Sleman (ANTARA) - Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMT) Yogyakarta menyebut animo masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti program transmigrasi masih sangat tinggi hingga terjadi daftar tunggu di setiap kabupaten dan kota di wilayah itu.
Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMT) Yogyakarta Tunggak Santoso di Sleman, DIY, Senin, mengatakan jumlah pemberangkatan setiap tahunnya sangat bergantung pada kuota serta kesiapan infrastruktur dan lahan dari pemerintah daerah penerima di wilayah tujuan.
"Animo masih sangat tinggi sebenarnya. Semua kabupaten sampai ngantre itu untuk mendaftarnya. Hanya jatah (kuota) karena masing-masing tergantung pemerintah daerah yang menerimanya, seperti kesiapan lahan, pembangunan rumah, dan infrastrukturnya," kata Tunggak.
Ia mengatakan semenjak era otonomi daerah, penyelenggaraan transmigrasi tidak lagi terpusat di satu kementerian, melainkan melalui mekanisme kerja sama antar-daerah. Kerja sama tersebut harus diselaraskan antara kabupaten/kota pengirim dengan kabupaten/kota penerima transmigran.
Untuk tahun ini, total kuota penempatan dari wilayah DIY tercatat sebanyak 15 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi sebanyak 2 KK.
Terkait daerah tujuan, rombongan transmigran asal DIY tahun ini diarahkan ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mengingat kontur wilayah Poso yang berupa perbukitan dan dataran tinggi, para transmigran diproyeksikan untuk mengoptimalkan potensi sektor perkebunan, khususnya komoditas kopi dan cokelat.
Sementara itu, wilayah yang selama ini paling diminati oleh pendaftar transmigrasi di antaranya kawasan Sidenreng Rappang (Sidrap), Mamuju, serta Halmahera Tengah.
"Sebelum diberangkatkan, seluruh calon transmigran diwajibkan mengikuti pelatihan terpadu di BBPPMT Yogyakarta untuk membekali mereka dengan keterampilan pengolahan lahan," kata Tunggak.
Sementara itu, proses seleksi dan penjaringan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Transmigrasi di tingkat kabupaten/kota masing-masing.
Guna menjamin kesejahteraan pada masa awal penempatan, pemerintah memberikan fasilitas berupa lahan usaha dengan luas bervariasi antara satu hingga dua hektar tergantung kesanggupan daerah penerima, serta 500 meter persegi untuk lahan pekarangan dan rumah.
Selain itu, transmigran juga mendapatkan jatah hidup (jadup) berupa kebutuhan pokok selama satu tahun untuk lahan kering dan 1,5 tahun untuk lahan gambut.
Tunggak menambahkan, program transmigrasi telah melahirkan banyak kisah sukses. Sejumlah anak transmigran kini tercatat sebagai pengusaha sukses di bidang transportasi air, sektor pertambangan, hingga petani pengekspor komoditas hortikultura seperti jeruk dan durian.
Baca juga: Kementrans pelajari teknologi pertanian Tiongkok bagi ketahanan pangan
Baca juga: Kementrans siapkan SDM untuk bangun kawasan transmigrasi produktif
Pewarta: Sutarmi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.