Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) serta beberapa menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang untuk membahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Berdasarkan pantauan ANTARA, para menteri tersebut mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.
Purbaya, sesaat setelah tiba mengatakan rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut akan membahas mengenai perkembangan KDMP.
"Koperasi Desa Merah Putih ya, sepertinya itu, tetapi saya belum tahu betul, ini saya bawa bahan saja yang banyak," kata Purbaya.
Purbaya sempat ditanya mengenai anggaran pengadaan kipas angin program KDMP yang diperkirakan menghabiskan anggaran senilai Rp1,8 triliun.
Dia mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai hal tersebut lantaran pembangunan KDMP di bawah wewenang PT Agrinas Pangan Nusantara.
"Saya enggak tahu, nanti saya cek. Koperasi kan tanggung jawabnya si Agrinas kan. Kita hanya bayar cicilannya saja. Manajemen dan segala macam di sana," ucap Purbaya.
Sementara itu, Bahlil menyebut ratas kali ini membahas mengenai KDMP, perkembangan ekonomi, dan hilirisasi.
"Termasuk di dalamnya mengenai koperasi, perkembangan ekonomi serta hilirisasi, termasuk hilirisasi dan ketahanan energi ya," ucap Bahlil.
Adapun, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto yang turut hadir dalam ratas tersebut menambahkan bahwa Presiden Prabowo selalu mengevaluasi berbagai program-program strategis yang tengah berjalan, termasuk KDMP, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Kampung Nelayan Merah Putih.
"Makanya beliau setiap saat mengevaluasi MBG atau BGN (Badan Gizi Nasional), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya," ucap Aris.
Sejumlah menteri lain yang turut dipanggil oleh Presiden untuk mengikuti ratas, yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mendorong dan meningkatkan penguatan industri perbankan nasional, salah satunya melalui implementasi kebijakan konsolidasi. Dalam hal ini, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama grup, sedang menjalani proses konsolidasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut konsolidasi dimaksud bertujuan untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR/BPRS melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, perbaikan kinerja keuangan, serta pengelolaan yang efisien.
"Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi dapat mewujudkan visi-misi BPR/BPRS yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan BPR/BPRS Tahun 2024-2027 yaitu menjadi BPR/BPRS yang berintegritas, resilien, adaptif, berdaya saing, dan kontributif dalam menggerakkan perekonomian di wilayahnya," kata Dian dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/7/2026).
Terkait dengan upaya konsolidasi industri BPR/BPRS, ia menyampaikan bahwa proses penggabungan atau merger antar BPR/BPRS terus mengalami penambahan dan masih berlangsung hingga saat ini. Sampai dengan akhir Juni 2026, sebanyak 81 BPR/BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 24 BPR/BPRS serta lebih dari 200 BPR/BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.
Selanjutnya, Dian menyebut pihaknya akan memberikan dukungan terhadap upaya penguatan permodalan perbankan, termasuk dalam hal masuknya investor strategis baru sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan dan memberikan dampak positif bagi kinerja bank serta turut mendukung perbankan nasional yang lebih sehat, efisien, lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian mengaku tak tahu soal Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/7).
Lalu mengatakan Komisi X selaku mitra pemerintah di bidang pendidikan belum pernah membahas pembentukan URI. Dia karenanya tak tahu fungsi, dasar hukum, maupun anggaran lembaga tersebut.
"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu saat dihubungi, Kamis (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, kata dia, pemerintah mestinya bisa memberikan penjelasan soal perbedaan atau nilai tambah URI dibanding banyak kampus atau sekolah kedinasan lain di Indonesia.
Pemerintah, lanjut Lalu, juga harus memastikan lembaga tersebut tak menduplikasi peran kampus-kampus tersebut.
Pilihan Redaksi
"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," kata dia.
Politikus PKB itu menegaskan Komisi X hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Pihaknya akan menanyakan hal itu dalam rapat kerja dengan Kemendiktisaintek usai reses Agustus mendatang.
"Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan URI merupakan lembaga yang disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara.
Menurut dia, sejumlah negara telah lebih dulu mengadopsi lembaga serupa yang bertugas mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
Di Perancis, katanya, ada École nationale d'administration (ENA), yang kini telah berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebuah lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.
Melalui model serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.
"Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara," kata Prasetyo.
(thr/isn)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]
Kamis, 23 Juli 2026 13:25 WIB
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy dalam acara Indonesia Development Talks yang digelar di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy menyampaikan kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk mengubah struktur industri menjadi bernilai tambah yang lebih tinggi.
“Kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk mengubah struktur industri nasional dari yang bergantung pada ekspor bahan mentah menjadi industri yang menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar Tri dalam acara Indonesia Development Talks yang digelar di Jakarta, Kamis.
Tri pun menyambut baik Industrial Development Report (IDR) yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi, khususnya pada sektor pengolahan mineral kritis dan industri kendaraan listrik.
Industrial Development Report (IDR) merupakan publikasi United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) yang menyajikan analisis mengenai tren industrialisasi global sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara anggota dalam menghadapi perubahan lanskap industri dunia.
Pengakuan dari UNIDO, menurut Tri, mencerminkan inisiatif Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pengembangan industri manufaktur, serta pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional.
“Tantangan berikutnya adalah memperkuat kapabilitas industri nasional agar mampu memainkan peran yang lebih besar dalam rantai nilai global (global value chain),” kata Tri.
Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa saat ini, Indonesia memerlukan penguatan kapasitas domestik secara berkelanjutan, termasuk melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pengembangan inovasi, peningkatan kapabilitas manufaktur, serta penguatan industri pendukung.
“Upaya ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi mampu bertransformasi menjadi negara yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi,” ujar dia.
Terkait kebutuhan Indonesia, Asian Development Bank (ADB) menyatakan siap untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan industri guna menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tambah tinggi.
“ADB akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu mewujudkan potensi tersebut menjadi lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tambah tinggi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Bobur Alimov.
Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Rabu, 22 Juli 2026 - 19:00 WIB
VIVA – Gedung Putih merespons langkah Timnas Spanyol dan FIFA yang menghapus Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari foto-foto perayaan juara Piala Dunia 2026 yang diunggah di media sosial.
Baca Juga
Peristiwa tersebut bermula saat Trump menyerahkan trofi kepada kapten Spanyol, Rodri, usai LA Roja mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 di di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu 20 Juli 2026 dini hari WIB.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Setelah menyerahkan trofi, Trump tetap berada di podium ketika Rodri bersiap mengangkat trofi juara.
Baca Juga
Kehadiran Trump di atas podium membuat dirinya ikut terekam dalam banyak foto perayaan Spanyol. Namun, ketika Timnas Spanyol mengunggah dokumentasi kemenangan di media sosial, sosok Trump tidak terlihat karena telah dipotong dari foto tersebut.
Langkah serupa kemudian dilakukan FIFA. Dalam unggahan resminya, FIFA juga menggunakan foto yang tidak menampilkan Trump. Bahkan, Presiden FIFA Gianni Infantino juga tidak terlihat dalam gambar yang dipublikasikan tersebut.
Baca Juga
Reaksi Gedung Putih
Menanggapi hal itu, Gedung Putih mengunggah sejumlah foto Trump bersama para pemain Timnas Spanyol melalui media sosial. Selain foto, Gedung Putih juga membagikan sebuah video Instagram yang menampilkan momen kebersamaan Trump dengan skuad juara dunia.
Dua foto yang dibagikan Gedung Putih bahkan hanya menyorot Trump sebagai satu-satunya tokoh utama dalam bingkai gambar. Unggahan tersebut menjadi respons langsung setelah foto Trump tidak muncul dalam unggahan perayaan yang dipublikasikan Timnas Spanyol maupun FIFA.
“Piala Dunia yang luar biasa di Amerika Serikat telah berakhir. Hal itu ditandai dengan Presiden Donald Trump menyerahkan trofi kepada tim juara,” tulis Gedung Putih melalui Instagram.
Sebagai informasi, keterlibatan trump dalam penyerahan trofi kepada tim juara bukan kali pertama ini saja. Sebelumnya, ia juga menyerahkan trofi kepada Chelsea setelah menjuarai Piala Dunia Antarklub pada 2025 lalu.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam komentarnya seusai pertandingan, Trump memuji jalannya laga final. Ia menilai Spanyol tampil lebih baik dari Argentina meski pertandingan berlangsung ketat.
"Saya akan mengatakan Spanyol bermain lebih baik. Pertandingan itu sangat seru. Tampaknya Spanyol mendominasi, tetapi itu adalah pertandingan yang sangat ketat," ujar Trump.
Halaman Selanjutnya
"Kami sangat senang acara ini berjalan dengan sangat baik. Orang-orang datang dari seluruh dunia dan mencintai negara kita. Kita telah menunjukkan negara kita dari sudut pandang yang berbeda dan itu adalah hal yang luar biasa," sambungnya.
Rabu, 22 Juli 2026 - 19:00 WIB
Tokyo, VIVA – Kawasaki memberikan penyegaran pada model Kawasaki Meguro S1 untuk model tahun 2026. Meski tidak membawa perubahan pada sektor mesin, motor bergaya klasik tersebut kini tampil lebih elegan melalui sejumlah pembaruan pada sisi visual yang semakin memperkuat identitas merek Meguro.
Baca Juga
Penyegaran ini menjadi bagian dari upaya Kawasaki mempertahankan daya tarik Meguro S1 sebagai motor klasik bergaya Jepang yang mengedepankan desain, sejarah, dan nilai eksklusivitas, bukan sekadar mengejar performa.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Disadur VIVA Otomotif dari Greatbiker, Rabu 22 Juli 2026, perubahan paling mencolok terlihat pada pilihan warna baru Ebony yang dipadukan dengan lebih banyak sentuhan krom di beberapa bagian bodi. Kombinasi tersebut membuat tampilan motor terlihat lebih mewah dibanding model sebelumnya yang menjadi basis pengembangannya.
Baca Juga
Identitas Meguro juga semakin dipertegas melalui emblem tiga dimensi bertuliskan MEGURO di tangki bahan bakar. Kawasaki menyebut komponen tersebut dikerjakan dengan perhatian tinggi terhadap detail sehingga menjadi salah satu ciri khas yang membedakan Meguro S1 dari W230.
Nuansa klasik juga hadir pada panel instrumen yang tetap mempertahankan desain analog. Di bagian ini terdapat logo Meguro, termasuk penulisan nama merek menggunakan huruf Katakana sebagai penghormatan terhadap sejarah panjang Meguro di Jepang.
Baca Juga
Meski tampil lebih premium, spesifikasi teknis Meguro S1 tidak mengalami perubahan. Motor ini masih mengandalkan mesin satu silinder 232 cc, SOHC, dua katup, berpendingin udara yang menghasilkan tenaga 18 PS pada 7.000 rpm dan torsi maksimum 18 Nm pada 5.800 rpm.
Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan yang dirancang untuk memberikan karakter berkendara santai khas motor klasik. Mesin ini lebih menonjolkan torsi di putaran rendah dibanding mengejar performa puncak.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dari sisi dimensi, Meguro S1 tetap memiliki bobot 143 kilogram dengan tinggi jok hanya 740 mm. Kombinasi tersebut membuat motor ini relatif mudah dikendalikan, termasuk bagi pengendara yang baru beralih ke motor bergaya retro.
Motor ini juga tetap menggunakan tangki bahan bakar berkapasitas 11 liter, roda depan berukuran 18 inci dan roda belakang 17 inci, serta sistem pengereman cakram di kedua roda.
Halaman Selanjutnya
Di Jepang, Kawasaki Meguro S1 model 2026 dipasarkan dengan harga 742.500 yen atau sekitar Rp82 jutaan dengan kurs saat ini. Banderol tersebut lebih tinggi dibanding Kawasaki W230 karena Meguro S1 diposisikan sebagai model yang menawarkan nilai historis, detail pengerjaan, dan sentuhan premium.
Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera bakal mengawal pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (rehab-rekon). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) PRR menegaskan, pemerintah telah menganggarkan Rp 100,1 triliun untuk menangani rehab-rekon pascabencana Sumatera yang ditargetkan rampung pada 2028.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 32 kementerian dan lembaga yang bertugas menangani rehab-rekon pascabencana Sumatera. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan kebutuhan anggaran dari tujuh kementerian/lembaga.
“Oleh karena itu, tujuh kementerian/lembaga ini segera bergerak. Bergerak, dan setelah itu menyampaikan detail apa yang akan dikerjakan di tahun 2026,” ujar Tito kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Hunian Tetap yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Ia menegaskan, Satgas PRR akan melakukan pengecekan terhadap jalannya program renduk tersebut setiap minggu. Langkah ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, termasuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, proses tender untuk pembangunan hunian tetap (huntap) telah berjalan. Pembangunan huntap komunal yang menjadi tanggung jawab Kementerian PKP akan dimulai pada September 2026.
Namun, dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) yang belum menyiapkan lahan huntap agar segera memenuhinya. Hal ini perlu diperhatikan lantaran beberapa lokasi belum menyelesaikan pengadaan lahan huntap.
"Jangan sampai nanti tendernya selesai lahannya belum beres. Itu bukan kewenangan kami. Tolong dibantu Pak. Supaya lahan itu bisa segera tuntas,” ujarnya.
Berdasarkan data, Kementerian PKP mengantongi anggaran Rp2,2 triliun untuk membangun 7.952 huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Masing-masing provinsi mendapatkan alokasi yang beragam sesuai kebutuhan, yakni Aceh 6.220 unit, Sumatera Utara 919 unit, dan Sumatera Barat 813 unit.
Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN Arsyadany G. Akmalaputri menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan huntap komunal oleh Kementerian PKP. Ia mengatakan, PLN akan segera menyiapkan jaringan listrik di lokasi-lokasi huntap.
“Begitu instalasi pembangunan sudah siap, PLN akan langsung dipasang, Pak. Tentunya ini berkolaborasi dengan Pemda, BNPB, kemudian kementerian/lembaga,” ujarnya.
Di lain pihak, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan tambahan anggaran Rp21,16 triliun untuk menangani rehab-rekon pascabencana Sumatera. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki maupun membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Kota Jambi (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi mempercepat pembangunan infrastruktur jalan lingkungan melalui 240 paket pekerjaan yang tersebar di 11 kecamatan pada 2026.
Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Momon Sukmana Fitra di Jambi, Rabu, mengatakan hingga akhir Juni 2026 progres pelaksanaan seluruh paket pembangunan telah mencapai sekitar 40 persen.
"Ada 240 paket pembangunan jalan lingkungan pada tahun 2026, dan hingga saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 40 persen," katanya.
Paket pekerjaan tersebut meliputi pembangunan jalan baru, peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta perbaikan ruas jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi agar hasil pembangunan memiliki daya tahan yang baik dan memberikan manfaat jangka panjang.
Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada November 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan jalan lingkungan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Jambi untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang rusak sekaligus meningkatkan aksesibilitas di kawasan permukiman.
Pihaknya selain pembangunan fisik juga terus melakukan pemeliharaan jalan agar kerusakan ringan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih parah.
"Kami mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan kondisi jalan yang rusak agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas," kata Momon.
PUPR Kota Jambi, menurut dia, juga menyiapkan proyek pelebaran jalan menuju Kampung Batik Seberang di Kecamatan Pelayangan sepanjang sekitar 800 meter dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp800 juta yang akan diusulkan melalui APBD Perubahan 2026.
Peningkatan akses menuju Kampung Batik Seberang bertujuan mendukung kelancaran mobilitas wisatawan sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kota Jambi sebagai tuan rumah pertemuan tahunan Healthy Cities Summit melalui penyediaan infrastruktur jalan yang lebih baik bagi masyarakat maupun pengunjung.
Pewarta: Agus Suprayitno/Melli Andani
Editor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rabu, 22 Juli 2026 18:58 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Batang Benny Abidin. (ANTARA/HO-Humas Kabupaten Batang)
Batang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan fondasi strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menggerakkan perekonomian daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Batang Benny Abidin di Batang, Rabu, mengatakan bahwa manfaat dari pemenuhan gizi tersebut tidak dapat diukur secara instan.
"Akan tetapi, program MBG ini akan berdampak signifikan terhadap kecerdasan dan kesehatan generasi baru akan terlihat dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan," katanya.
Menurut dia, program unggulan nasional ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pangan melainkan fondasi strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia sehingga harus terus berlanjut.
Formulasi menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata dia, telah memenuhi standar gizi seimbang meliputi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan unsur mikro lainnya.
"Oleh karena itu, kami meyakini asupan tersebut sangat krusial untuk menunjang tumbuh kembang anak mulai dari masa dalam kandungan, periode balita, hingga usia sekolah," katanya.
Ia menegaskan investasi terbesar dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah kualitas manusia penerus Indonesia.
"Program ini dengan visi besar peningkatan daya saing bangsa. Anak-anak yang mendapatkan gizi optimal sejak dini dinilai memiliki peluang lebih besar untuk berprestasi di berbagai bidang," katanya.
Ia menilai program ini juga efektif membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus menggairahkan sektor pertanian dan peternakan lokal yang menjadi pemasok bahan baku.
"Kami mengajak elemen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh demi mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan kuat melalui peningkatan kualitas generasi penerus," katanya.
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Jaya melalui bidang perdata dan tata usaha negara memulihkan keuangan negara sepanjang 2026 mencapai Rp2,05 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Jaya Cherry Arida di Aceh Jaya, Rabu, mengatakan pemulihan keuangan negara tersebut melalui bantuan hukum nonligitasi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
"Hingga hari ini, total keuangan negara yang berhasil dipulih oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mencapai Rp2,05 miliar lebih," katanya.
Ia mengatakan pemulihan keuangan negara melalui perdata dan tata usaha negara tersebut dilakukan dua periode, pertama Januari hingga 14 April 2026 sebesar Rp1,3 miliar lebih.
"Serta periode kedua sejak 15 April hingga 22 Juli 2026 sebesar Rp744,4 juta lebih. Jadi, hingga hari ini, total pemulihan keuangan negara di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mencapai Rp2,05 miliar lebih," kata Cherry Arida.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Jaya itu menyebutkan seluruh uang tersebut telah disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
Cherri Arida mengatakan pemulihan keuangan negara tersebut merupakan wujud nyata kontribusi Kejari Aceh Jaya dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.
Pemulihan keuangan negara tersebut merupakan upaya optimalisasi pendapatan daerah serta pencegahan kerugian negara di masa mendatang. Dana pemulihan yang telah disetor ke bank tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.
"Kejari Aceh Jaya berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan melalui bantuan hukum perdata dan tata usaha negara guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dan baik, sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Cherri Arida.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.