Lamongan (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui optimalisasi kapasitas daerah di tengah sorotan penyesuaian anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan Samian mengatakan penyesuaian anggaran BNPB tidak serta-merta mempengaruhi penanganan bencana yang masih dapat ditangani dengan sumber daya daerah.
"Kami tidak sepenuhnya bergantung kepada BNPB. Untuk bencana yang masih dapat ditangani dengan kapasitas daerah, kami mengoptimalkan APBD, dukungan BPBD Provinsi Jawa Timur dan pemangku kepentingan lainnya," katanya di Lamongan, Jawa Timur, Rabu.
Ia menjelaskan penanganan bencana berskala lokal masih dapat dilakukan melalui kapasitas daerah dengan dukungan APBD, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kebutuhan penanganan melebihi anggaran operasional BPBD.
"Untuk bencana skala besar tentu kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat, termasuk BNPB, karena kapasitas daerah memiliki keterbatasan," katanya.
Sebagai informasi, dalam dokumen APBD Kabupaten Lamongan 2025, alokasi anggaran untuk BPBD dalam mendukung penanganan bencana daerah berada pada kisaran Rp5,7 miliar.
Samian memastikan akan terus memperkuat pemantauan, kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan terkait.
Sementara untuk persediaan logistik yang masih dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana meliputi makanan siap saji, selimut, tenda, sarana pendukung distribusi air bersih, masker, dan obat-obatan.
Berdasarkan pemetaan BPBD setempat, banjir dan kekeringan masih menjadi potensi bencana utama di Lamongan sesuai karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan.
Wilayah rawan banjir antara lain Kecamatan Deket, Turi, Karangbinangun, Glagah, dan Kalitengah. Sementara potensi kekeringan tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Modo, Sugio, Tikung, Mantup, Kembangbahu, dan Sambeng.
Sepanjang Januari hingga September 2026, BPBD mencatat 59 kejadian bencana. Kekeringan menjadi kejadian terbanyak sebanyak 19 kali, disusul pohon tumbang akibat cuaca ekstrem 13 kali dan kecelakaan air delapan kali.
Sebelumnya, alokasi anggaran BNPB pada 2026 menjadi sorotan setelah turun dari sekitar Rp2,01 triliun pada 2025 menjadi Rp491 miliar.
Pemotongan anggaran tersebut dikhawatirkan membuat ruang gerak BNPB lebih terbatas dalam menangani bencana, terutama apabila terjadi bencana berskala besar yang membutuhkan dukungan dan mobilisasi sumber daya secara cepat.
Pewarta: Alimun Khakim
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.