Badan Gizi Nasional atau BGN telah mengeluarkan 1.653 sekolah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau kurang dari 0,5% jumlah sekolah maupun sekolah penerima MBG. Seluruh sekolah tersebut dikeluarkan bukan karena permintaan sendiri.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan pengecualian sekolah tersebut dilakukan setelah pihaknya menilai sekolah tersebut dapat beroperasi tanpa bantuan pemerintah. Institusi pendidikan tersebut terdiri sekolah internasional, sekolah yang bekerja sama dengan pihak internasional atau nasional, dan sekolah yang mandiri finansial.
"Sekolah-sekolah tersebut dapat beroperasi tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS," kata Sudaryono dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (11/9).
Sudaryono mengatakan, pemutakhiran data penerima MBG dilakukan bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah menerima data tersebut, Dia berencana mengalihkan sumber daya dari sekolah yang dikeluarkan dari MBG ke sekolah di kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar.
Sudaryono mengatakan jumlah sekolah yang mendapatkan layanan MBG baru mencapai 340.000 unit. Dengan kata lain, Sudaryono menyampaikan program MBG baru dinikmati oleh 58,62% sekolah aktif yang mencapai lebih dari 580.000 unit.
Berdasarkan penelusuran Katadataco.id, data satuan pendidikan yang digunakan BGN meleset hampir 25.000 unit sekolah. Sebab, Kemendikdasmen mencatat total satuan pendidikan hingga 17 Agustus 2026 mencapai 555.463 unit, sementara itu Kemenag mendata total sekolah berbasis agama hanya 4.134 unit hingga 2024.
Mayoritas atau lebih dari 50% sekolah yang ada di dalam negeri berada di Pulau Jawa. Sementara itu, jumlah sekolah paling sedikit ada di daerah Papua atau sekitar 1,81% dari total sekolah secara nasional.
Jika menggunakan data Kemendikdasmen dan Kemenag, total sekolah yang tergabung dalam program MBG baru mencapai sekitar 60%. Karena itu, Sudaryono mengaku banyak menerima permohonan layanan MBG dari pihak sekolah.
"Permintaan itu akan kami investigasi untuk kami berikan layanan MBG secara bertahap," katanya.
Menurutnya, pemutakhiran data penerima MBG menjadi penting untuk mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah. Selain itu, langkah tersebut dapat memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur.
Adapun Sudaryono menemukan sekitar 15.000 sekolah di Maluku dan Papua belum mendapatkan MBG. Berdasarkan data Kemendikdasmen dan Kemenag, total satuan pendidikan di kedua kawasan tersebut mencapai 20.627 unit.
Alhasil, total sekolah yang menikmati MBG di Kepulauan Rempah dan Tanah Hitam kurang dari 30%. "Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka prevalensi stuntingnya tinggi," katanya.
Maka dari itu, Sudaryono berencana membuka SPPG di Maluku dan Papua secara bertahap. Dengan demikian, pembukaan SPPG akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
Reporter: Andi M. Arief