MBG Sejak ‘Lahir’ Sudah Dipastikan Akan Bermasalah, DPR: Sooner or Later Ada Skandar Besar
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Jum'at, 17 Juli 2026, 01:10 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai persoalan yang muncul dalam program tersebut bukan hanya terjadi pada pelaksanaannya, melainkan sudah berakar pada desain program yang dinilai tidak berkelanjutan.
Menurut Charles, berbagai persoalan yang muncul belakangan, termasuk dugaan korupsi hingga isu jual beli titik dapur merupakan konsekuensi dari desain program yang dinilai sejak awal tidak mampu menopang pelaksanaan jangka panjang.
Baca Juga: Dies Natalis UGM: Anies dan Ganjar Rutin Hadir, Jokowi Tak Pernah Terlihat Ikut Acara
"Sepertinya kita juga sudah tahu ya, bahwa permasalahan utama di desain program ini memang tidak sustainable sehingga sooner or later ada skandal besar akibat dari kasus-kasus korupsi, termasuk jual beli titik dapur," ujar Charles, dikutip Jumat (17/7/2026).
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep makan bergizi gratis agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan memiliki tata kelola yang lebih baik.
Charles juga menilai target penyaluran program tersebut kepada 82 juta anak perlu dikaji ulang. Menurutnya, sasaran sebesar itu sulit dicapai apabila mempertimbangkan kondisi fiskal negara yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.
Dalam kesempatan tersebut, politikus itu mengapresiasi berbagai masukan yang dinilai dapat menjadi bahan penyempurnaan desain program.
"Hari ini kami senang sekali bisa diskusi dengan teman-teman dari MBG Watch. Kami mendapatkan banyak masukan sehingga dalam upaya melakukan reformulasi desain dari program terkait ini kita harapkan akan bisa lebih spesifik, lebih baik, dan lebih komprehensif," katanya.
Charles juga mendukung pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program MBG. Menurutnya, panja diperlukan untuk menyusun peta jalan atau roadmap yang lebih realistis sehingga pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran.
"Harapan saya nantinya ketika sudah ada panja ini kita bisa bersama-sama membangun road map yang lebih baik dengan desain yang lebih tepat sasaran," tambahnya.
Baca Juga: Update Kasus Ijazah Jokowi, Hakim Paksa Jaksa untuk Penuhi Keinginan Dokter Tifa
Usulan reformulasi tersebut muncul di tengah evaluasi terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis yang belakangan mendapat sorotan akibat sejumlah persoalan tata kelola. DPR berharap evaluasi menyeluruh dapat menghasilkan program yang lebih efisien, akuntabel dan mampu mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat secara berkelanjutan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Final Piala Dunia 2026: Tiga Duel Krusial yang Tentukan Nasib Spanyol dan Argentina
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Final Piala Dunia 2026 mempertemukan dua tim yang tampil meyakinkan sepanjang turnamen. Spanyol dan Argentina sama-sama datang dengan modal kemenangan penting di semifinal, membuat laga di MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari 02.00 WIB diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama.
Sorotan memang akan mengarah kepada Lionel Messi dan Lamine Yamal. Namun, hasil pertandingan ini berpotensi ditentukan oleh beberapa duel lain yang tak kalah penting di berbagai sektor lapangan.
Messi dan Yamal Jadi Tumpuan Masing-Masing Tim
Nama Lionel Messi masih menjadi pusat perhatian Argentina. Meski sudah berusia 39 tahun dan terpaut 20 tahun dari Lamine Yamal, sang kapten terus menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia 2026.
Messi sudah mengoleksi delapan gol dan empat assist dalam 712 menit bermain. Pada semifinal melawan Inggris, ia kembali menjadi pembeda lewat dua assist yang membantu Argentina menang 2-1.
Final ini juga diperkirakan menjadi penampilan terakhir Messi di ajang Piala Dunia. Ia berpeluang menutup kariernya dengan mengangkat trofi untuk kedua kalinya.
Di kubu Spanyol, Yamal memang belum tampil seproduktif yang diharapkan. Pemain muda itu baru mencatat satu gol dan satu assist dari tujuh pertandingan.
BACA JUGA:
Meski begitu, pengaruhnya tetap besar. Saat menghadapi Prancis di semifinal, Yamal menjadi sosok yang memenangkan penalti sebelum Mikel Oyarzabal mengubahnya menjadi gol. Kecepatannya di sisi serang tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan Argentina.
Adu Kreativitas Rodri vs Enzo Fernandez
Pertarungan di lini tengah juga diprediksi menjadi salah satu kunci final.
Rodri tampil konsisten sepanjang turnamen dan kembali menjadi pengatur permainan Spanyol. Gelandang Manchester City itu diperkirakan akan mendapat tugas khusus untuk membatasi ruang gerak Enzo Fernandez.
Enzo sendiri menikmati performa yang jauh lebih baik bersama Argentina di Piala Dunia kali ini. Ia sudah mencetak dua gol dari enam pertandingan, termasuk gol jarak jauh saat menghadapi Inggris di semifinal.
Argentina beberapa kali memanfaatkan pergerakan Enzo dari lini kedua, terutama ketika Messi menarik perhatian pemain bertahan lawan sebelum mengirim umpan ke area luar kotak penalti. Rodri harus mampu memutus pola tersebut jika Spanyol ingin mengendalikan pertandingan.
Oyarzabal Ditantang Ketangguhan Bek Tengah Argentina
Duel lain yang layak dinantikan terjadi di jantung pertahanan Argentina.
Cristian Romero dan Lisandro Martinez dikenal bermain agresif dan tidak ragu beradu fisik dengan penyerang lawan. Tantangan berikutnya datang dari Mikel Oyarzabal, yang menjadi ujung tombak Spanyol sepanjang turnamen.
Oyarzabal tampil tajam dengan koleksi lima gol dan satu assist dalam tujuh pertandingan. Beroperasi sebagai penyerang tengah, pemain berusia 29 tahun itu akan sering berhadapan langsung dengan Romero maupun Lisandro.
Dengan Lamine Yamal dan Alex Baena lebih banyak bergerak melebar, Oyarzabal diperkirakan menjadi target utama aliran bola Spanyol di area kotak penalti Argentina. Duel fisiknya melawan dua bek tengah Albiceleste bisa menjadi salah satu penentu hasil akhir laga.
Dapatkan berita dengan ulasan mendalam, serta kabar terbaru hanya di Gilabola.com.
- TAGS
- Timnas Argentina
- Timnas Spanyol
Antisipasi TPA Regional Tutup, Pemkab Solok Siapkan TPST RDF |Republika Online
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Pemkab Solok siapkan TPST RDF sebagai solusi pengelolaan sampah.
REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF). Langkah ini merupakan solusi pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mengantisipasi berakhirnya operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional pada tahun 2027.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan TPST RDF kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Usulan ini menjadi langkah antisipasi agar penanganan sampah tetap berjalan setelah TPA Regional tidak lagi beroperasi.
"Di awal tahun 2026, kami sudah memasukkan proposal ke Cipta Karya untuk pembangunan TPST RDF. Mudah-mudahan dapat direalisasikan pada akhir 2026 atau tahun 2027," katanya saat Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup, Penanganan Pengelolaan Sampah dan TPA bersama Menteri Lingkungan Hidup serta kepala daerah se-Sumatera Barat di Padang Pariaman, Kamis.
Ia menegaskan bahwa berakhirnya layanan TPA Regional menjadi tantangan tidak hanya bagi Kabupaten Solok, tetapi juga bagi kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang selama ini memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pengelolaan sampah. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur pengolahan sampah dapat segera direalisasikan, mengingat waktu yang tersedia semakin terbatas.
Penguatan Pengelolaan Sampah dari Tingkat Nagari
Selain menyiapkan fasilitas pengolahan berbasis teknologi, Pemkab Solok juga memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat nagari. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar penanganan sampah dimulai dari sumbernya.
Jon Firman Pandu mencontohkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah berjalan di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Di sana, pemerintah nagari dan relawan terlibat aktif dalam mengolah sampah secara mandiri.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penanganan sampah yang kini menjadi salah satu persoalan lingkungan berskala nasional. Ia menyebut pemerintah berupaya memperkuat dukungan anggaran di sektor lingkungan hidup guna membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan sampah.
Menteri juga mengapresiasi daerah yang telah mampu mengelola sampah dengan capaian mendekati 100 persen. Ia meminta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup yang berasal dari Sumatera Barat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kebutuhan daerah terkait pengelolaan sampah dapat segera ditindaklanjuti.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
Alumni UGM: Kami Tak Pernah Lihat Jokowi Ikut Satu Kali Pun Acara Dies Natalis
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Jum'at, 17 Juli 2026, 00:50 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Terdakwa Kasus Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengaku tidak pernah melihat mantan presiden itu menghadiri agenda dies natalis kampusnya meski satu almamater.
Menurut Dokter Tifa, kegiatan dies natalis kampusnya selama ini rutin dihadiri sejumlah alumni yang telah menjadi tokoh nasional maupun pejabat publik, seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Baca Juga: Update Kasus Ijazah Jokowi, Hakim Paksa Jaksa untuk Penuhi Keinginan Dokter Tifa
"Pada acara dies natalis kita itu melakukan perjalanan dari kampus pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh Pak Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan selalu hadir setiap tahun," ungkapnya dikutip Jumat (17/7).
Ia juga menyebut sejumlah alumni lain beberapa kali mengikuti kegiatan tersebut, termasuk dirinya, Roy Suryo dan Mahfud MD. Namun ia tak pernah melihat kehadiran dari Jokowi. Hal itulah menjadi salah satu alasan dirinya meragukan keaslian ijazah mantan presiden itu.
"Begitu juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD. Tapi tidak pernah kami melihat beliau (Jokowi) ikut satu kali pun dalam acara dies natalis tersebut," ungkapnya.
Dokter Tifa menilai hal tersebut berbeda dengan kebiasaan kampusnya yang menurut pengalamannya kerap melibatkan alumni yang memiliki kiprah di pemerintahan maupun dunia profesional dalam berbagai kegiatan kampus.
Selain menyinggung dies natalis, ia juga menyatakan tidak mengetahui adanya kegiatan reuni alumni yang melibatkan politikus itu ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta.
Pernyataan Dokter Tifa tersebut disampaikan di luar jalannya persidangan dari Kasus Ijazah Jokowi. Diketahui, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tetap menyatakan bahwa influencer tersebut tidak dapat membuktikan tuduhan yang pernah disampaikannya mengenai ijazahJokowi.
Baca Juga: Panas Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Ribut Kejar Kunci Pembelaan Dirinya dari Jaksa
Baca Juga: MBG Celetukannya Sekarang 'Bukan Makanan Buat Anak-anak, tapi Buat Peternak' di Medsos, Kata DPR
Dalam dakwaan, jaksa juga mengacu pada hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang menyebut hasil pemeriksaan terhadap ijazah mantan presiden itu menunjukkan dokumen tersebut identik dengan 14 ijazah pembanding.
Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang akan berlanjut dengan agenda pembuktian, di mana jaksa maupun tim penasihat hukum akan menghadirkan alat bukti dan saksi untuk diuji di hadapan majelis hakim sebelum perkara diputus.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Timnas Cricket Putri Indonesia U-19 Ukir Sejarah ke Piala Asia
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Jakarta -
Tim Nasional Cricket Putri Indonesia U-19 memastikan lolos ke ACC Women's U-19 Asia Cup 2026. Kepastian lolos ke Piala Asia diraih setelah Indonesia menembus babak semifinal ACC Women's U-19 Premier Cup 2026 di Malaysia.
2026 pun menjadi sebuah tahun yang membanggakan untuk cricket putri Indonesia. Sebelumnya ada tim senior yang berhasil ke ACC Women's Asia Cup 2026.
Kelompok junior cricket Indonesia mengikuti catatan apik itu usai mengalahkan Buthan di ACC Women's U-19 Premier Cup pada babak perempatfinal. Melangkah ke semifinal menjadi sebuah sejarah baru untuk kelompok cricket U-19 putri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini sangat membanggakan bagi Cricket Indonesia. Setelah Tim Nasional Putri Senior mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya, kini Tim Nasional U-19 Putri berhasil mengikuti jejak yang sama," Ketua Umum Persatuan Cricket Indonesia (PCI), Abhiram Singh Yadav, dalam keterangan persnya.
"Dalam satu tahun, dua generasi tim nasional putri Indonesia berhasil menembus panggung tertinggi Cricket Asia. Ini adalah sesuatu yang selama bertahun-tahun kami impikan," sambungnya.
Menurut Abhiram, keberhasilan tersebut tidak hadir secara instan, melainkan merupakan hasil dari kerja panjang yang melibatkan pembinaan usia dini, kompetisi nasional, peningkatan kualitas pelatih, hingga kesempatan bertanding di level internasional.
"Ketika tim senior dan tim U-19 sama-sama berhasil lolos ke Piala Asia, itu menunjukkan bahwa jalur pembinaan yang kami bangun mulai berjalan dengan baik. Tugas kami sekarang adalah memastikan proses ini terus berlanjut sehingga Indonesia dapat terus bersaing di tingkat Asia dan suatu hari nanti di tingkat dunia," sambungnya.
Sekretaris Jenderal Persatuan Cricket Indonesia, Albert W. Tangkudung, menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh ekosistem Cricket Indonesia, mulai dari para atlet, pelatih, ofisial, pengurus provinsi, klub, hingga keluarga atlet yang selama ini memberikan dukungan terhadap perkembangan Cricket nasional.
"Keberhasilan ini bukan hanya milik 15 pemain yang tampil di lapangan. Di balik pencapaian ini ada kerja keras banyak pihak yang selama bertahun-tahun membangun Cricket Indonesia dari tingkat akar rumput," kata Albert.
"Tim senior telah membuka jalan, dan kini tim U-19 membuktikan bahwa Indonesia memiliki generasi penerus yang siap melanjutkan bahkan meningkatkan prestasi tersebut," sambungnya.
(ran/pur)
Deddy PDIP: Warga Perbatasan Kaltara Ancam Pindah ke Malaysia
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengungkap keluhan warga di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merasa ditelantarkan oleh pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (16/7), Deddy mengatakan kondisi di perbatasan Kaltara semakin mengerikan karena ketiadaan akses jalan.
Ia menyebut kondisi itu membuat warga kesulitan mendapat pasokan sembako dan bahan bakar minyak (BBM). Belum lagi, kondisi listrik yang hanya menyala sekitar empat jam setiap hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari-hari ini semakin mengerikan, karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga enggak bisa, Pak. Mendapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah enggak ada listrik, Pak, di daerah perbatasan Kalimantan Utara," kata Deddy.
Ia mengatakan Kaltara adalah daerah yang memiliki perbatasan darat paling panjang di Indonesia.
Deddy berharap Kemdagri bersama BNPP mendorong kementerian lain untuk memperhatikan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.
"Kasihan warga-warga di pedalaman itu.Kalau sakit sudah pasti mati, Pak. Enggak mungkin dibawa ke mana-mana ditandu menembus hutan Kayan Mentarang itu enggak mungkin, Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak," ujarnya.
Ia menyebut warga mengancam pindah ke Malaysia jika mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah.
"Kemarin mereka menemui saya waktu saya ke dapil, Pak. Mereka bilang begini 'kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?'," ujar Deddy
"Masalahnya kemanusiaan. Sembakonya enggak ada, listriknya enggak ada. Kalaupun ada BBM mati tiga puluh ribu per liter barangnya aja nggak ada gitu," imbuh dia.
Deddy meminta masalah itu disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Saya mohon perhatian ini agar disampaikan kepada Bapak Presiden karena ini menyangkut manusia-manusia di perbatasan yang sudah sejauh ini menjaga integritas wilayah kita," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan memang ada masalah akses jalan di wilayah Krayan, Kalimantan Utara.
"Mengenai akses jalan terutama yang memang ke Krayan kita tahu ini memang jadi problem lama, sudah ada memang potongan jalan tapi memang belum penuh," ujarnya.
Ia mengatakan akan menindaklanjuti masalah itu dan membicarakannya dengan Menteri PU dalam waktu dekat.
"Kami akan melakukan rapat untuk memfollow-up ini dan saya akan naikan isu ini untuk menjadi target kegiatan dari Menteri PU, karena ini memang fakta yang masyarakat kita alami, Pak. Dampaknya luas," katanya.
(yoa/fra)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]
BNI Bawa Tiga UKM Indonesia Tembus Pasar Korea Selatan
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Pameran yang diselenggarakan Korea Importers Association atau KOIMA itu berlangsung di COEX Hall B, Seoul, pada 23-25 Juni 2026. Ajang tersebut diikuti sekitar 200 perusahaan dari lebih dari 30 negara dengan target kunjungan lebih dari 10.000 pembeli dan pelaku perdagangan.
Tiga UKM yang dibawa BNI adalah PT Alko Sumatra Kopi, PT AK Goldenesia, dan PT Awan Crackers Food Indonesia. Ketiganya menampilkan produk unggulan dalam Paviliun Indonesia sekaligus mengikuti pertemuan bisnis dengan sejumlah perusahaan asal Korea Selatan.
Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan, keikutsertaan tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam mendampingi pelaku usaha nasional memasuki pasar internasional. Dukungan BNI tidak hanya diberikan melalui akses pasar, tetapi juga mencakup pembiayaan, layanan transaksi, pendampingan bisnis, dan jaringan internasional.
"BNI Xpora hadir sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin berkembang ke pasar internasional. Kami tidak hanya membantu mempertemukan eksportir dengan buyer global, tetapi juga menyediakan dukungan pembiayaan, solusi transaksi internasional, advisory bisnis, serta akses jaringan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat 17 Juli 2026.
Dalam pameran tersebut, para peserta mengikuti sesi business matching dengan sejumlah perusahaan Korea Selatan, antara lain Sajo Foodist, Neple Co., Nokchawon, Hermos Co., Ltd., GS Global, dan Hurum Co., Ltd.
Pertemuan bisnis tersebut diarahkan untuk membuka peluang transaksi ekspor baru, menjajaki kerja sama distribusi, serta memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar Korea Selatan.
Keikutsertaan UKM Indonesia dalam Korea Import Expo 2026 terlaksana melalui sinergi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan Seoul, BNI Kantor Cabang Luar Negeri Seoul, dan BNI Xpora.
Menurut Iqbal, akses pasar masih menjadi salah satu tantangan utama bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin berekspansi ke luar negeri. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencarian pembeli, tetapi juga kesiapan produk, jaringan distribusi, pembiayaan, serta pemahaman mengenai transaksi perdagangan internasional.
Karena itu, BNI Xpora terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah, perwakilan Indonesia di luar negeri, asosiasi bisnis, dan mitra internasional untuk mempertemukan eksportir nasional dengan calon pembeli di berbagai negara.
Dukungan tersebut juga diperkuat melalui jaringan internasional BNI, termasuk BNI Kantor Cabang Luar Negeri Seoul. Melalui jaringan tersebut, eksportir dapat memperoleh akses layanan transaksi perdagangan internasional dan pengelolaan transaksi secara digital melalui BNIdirect.
"BNI Xpora dirancang untuk membantu pelaku usaha Indonesia naik kelas melalui tiga pilar utama, yakni Go Productive, Go Digital, dan Go Global. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembiayaan, pendampingan, business matching, hingga akses ke pasar internasional," kata Iqbal.
Dia menambahkan, partisipasi BNI dalam pameran internasional juga menjadi implementasi semangat Swadharma Bhakti Nagara yang telah mewarnai perjalanan delapan dekade perseroan. Semangat tersebut diwujudkan dengan memperkuat peran BNI sebagai mitra pertumbuhan dunia usaha dan pendukung ekspansi produk nasional.
Melalui keikutsertaan dalam Korea Import Expo 2026, BNI berharap semakin banyak pelaku usaha Indonesia memperoleh peluang untuk membangun jaringan, meningkatkan transaksi ekspor, dan memperluas distribusi produk di pasar global. Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat daya saing UKM serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekspor dan perekonomian nasional.
Update Kasus Ijazah Jokowi, Hakim Paksa Jaksa untuk Penuhi Keinginan Dokter Tifa
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Jum'at, 17 Juli 2026, 00:10 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Perkembangan terbaru terjadi dalam sidang dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur meminta jaksa penuntut umum (JPU) memenuhi permintaan tim penasihat hukum Dokter Tifa. Hal itu mengenai penyerahan sejumlah dokumen penting yang menjadi bagian dari berkas perkara.
Tim Hukum dokter Tifa mengaku belum memperoleh berita acara pemeriksaan (BAP) ahli, daftar barang bukti, maupun sejumlah dokumen lain yang dinilai diperlukan untuk kepentingan pembelaan. Hal itu langsung menjadi sorotan dari Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati.
Baca Juga: Purbaya Klaim Pemerintah Punya Skema Khusus untuk Tangani Utang Proyek Kereta Cepat Tanpa APBN
Ketua Majelis Hakim meminta jaksa segera berkoordinasi dengan tim penasihat hukum terdakwa untuk menyerahkan sejumlah hal yang diminta guna memperlancar proses sidang kasus ijazah milik Jokowi.
"Penuntut umum, ada beberapa berita acara pemeriksaan yang diminta oleh tim advokat. Nanti silakan dikoordinasikan langsung pak ya, diberikan begitu ya untuk kepentingan terdakwa. Silakan. Nanti untuk waktunya silakan berkoordinasi gitu ya pak ya," ujar Christina Endarwati, dikutip Jumat (17/7/2026).
Jaksa kemudian menjelaskan bahwa pihaknya masih menyusun daftar ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan sehingga belum dapat menentukan siapa saja yang nantinya akan memberikan keterangan.
"Karena kami sedang akan memilah-milah ahli siapa saja yang akan kita hadirkan di persidangan. Jadi nanti sebelum persidangan dimulai kami akan sampaikan itu, mana yang akan kita hadirkan di persidangan," kata JPU.
Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh tim penasihat hukum Dokter Tifa. Mereka menegaskan bahwa yang diminta bukan identitas ahli yang akan dihadirkan di persidangan, melainkan daftar ahli, daftar barang bukti dan salinan berita acara pemeriksaan yang telah menjadi bagian dari berkas penyidikan.
Majelis hakim kemudian memperjelas kembali permintaan tersebut. Ia juga meminta hal tersebut untuk dipenuhi oleh JPU.
"Sesuai dengan yang tadi yang diminta oleh tim advokat, kan bagian dari berkas gitu ya, minta bagian dari berkas pak. Nanti kalau Penuntut Umum akan mengajukan saksi atau ahli yang mana dipilah, nanti silakan diutarakan," kata hakim.
"Daftar. Iya, silakan diberikan daftar barang bukti dengan berita acara pemeriksaan tadi apa ya pak," tambah Christina.
Pada akhir pembahasan, jaksa penuntut umum menyatakan akan memenuhi permintaan tersebut apabila memang masih terdapat dokumen yang belum diterima oleh tim kuasa hukum Dokter Tifa.
"Terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan ahli memang sudah kami serahkan. Namun apabila memang belum lengkap, kami akan setelah ini berkoordinasi dengan Advokat terdakwa terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan," kata JPU.
Kasus yang kini disidangkan di pengadilan ini bermula dari dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dokter Tifa, dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, dinyatakan oleh jaksa bahwa dia tidak dapat membuktikan tuduhannya serta mendasarkan dakwaan pada hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang menyimpulkan ijazah mantan presiden itu identik dengan 14 dokumen pembanding.
Baca Juga: Ultimatum Terakhir Kubu Jokowi bagi Pihak yang Ragukan Keaslian Ijazah: Jangan Bermain-main...
Dengan dimintanya jaksa menyerahkan kelengkapan berkas perkara, proses persidangan selanjutnya diperkirakan akan memasuki tahap pembuktian dengan dokumen yang lebih lengkap sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan argumentasi secara maksimal di hadapan majelis hakim.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
BNI Geber Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga kualitas penyaluran kredit program pemerintah. BNI memastikan KUR diberikan kepada pelaku usaha yang berhak dan dimanfaatkan sesuai tujuan pembiayaan.
"BNI terus melakukan penguatan tata kelola penyaluran KUR agar pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak. Penguatan dilakukan sejak tahap analisis kredit, verifikasi, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga evaluasi kualitas kredit," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Kamis 16 Juli 2026.
Okki menjelaskan, salah satu penguatan yang dilakukan BNI adalah menerapkan analisis kredit secara langsung atau one-on-one kepada petani tanpa melibatkan collection agent (CA). Melalui proses tersebut, bank dapat memperoleh informasi langsung mengenai profil usaha, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar, serta rencana penggunaan dana dari calon debitur.
Selain itu, BNI memperkuat pola penyaluran kredit berbasis ekosistem atau ecosystem-based financing. Dalam skema ini, BNI bekerja sama dengan perusahaan inti yang merupakan nasabah korporasi BNI dan berperan sebagai offtaker. Perusahaan inti turut mendukung pendampingan usaha, penyerapan hasil produksi, serta monitoring terhadap pelaksanaan kredit.
"Pendekatan berbasis ekosistem memungkinkan adanya pendampingan, pemantauan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan usaha debitur," kata Okki.
BNI juga menerapkan pembatasan radius untuk memudahkan proses Know Your Customer atau KYC, verifikasi usaha, pemantauan lahan, serta pengawasan aktivitas debitur setelah pencairan. Kebijakan ini ditujukan agar proses pengenalan dan pemantauan debitur dapat dilakukan lebih dekat dan efektif oleh unit terkait.
Dari sisi teknologi, proses kredit dilakukan secara digital sehingga data debitur dapat dimonitor secara lebih terukur. Melalui sistem tersebut, BNI dapat memantau nama petani, lokasi lahan, tahapan budi daya, perkembangan usaha, hingga penggunaan kredit oleh masing-masing debitur.
"Digitalisasi proses kredit memungkinkan BNI memonitor data petani, lokasi lahan, tahapan budi daya, hingga penggunaan kredit secara lebih terukur. Monitoring dan audit juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas kredit," ujar Okki.
Selain digitalisasi, BNI melakukan monitoring berkala untuk memastikan usaha debitur berjalan sesuai rencana, dana digunakan sesuai tujuan pembiayaan, dan kualitas kredit tetap terjaga. Perseroan juga melakukan audit secara rutin atas setiap pemberian kredit untuk memastikan proses penyaluran telah sesuai ketentuan, mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, serta memperkuat akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat.
Okki menambahkan, penguatan tata kelola tersebut juga sejalan dengan langkah BNI dalam menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan secara objektif. Dalam konteks perkara dugaan penyimpangan KUR di Jember, BNI menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan merupakan tindak lanjut atas laporan perseroan kepada aparat penegak hukum setelah menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit.
"Kasus KUR Jember berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum. BNI menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan," kata Okki.
BNI menegaskan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk fraud dan pelanggaran. Apabila terdapat pihak internal maupun eksternal yang terbukti melakukan pelanggaran, BNI memastikan hal tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal perusahaan.
Menurut Okki, tindakan individu yang terbukti melanggar ketentuan tidak merepresentasikan kebijakan maupun praktik perseroan. BNI memastikan penyaluran kredit dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta ketentuan yang berlaku.
Sebagai salah satu bank penyalur KUR, BNI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif. Melalui analisis langsung kepada petani, pembiayaan berbasis ekosistem, pembatasan radius pemantauan, digitalisasi proses kredit, monitoring berkala, serta audit rutin atas setiap pemberian kredit, BNI berharap penyaluran KUR dapat berjalan semakin terukur, transparan, dan tepat sasaran.
Kemendagri Akan Bedah APBD yang Mengaku Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan membedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengaku tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kita mau melihat daerah-daerah yang menyampaikan bahwa tidak mampu membayar gaji misalnya, entar dulu dong, kita akan bedah dulu APBD-nya. Sudah melakukan efisiensi belum?" kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Tito mencontohkan Kabupaten Lahat yang melakukan efisiensi dan mampu menghemat anggaran hingga Rp400 miliar melalui pengurangan belanja perjalanan dinas, biaya rapat, serta biaya pemeliharaan yang dinilai berlebihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penghematan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi belanja pegawai.
Selain efisiensi, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat.
Pilihan Redaksi
- Pemda Tekor Bayar Gaji PPPK, Kemenkeu Rombak Aturan Belanja Pegawai
- DPR Minta Wamendagri Turun Tangan Atasi PPPK Dirumahkan di Tidore
- Bobby Minta TKD Tak Dipangkas Pusat demi Pemulihan Bencana Sumut
"Ada yang bisa melakukan itu contohnya Walikota Pekanbaru di tahun sebelumnya PAD mereka Rp800 miliar, dengan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi sistemnya dia permudah dan melakukan sosialisasi, itu bisa mendapatkan PAD Rp1,2 triliun, dapat tambahan Rp400 miliar. Otomatis dia akan lebih mudah untuk untuk membayar pegawai maupun buat program-program lain," ujarnya.
Ia mengatakan jika daerah sudah melakukan efisiensi dan berupaya menambah PAD, namun tetap belum bisa membayar gaji PPPK, pemerintah pusat akan mempertimbangkan pemberian tambahan dukungan anggaran.
"Kalau seandainya sudah dilakukan dua-duanya, mungkin perlu ada top up dari dari pemerintah pusat misalnya DBH, Dana Bagi Hasil yang mungkin belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan ya kita kita usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dibayarkan ke daerah itu supaya mereka bisa membayar pegawainya," katanya.
(yoa/isn)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]