Rabu, 26 Agustus 2026, 01:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari seharusnya tidak boleh begitu saja diabaikan oleh Presiden Prabowo Subinato. Di balik kontroversi ucapan tersebut, ternyata memang terdapat keresahan kolektif di tengah masyarakat.
Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan bahwa keresahan memang menjadi bagian dari situasi sosial saat ini. Namun, ia menilai keberadaan keresahan tersebut seharusnya tidak langsung diterjemahkan menjadi dorongan untuk mempercepat kontestasi politik.
Baca Juga: Denny Indrayana: Dalam Sejarah Republik Indonesia, Baru Sekali Ini Ada Presiden Punya...
"Memang betul, di tengah masyarakat itu ada keresahan kolektif dan sebagainya," ujar Siti, dikutip Rabu (26/8/2026).
Bagi Siti, respons yang tepat bukan memperbesar spekulasi mengenai pemilu lebih cepat. Justru keresahan tersebut seharusnya menjadi alarm agar pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat melalui program-program yang telah dijanjikan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto masih berada dalam tahap menjalankan mandat hasil Pemilu 2024. Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru akan memasuki dua tahun masa pemerintahan pada Oktober. Karena itu, energi pemerintah seharusnya diarahkan untuk memastikan program yang telah dijanjikan benar-benar dirasakan masyarakat.
Siti juga memberikan catatan khusus kepada Budi Arie. Menurutnya, keresahan masyarakat seharusnya disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk masukan yang konstruktif, bukan pernyataan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik baru.
"Sebagai pendukung, mereka ini kan pendukung pemerintah, mestinya memberikan masukan-masukan, yang tidak menimbulkan pemahaman yang nanti keliru di tengah publik," kata Siti.
Menurut Siti, Projo sebenarnya dapat memainkan peran sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Keresahan yang mereka tangkap di lapangan bisa disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi.
Namun, ketika keresahan itu dikaitkan langsung dengan kemungkinan pemilu dipercepat, muncul risiko publik menafsirkan pernyataan tersebut sebagai sinyal adanya persoalan serius di dalam pemerintahan atau persiapan menuju kontestasi baru.
Diketahui, Budi Arie sebelumnya membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.
Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.
Baca Juga: Dituduh Terlibat Upaya Gembosi Prabowo Demi Uang, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Honor Saya...
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar