Jakarta (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DKI Jakarta membangun kolaborasi dengan pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan melalui program TRUST Jakarta (Transparency, Surveillance, Risk Management for Secure Transactions) guna memperkuat ekosistem sistem pembayaran yang aman, andal, dan berdaya saing di tengah pesatnya perkembangan teknologi pembayaran digital.
Deputi Kepala KPw BI Provinsi DKI Jakarta, Reny Julianie mengatakan kolaborasi diperlukan agar penguatan sistem pembayaran mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.
"Setiap sistem pembayaran yang aman berawal dari kepercayaan. Melalui TRUST Jakarta, kami menghadirkan pengawasan yang lebih responsif dan terpercaya bersama seluruh pelaku industri," kata Reny di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, TRUST Jakarta merupakan program penguatan pengawasan dan perizinan bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank (PUKA BB), dan Badan Berizin UKA (BB UKA) melalui pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terintegrasi di wilayah kerja KPw BI Provinsi DKI Jakarta.
Program tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni Jakarta Secure Payment Summit (JSPay Summit) sebagai forum peningkatan kapasitas industri dan dialog kebijakan, Strategic Payment and Resilient Knowledge Forum (SPARK) untuk memperkuat sinergi antarlembaga, serta Payment System on Your View (POV) yang berfokus pada peningkatan kapasitas industri agar semakin tangguh, patuh, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurut Reny, ketiga pilar tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, ketahanan siber, serta penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan standar internasional Financial Action Task Force (FATF).
Ia menambahkan, DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam industri sistem pembayaran dan penukaran valuta asing nasional.
Hingga Juli 2026, KPw BI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33,83 persen penyedia jasa pembayaran, 30,55 persen penyelenggara PUKA BB, dan 75 persen BB UKA secara nasional, dengan kontribusi aktivitas usaha mencapai 39,67 persen.
"Ke depan kami berharap TRUST Jakarta semakin memperkuat kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem sistem pembayaran yang sehat, aman, andal, dan berdaya saing," kata Reny.
Baca juga: J Trust Bank-Persija luncurkan tabungan dan kartu debit untuk fans
Baca juga: BI DKI perkuat pengawasan penyelenggara jasa sistem pembayaran digital
Baca juga: BI DKI: JKF wujud kolaborasi lintas sektor perkuat ekonomi Jakarta
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.