Jakarta -
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya tidak membutuhkan motor listrik. Motor listrik MBG, yang telanjur dibeli dan ternyata proses pengadaannya ada kasus korupsi, akan dimanfaatkan secara maksimal.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengakui bahwa kepala SPPG sebenarnya tidak perlu motor listrik. Sebab, tugas kepala SPPG adalah mengawasi di dalam SPPG-nya.
"Sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya," kata Agustina dalam konferensi pers BGN seperti ditayangkan CNN Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut, motor listrik yang telanjur dibeli adalah model motor trail. Motor trail itu dianggap tidak cocok buat dipakai ibu-ibu yang menjadi kepala SPPG.
"Sudah telanjur motor tail loh. Artinya ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya kalau motor trail," ujarnya.
"Lalu motor yang model bebek yang biasa (skuter) itu ada berapa. Itu kan harus ada yang dipertimbangkan. Nanti misalnya oh itu ibu-ibu yang nganterin ompreng untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita) dikasihnya motor (trail) listrik, lah ya nanti nggak pas. Atau dikasihnya di daerah yang SPKLU-nya belum ada padahal itu motor listrik. Nah itu kan nggak bisa sembarangan. Jadi nanti pasti ada data yang masuk, dilihat sama-sama, dan daerah mana yang tepat, karena udah telanjur itu motornya motor listrik," sambungnya.
Menurut Agustina, motor listrik MBG yang sudah telanjur dibeli akan dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa kementerian/lembaga mungkin bisa memanfaatkan motor listrik MBG tersebut.
"Kemarin sempat ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu antara lain dari Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) untuk yang melayani, lalu dari penyuluh Pertanian, dari guru juga sempat ada. Silakan mengajukan, kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya apa, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja," katanya.
(rgr/din)