Seorang warga penerima bantuan menunjukkan uang bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten, Serang, Banten, Selasa (25/2/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menggunakan teknologi pemindaian wajah atau face recognition dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Penerapan teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran, tetapi akses penerima tetap perlu diperhatikan.
Anggota Komisi VIII DPR Ina Ammania mengatakan, digitalisasi penyaluran bansos dapat membantu memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Namun, tidak semua penerima manfaat memiliki perangkat atau kemampuan untuk menggunakan layanan digital.
"Teknologi harus memastikan bansos sampai kepada orang yang berhak, bukan justru membuat orang yang berhak kesulitan menerima bantuan. Digitalisasi harus dibarengi pendampingan, akses yang setara, dan perlindungan data penerima," kata Ina melalui keterangannya, Kamis (17/9/2026).
Ina meminta pemerintah menyiapkan layanan alternatif bagi penerima yang mengalami keterbatasan akses teknologi. Pendamping dan agen layanan juga diperlukan agar proses penerimaan bansos tetap dapat diakses.
“Jangan biarkan keterbatasan teknologi menjadi hambatan penerima bansos, dengan menyediakan pendamping, agen layanan, serta mekanisme alternatif bagi KPM yang tidak memiliki smartphone atau belum mampu menggunakan teknologi digital," ujar Ina.
Pemerintah juga perlu memastikan keamanan data biometrik yang digunakan dalam sistem tersebut. Perlindungan data penerima menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi pemindaian wajah.
Kementerian Sosial telah menguji sistem penyaluran bansos menggunakan teknologi biometrik pemindaian wajah di Kabupaten Banyuwangi. Sistem tersebut kemudian diperluas ke 42 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan penerapan sistem itu mencakup lebih dari 250 kabupaten/kota pada bulan depan. Penerapan secara nasional ditargetkan berlangsung tahun depan.