatan layanan.
Sementara sebagai governor, DSI memastikan pemanfaatan AI tetap memperhatikan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, etika, serta validitas informasi.
"Pendekatan yang tepat bukan melarang penggunaan AI, tetapi membangun literasi AI," ujarnya.
Menurut Eko, literasi AI tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman mengenai kapan AI layak digunakan, keterbatasannya, cara memverifikasi hasil, serta konsekuensi dari penggunaannya.
Ia menegaskan manusia tetap harus memegang kendali atas keputusan, etika, moral, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan AI.
Teknologi tersebut seharusnya menjadi co-pilot atau pendamping manusia, bukan autopilot yang mengambil alih keputusan.
"Masa depan bukan tentang memilih manusia atau AI. Tantangannya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi manusia dan AI yang mampu menghasilkan produktivitas serta inovasi yang lebih tinggi dengan tetap menjaga nilai kemanusiaan dan keberlanjutan," katanya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.