Jakarta (ANTARA) - Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-59 di Manila berlangsung di bawah bayang-bayang berbagai krisis. Konflik AS-Iran, sengketa Laut China Selatan, hingga krisis Myanmar yang tak kunjung selesai mengubah agenda tahunan itu menjadi ujian bagi kemampuan ASEAN menjaga stabilitas kawasan.
Tantangan itu tercermin dalam tema keketuaan ASEAN 2026 yang diusung Filipina, "Navigating Our Future, Together." Tema itu menegaskan pentingnya menjaga persatuan kawasan ketika berbagai krisis eksternal maupun persoalan internal menuntut respons bersama dari negara-negara Asia Tenggara.
Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengingatkan bahwa kawasan Asia Tenggara harus menghadapi dunia yang dipenuhi gejolak, ketidakpastian, dan situasi yang sulit diperkirakan melalui langkah yang aktif dan terarah.
"Dalam lanskap global yang terpecah-pecah, tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi badai ini sendirian. Kekuatan dan ketahanan kita terletak pada komunitas kita. Jika kita tidak bergerak maju bersama, kita berisiko terpecah belah," katanya.
Menurut Lazaro, para menteri luar negeri (menlu) mengevaluasi pelaksanaan tiga pilar ASEAN (politik-keamanan, ekonomi, serta sosial-budaya) sebagai bahan rekomendasi bagi KTT ASEAN November mendatang, sekaligus membahas arah integrasi kawasan dan hubungan dengan para mitra dialog.
Agenda tersebut menjadi semakin penting karena rangkaian pertemuan di Manila juga mempertemukan ASEAN dengan negara dan organisasi mitra, termasuk AS, China, dan Rusia. Situasi itu kembali menempatkan ASEAN pada posisi yang tidak mudah untuk menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan-kekuatan besar.
Merespons tekanan dari luar kawasan
Salah satu persoalan yang paling menyita perhatian adalah eskalasi konflik AS-Iran. Selain meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, konflik tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Gangguan terhadap jalur itu berpotensi memengaruhi pasokan energi, perdagangan internasional, dan rantai pasok global, termasuk bagi negara-negara ASEAN yang perekonomiannya sangat bergantung pada kelancaran arus barang.
Merespons kondisi tersebut, ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak semua pihak kembali menempuh jalur diplomasi. Organisasi itu juga menyerukan pemulihan pelayaran dan penerbangan yang aman, bebas hambatan, dan berkelanjutan di Selat Hormuz sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.