Anggaran ESDM Kalsel 2027 diminta lebih sentuh kebutuhan dasar masyarakat - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi setempat lebih banyak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

Permintaan itu saat rapat kerja Komisi III membahas anggaran Dinas ESDM Kalsel 2027 yang dipimpin Ketua Komisinya Hj Mustaqimah di Banjarmasin, Kamis. 

Ketua Komisi III menekankan agar usulan anggota dewan sampaikan, termasuk bantuan yang berorientasi langsung kepada masyarakat, menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran, 

“Yang lebih utama seperti listrik dan air. Itu pasti menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kita lebih mengutamakan itu, baru yang lainnya menyusul,” kata Mustaqimah.

Ia meminta pula setiap usulan yang telah terealisasi seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), terus perbaruan progresnya kepada dewan. 

"Pembaruan data dan progres realisasi penting agar pelaksanaan program dapat dipantau bersama dan usulan berikutnya lebih tepat sasaran, " tegas "Srikandi" Partai Nasdem tersebut. 
Baca juga: DPRD Kalsel kurangi kunker ke luar dan perbanyak dalam daerah

Hasil rapat di Komisi III ini, tambah Mustaqimah, selanjutnya akan pembahasan kembali bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel terkait kemungkinan penyesuaian alokasi sejumlah program. 

"Anggaran dari kegiatan yang dinilai dapat dikurangi, dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat, termasuk penambahan sambungan listrik bagi warga yang belum memiliki kWh meter sendiri," katanya. 

Rapat Kerja Komisi III DPRD Kalsel bahas rencana anggaran Dinas ESDM provinsi setempat Tahun 2027 di Banjarmasin, Kamis) 1/10/2026) siang. (ANTARA/HO Humas Setwan Kalsel)

Mustaqimah menjelaskan, kepemilikan kWh meter secara mandiri tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga keamanan. 

Sebagai contoh sambungan listrik yang masih “mengait” dengan sambungan lain berpotensi membuat biaya penggunaan membengkak dan menimbulkan risiko keamanan, termasuk ketika terjadi gangguan atau kebakaran, ujar Mustaqimah. 

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Kalsel, H. Endarto, menjelaskan sistem bantuan pasang baru listrik penyalurannya berdasarkan data penerima yang jelas. “Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya. 

Ia menyatakan, Dinas ESDM akan terus berupaya mengakomodir harapan Komisi III terkait program-program pro rakyat.

Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Firman

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.