Demikian disampaikan Ketua Umum APKLI Perjuangan, Ali Mahsun Atmo dalam seminar Munas VI APKLI Perjuangan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa malam, 25 Agustus 2026.
Secara khusus, Ali menyampaikan apresiasi yang mendalam atas political will Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. Taruna Ikrar dalam merangkul para pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil.
"Kami mendukung penuh kebijakan BPOM RI dalam mewujudkan arahan Presiden Prabowo karena nyata berpihak pada ekonomi rakyat kecil," kata Ali.
Ali menyebut, jumlah anggota APKLI Perjuangan mencapai sekitar 30 juta pelaku UMKM di 38 provinsi dan menjadi potensi sebagai pilar penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
Dalam Munas VI APKLI Perjuangan akan diikuti 1.000 peserta utusan dan peninjau DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Munas VI akan berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur pada 25-27 Agustus 2026.
Untuk akomodasi, pihaknya memastikan pihak Asrama Haji Jakarta siap menerima lebih dari 1.000 peserta Munas dengan fasilitas yang memadai. Persiapan konsumsi juga terus disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh peserta.
Seluruh peserta hari pertama menginap di Hotel Fiducia Pondok Gede, dan selanjutnya di Asrama Haji Jakarta.
Sejumlah narasumber yang berpeluang hadir di antaranya Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wamen Transmigrasi, dan Kapolri yang diwakili Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Hirbak Wahyu Setiawan dan Kepala BPOM.
“Kita sedang menunggu konfirmasi dari Menkop, Menteri ESDM, dan Menko IPK,” kata Ali.
Sementara pemateri yang sudah menyatakan kesediaan hadir, di antaranya, Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Dirjen AKMA Kemenperin, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Sekjen MUI, dan Analisisi Kebijakan Ekonomi APINDO, dan Komisaris Utama PT PLN EG (Persero).
Peserta yang sudah konfirmasi hadir berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTB, Bali, Papua, dan Papua Barat.