Akal-akalan Bupati Lombok Barat Cari Untung di Proyek Pengadaan

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini diduga menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawati, agar membantu Direktur PT Air Minum Giri Menang (AMGM), Sudirman, mendapatkan paket proyek di dinas tersebut pada tahun anggaran 2025–2026.

"Selanjutkan SUD (Sudirman) menggunakan CV DKK (Dyaskarya Konstruksi) atau perusahaan miliknya sebagai poolbucket proyek, di mana SUD kemudiman meminjam bendera kepada sejumlah penyedia, sehingga nama CV DKK tidak tercatat secara administratif sebagai pemenang proyek di Dinas PUPRPKP Lombok Barat. Hal tersebut dilakukan SUD agar CV DKK tidak ter-capture oleh publik, bahwa pengerjaan paket proyek tersebut sarat konflik kepentingan," kata dia saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Taufik menjelaskan, Sudirman mengirimkan list paket proyek pekerjaan di Dinas PUPRPKP Lombok Barat beserta nama-nama penyedia yang akan mengerjakan paket proyek pekerjaan tersebut ke Kadis PUPR. 

Adapun, kata dia, dalam proses teknis pengadaa nnya, panitia PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) menambahkan adanya surat dukungan bagi para calon vendor, misalnya terkait kepemilikan atas alat tertentu ataupun supplier yang akan menunjangkesanggupan dalam pengerjaan proyek. Surat dukungan ini diduga menjadi instrumen untuk mempersulit calon vendor lainnya.

"Para penyedia tersebut kemudian berhasil dimenangkan untuk pengerjaan paket proyek di Dinas PUPRPKP senilai total Rp 17,9 Miliar," jelas Taufik.

Adapun proyek yang dimaksud diantaranya: 

Melalui proses tender

1. Rehabilitasi Taman Kota Gerung T.A. 2025 senilai Rp 2,3 miliar
2. Rehabilitasi Taman Kota Gerung tahap kedua T.A. 2026 senilai Rp 4,3 miliar;
3. Pembangunan Gedung Kantor T.A. 2025 senilai Rp 2,4 miliar;
4. Renovasi Gedung Kantor Bupati Lombok Barat senilai Rp 1,7miliar;

Melalui proses penunjukan langsung

1. Delapan paket pekerjaan di Dinas PUPR T.A. 2025 senilai Rp 3,4 miliar;
2. Empat paket pekerjaan di Bagian Umum T.A. 2025 senilai Rp 2 miliar;
3. Enam belas paket pekerjaan di PT AMGM atau perusahaan air minum daerah T.A.2025 senilai R p1,8 miliar.

Taufik juga mengungkapkan pengerjaan proyek diambil alih oleh CV Dyaskarya Konstruksi, yang kemudian mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada sejumlah CV lain. Meski demikian, kendali penuh atas pelaksanaan proyek tetap berada di tangan perusahan Sudirman.

Dari paket proyek-proyek pekerjaan dengan total nilai Rp 17,9 miliar tersebut, Sudirman diduga memberikan fee 3% untuk para penyedia yang dipinjam namanya, dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 10,6miliar melalui CV Dyaskarya Konstruksi.

Selain itu, Sudirman melalui perusahannya tersebut juga diduga menerima sejumlah uang, diantaranya terkait pengadaan barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lombok Barat, senilai Rp 31,1 miliar..

"Adapun, penyidik selanjutnya akan mendalami terkait penerimaan ini," jelas Taufik.

"Dari uang-uang yang diterima sejumlah Rp 41,7 miliar oleh SUD melalui CV DKK, diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar Rp 10,8 miliar," sambungnya.

Kemenag dan RSUD Natuna hadirkan layanan bimbingan kerohanian bagi pasien

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Kemenag dan RSUD Natuna hadirkan layanan bimbingan kerohanian bagi pasien

Selasa, 21 Juli 2026 17:14 WIB

Penandatanganan MoU oleh Kepala Kantor Kemenag Natuna Subadi (baju putih) di saksikan Dirut RSUD Natuna Ari Fajarudi (tengah) dan Humas RSUD Natuna Yuliansyah, di RSUD Natuna pada Selasa (21/7/2026). ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat menghadirkan layanan bimbingan kerohanian bagi pasien rawat inap.

Kepala Kantor Kemenag Natuna Subadi di Natuna, Selasa, mengatakan program itu bentuk kolaborasi antara Kemenag dan RSUD Natuna untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan rohani pasien.

Melalui pendampingan tersebut, pasien diharapkan memiliki semangat, optimisme, dan kekuatan mental dalam menjalani proses penyembuhan.

"Layanan bimbingan kerohanian tersedia bagi pasien beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu," ucapnya.

Direktur RSUD Natuna Adi Fajarudi mengatakan bimbingan kerohanian merupakan layanan baru yang dihadirkan rumah sakit sebagai pelengkap pelayanan kepada pasien.

Untuk memperkuat pelaksanaan layanan tersebut, RSUD Natuna dan Kemenag Natuna menandatangani nota kesepahaman pada Selasa (21/7) di RSUD Natuna. Penandatanganan itu, menandai layanan sudah bisa diakses oleh masyarakat.

Dalam kerja sama itu, RSUD berperan menyediakan fasilitas, sedangkan Kemenag menyiapkan petugas untuk memberikan pendampingan kerohanian.

"Layanan ini akan terus kami evaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan untuk tahap awal layanan hanya diberikan kepada pasien rawat inap.

Pelayanan tersebut juga tidak dipungut biaya sehingga pasien tidak perlu membayar kepada RSUD maupun Kemenag.

Meski demikian, masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada petugas kerohanian dipersilakan melakukannya secara sukarela sesuai kemampuan masing-masing.

"Bimbingan kerohanian diberikan sesuai kebutuhan pasien, seperti saat menghadapi kondisi kritis, sakaratul maut, maupun atas permintaan pasien atau keluarga sebagai bagian dari pendampingan spiritual selama menjalani perawatan," katanya.

Pewarta : Muhamad Nurman
Editor: Ogen
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Shalahuddin pastikan progres pembangunan RSUD Muara Teweh berjalan sesuai target

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Shalahuddin pastikan progres pembangunan RSUD Muara Teweh berjalan sesuai target

Selasa, 21 Juli 2026 17:13 WIB

Bupati Barito Utara Shalahuddin bersama Wakil Bupati felix Sonadie Y Tingan dan Sekda Muhlis melakukan sidak ke RSUD Muara Teweh untuk memastikan progres pembangunan infrastruktur rumah sakit berjalan sesuai rencana di Muara Teweh,Senin (20/7/2026). ANTARA/HO-Diskominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara,Kalimantan Tengah, Shalahuddin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh untuk memastikan progres pembangunan infrastruktur rumah sakit berjalan sesuai rencana.

"Tujuan kita sidak hari ini adalah memastikan pembangunan RSUD berjalan sesuai target, mutu terjaga, dan tepat waktu. Ini semua untuk kenyamanan pasien dan masyarakat Barito Utara," kata Shalahuddin di Muara Teweh, Senin.

Peninjauan tersebut dilakukan Bupati bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan dan Sekretaris Daerah Muhlis.

Menurut dia, sidak dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mengawal pelaksanaan pembangunan fasilitas kesehatan agar selesai tepat waktu, memenuhi standar mutu, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Shalahuddin menegaskan pembangunan RSUD Muara Teweh merupakan salah satu program strategis daerah yang harus terus dikawal agar pelaksanaannya tetap berada pada jalur yang telah direncanakan (on the track).

Selain meninjau progres fisik pembangunan, rombongan juga melihat secara langsung kondisi pelayanan di sejumlah unit rumah sakit.

Bupati meminta agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun pembangunan masih berlangsung.

Baca juga: Bupati Barito Utara berkomitmen tingkatkan kinerja pengelolaan APBD

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan dan Sekretaris Daerah Muhlis turut menegaskan pentingnya pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh tahapan pekerjaan agar pelaksanaan proyek tetap sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan visi "Barito Utara Maju, Masyarakat Sejahtera".

Pewarta : Kasriadi
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Gemini Report 2026: Warga Indonesia Bikin 9 Juta Gambar Sehari Pakai Gemini

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Gemini AI di Asia Tenggara melalui Gemini Report: Southeast Asia 2026 mengungkapkan bahwa Gemini AI kini memiliki kurang lebih 900 juta pengguna dari 230 negara.

Di Asia Tenggara sendiri, platform AI milik Google ini diklaim memiliki pertumbuhan adopsi paling cepat dibandingkan dengan platform lainnya.

BACA JUGA:

Dari banyaknya pengguna Gemini yang tersebar di Asia Tenggara, Google menemukan beberapa perilaku yang unik dari setiap pengguna di masing-masing negara, termasuk di Indonesia.

Dalam laporan tersebut, Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling sering meminta Gemini untuk men-generate foto di platform mereka, dengan 9 juta permintaan generate foto ke Nano Banana per harinya.

“Setiap hari, Gemini AI menghasilkan 9 juta gambar untuk mewujudkan ide-ide pengguna di Indonesia. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara,” kata Vice President Southeast Asia and South Asia Frontier Google, Sapna Chadha.

Tak hanya itu, sebanyak 82% pengguna Indonesia juga lebih sering mengakses Gemini AI melalui smartphone untuk membuat foto dari ide yang tiba-tiba yang muncul di kepala mereka.

Dengan temuan tersebut, Google menyebut bahwa pengguna Indonesia menjadikan Gemini AI sebagai asisten mereka dalam berbagai aktivitas kreatif mereka.

Selain Indonesia, masing-masing negara lainnya juga punya ciri khas-nya masing-masing ketika menggunakan Gemini AI di perangkat mereka.

Vietnam misalnya, pengguna di negara ini banyak menggunakan Gemini untuk bertanya mengenai akademik, termasuk soal matematika, coding hingga belajar ujian.

Sementara itu, Singapura menjadi negara dengan adopsi paling tinggi di Asia Tenggara, dilanjut dengan Filipina yang menjadikan Gemini AI sebagai asisten dalam hal lifestyle, mulai dari membuat dekorasi hingga resep makanan.

Mensesneg Buka Suara soal Aturan TNI-Polri Dampingi Petugas Pajak - Nasional Katadata.co.id

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Istana Kepresidenan menyatakan belum ada pembahasan mengenai pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI Angkatan Darat dan Polisi Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pengawasan pajak.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan keterangan tersebut menyusul sorotan publik terhadap isu keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam mendampingi petugas Direktorat Jenderal Pajak di lapangan.

“Kalau mengenai Babinsa saya kira belum (dibahas di Istana) ya. Kemarin Dirjen Pajak juga sudah memberikan penjelasan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (21/7).

Pada tahun ini, petugas pajak akan didampingi anggota Kepolisian dan TNI saat bertugas di lapangan. Langkah tersebut tertuang dalam Surat Edaran No. SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan aturan pendampingan tersebut berlaku bagi seluruh pejabat DJP. Alhasil, pendampingan akan dilakukan pada pejabat eselon II hingga kepala kantor pelayanan pajak di penjuru negeri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pelibatan aparat TNI dan Polri tersebut bukan berarti menyerahkan pengawasan atau pemeriksaan wajib pajak ke tangan aparat.

Inge menyatakan ketentuan itu bukan hal baru dan bukan berarti DJP memberikan kewenangan baru kepada aparat TNI dan Polri. "Kewenangan (untuk memeriksa dan mengawasi wajib pajak) tetap ada di kami, tapi mereka (TNI/Polri) mendampingi kami semata-mata hanya untuk tempat-tempat tertentu saja ya," kata Inge.

Dalam unggahan di akun Instagram @ditjenpajakri, DJP menyatakan SE-8/2026 tersebut merupakan penyempurnaan tata cara kerja sama yang sudah lama berjalan agar lebih seragam dan akuntabel.

“Di sisi lain, DJP kini justru semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi dan analisis data digital untuk pengawasan yang akurat dan berbasis risiko. Langkah ini berfokus meningkatkan kualitas data tanpa menambah kewajiban baru ataupun memperluas pemeriksaan secara masif,” kata DJP.

UNY perkuat sistem administrasi Kalurahan Pacarejo berbasis layanan prima

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

UNY perkuat sistem administrasi Kalurahan Pacarejo berbasis layanan prima

Selasa, 21 Juli 2026 17:05 WIB

Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) memperkuat sistem administrasi Kalurahan Pacarejo, Semanu, Gunungkidul. ANTARA/Ist

Yogyakarta (ANTARA) - Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) memperkuat sistem administrasi Kalurahan Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, berbasis pelayanan prima melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) skema Penugasan Guru Besar dan Dosen Struktural.

Ketua tim pelaksana, Dr. Siti Umi Khayatun Mardiyah, S.Pd., M.Pd., menyampaikan program ini dirancang berbiaya rendah dan mudah dioperasikan agar aparatur kalurahan dapat mengelola arsip digital serta Standar Operasional Prosedur secara mandiri dan berkelanjutan.

"Kami sengaja merancang sistem yang sederhana dan berbiaya rendah, mulai dari arsip digital, dashboard monitoring layanan, hingga SOP berbasis flowchart, supaya aparatur kalurahan dapat mengoperasikannya secara mandiri dan berkelanjutan setelah program ini selesai," ujar Siti.

Langkah strategis ini mencakup sosialisasi dan pemetaan kebutuhan, manajemen arsip dan digitalisasi dokumen prioritas, penyusunan SOP berbasis flowchart, pelatihan etika komunikasi publik, hingga pembangunan formulir pengaduan masyarakat berbasis digital.

Tim pengadian ini diperkuat oleh Dr. Riana Isti Muslikhah, S.Pd., M.Pd. dan Isti Kistiananingsih, S.Pd., M.Pd. yang keduanya merupakan dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FEB UNY.serta melibatkan lima mahasiswa antara lain Trianingsih, Syalaisha Alifia Jauhari, Nazuah, Septi Auliawati, dan Dewanto Putra Wicaksono.

Kepala Desa Pacarejo Suhadi menyambut baik program penguatan administrasi ini sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kepuasan warga terhadap layanan kalurahan.

"Selama ini kami menyadari proses pencarian dokumen dan penanganan keluhan warga masih membutuhkan waktu cukup lama, sehingga pendampingan dari UNY dalam penataan arsip, penyusunan SOP, dan sistem pengaduan ini sangat kami butuhkan agar pelayanan kepada masyarakat Pacarejo semakin cepat, transparan, dan memuaskan," ujar Suhadi.

Program ini ditargetkan menghasilkan sistem manajemen arsip digital yang terstruktur, dokumen SOP layanan yang terstandar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa poster, serta publikasi di media massa dan artikel jurnal.

Pewarta : N008
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Status Driver Ojol Akan Jadi UMKM, Perpres Masuk Tahap Finalisasi - Industri Katadata.co.id

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mekanisme tersebut pada dasarnya sudah berjalan. Namun, pemerintah masih menyelesaikan pembahasan Perpres sebelum aturan tersebut resmi berlaku.

"Sudah jalan, tapi Perpresnya sedang digodok, lagi difinalisasi. Tinggal tunggu saja nanti kabarnya," ujar Maman usai rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan sejumlah perusahaan aplikator, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Pengaturan ojol sebagai UMKM akan menjadi bagian dari revisi Perpres yang juga mengatur pembagian kewenangan antar kementerian dalam ekosistem transportasi online.

Nantinya, Kementerian Perhubungan tetap mengatur tarif layanan transportasi, Komdigi mengatur tarif layanan pengantaran barang, sedangkan Kementerian UMKM bertanggung jawab atas pembinaan, monitoring, evaluasi kemitraan, perlindungan, dan pemberdayaan pengemudi ojol.

"Pembahasan review Perpresnya sedang dalam proses. Nanti dalam Perpres itu dibagi beberapa kewenangan masing-masing kementerian," kata Maman.

Pemerintah, kata Maman, menargetkan penyelesaian Perpres tersebut secepat mungkin, meski belum merinci waktu terbitnya. Maman mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online memperoleh perlakuan yang adil, mulai dari pengemudi, perusahaan aplikator, pelaku UMKM, merchant, hingga konsumen.

Adapun Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kementeriannya hanya berwenang mengatur tarif layanan transportasi dan pembagian hasil tarif antara pengemudi dengan perusahaan aplikator.

"Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif pelayanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda dua," kata Dudy dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa komisi perjalanan dibagi 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, sebagaimana diumumkan pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026.

Perpres mengakomodasi pembagian itu dan menegaskan perlakuan driver sebagai pengusaha mikro, sehingga porsi komisi yang lebih besar bagi driver dijamin sekaligus dilengkapi dengan perlindungan sosial, akses ke fasilitas UMKM, dan kepastian regulasi yang mendukung kesejahteraan mereka.

Dengan status ini, mitra pengemudi berhak memperoleh fasilitas UMKM seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, serta insentif perpajakan yang setara dengan pelaku UMKM. Jika merujuk pada status UMKM, pengemudi ojol dengan omzet tahunan di bawah Rp 500 Juta akan mendapatkan pembebasan pajak.

Saat YTR Jalani Operasi Rekonstruksi Wajah, Berkas Taufik Hidayat Resmi Dilimpahkan ke Kejaksaan

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:05 WIB

VIVA – Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukum yang kini memasuki babak baru, keluarga membagikan kabar terbaru mengenai kondisi korban. 

Baca Juga

YTR dikabarkan mulai menjalani operasi rekonstruksi pada bagian wajah sebagai bagian dari proses pemulihan akibat luka berat yang dialaminya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kabar tersebut disampaikan oleh tante YTR, Erni, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Erni meminta doa kepada masyarakat Indonesia agar operasi yang dijalani keponakannya berjalan lancar.

Baca Juga

"Minta do’anya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini Yuvita akan memulai operasi Restrukturisasi bagian muka. Semoga Allah memberikan kekuatan buat vita dan operasi nya berjalan lancar," kata Erni, sebagaimana dikutip dari Instagram, Selasa, 21 Juli 2026.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri doa dan dukungan dari warganet. Banyak yang berharap proses operasi berjalan sukses dan kondisi YTR terus membaik setelah menjalani serangkaian perawatan medis.

Baca Juga

Berkas Perkara Taufik Hidayat Dilimpahkan ke Kejaksaan

Di sisi lain, perkembangan juga terjadi dalam proses hukum terhadap pelaku penyekapan, Taufik Hidayat. Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Selasa, 21 Juli 2026.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap secara administrasi sehingga dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Pada hari ini, tanggal 21 Juli 2026, perlu kami sampaikan bahwa penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang akan melimpahkan berkas perkara kepada JPU," ujarnya. 

Menurut Hendra, pelimpahan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan seluruh proses penyidikan dan melengkapi berkas sesuai petunjuk dari pihak kejaksaan. Ia juga mengungkapkan bahwa penyidik sebelumnya telah menggelar rekonstruksi kasus pada 2 Juli 2026 di Mapolda Jawa Barat dengan menghadirkan tersangka Taufik Hidayat. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam rekonstruksi tersebut, sebanyak 21 adegan diperagakan di tiga lokasi kejadian, yakni TKP 3, TKP 4, dan TKP 6. Hasil rekonstruksi memperlihatkan sejumlah tindakan kekerasan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban hingga menyebabkan luka berat.

"Ini merupakan konstruksi hukum yang sudah kita terapkan dan kita perkuat dengan unsur-unsur pasalnya," jelasnya. 

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang diduga berlangsung selama kurang lebih tiga tahun di sebuah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Anggaran TNI-Polri Bakal Dipangkas? Begini Kata Istana

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:04 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menegaskan wacana pengurangan anggaran TNI-Polri yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto belum menjadi keputusan final.

Baca Juga

Ia menambahkan opsi tersebut hanya akan ditempuh apabila situasi benar-benar mengharuskannya, sementara kondisi fiskal dan fundamental ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih berada dalam posisi yang kuat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pernyataan Prabowo, kata dia, mengenai kemungkinan pemangkasan anggaran harus dipahami sebagai sebuah opsi kebijakan, bukan keputusan yang akan langsung diterapkan.

Baca Juga

“Ya kan kemungkinan ya. Kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang apa namanya dibutuhkan, ya mungkin itu akan dilakukan,” kata Prasetyo Hadi di Ruang Wartawan Istana, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juli 2026.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini hasil evaluasi pemerintah menunjukkan kondisi ekonomi nasional masih cukup solid. Pemerintah juga menilai ruang fiskal tetap terjaga sehingga belum ada tekanan yang mengharuskan langkah luar biasa terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga

“Tetapi hasil evaluasi kami sampai hari ini alhamdulillah ya fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga ya berkaitan dengan masalah defisit anggaran dalam satu tahun APBN berjalan juga masih sangat terjaga,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan arahan Presiden untuk terus mengefisienkan belanja negara, khususnya anggaran yang dinilai belum memberikan dampak optimal terhadap pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus bekerja keras di satu sisi melakukan tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden terus menerus anggaran-anggaran yang memang itu dirasa kurang produktif, kurang berdampak untuk itu juga terus menerus kita upayakan untuk diefisiensikan,” kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut menindaklanjuti pidato Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Panen Raya Serentak bersama TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat, 17 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan efisiensi anggaran dapat dilakukan di berbagai sektor, termasuk apabila diperlukan dengan mengurangi alokasi anggaran pertahanan dan kepolisian demi memperkuat program pengentasan kemiskinan.

“Kita akan hemat anggaran kita bikin efisien, bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran kepolisian kita kurangi untuk hilangkan kemiskinan,” kata Prabowo.

Halaman Selanjutnya

Presiden juga meminta komitmen jajaran TNI dan Polri terhadap gagasan tersebut.

Kronologi Lengkap OTT KPK Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan.

"Perkara ini diduga terkait benturan kepentingan dalam pengadaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (21/7/2026).

Selain itu, dia mengatakan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, saat jumpa pers rilis kasus, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjabarkan kronologi detail OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. 

Achmad Taufik menjelaskan, pada pertengahan Juli 2026, Tim KPK melakukan pemantauan intensif di Lombok Barat setelah menerima laporan bahwa Sudirman, yang juga Direktur PT AMGM, melakukan penarikan uang sejumlah Rp 1,25 miliar yang diduga akan disetorkan kepada Bupati Lombok Barat.

"Kemudian pada 18-19 Juli 2026, tim bergerak memastikan keberadaan para pihak serta rangkaian transaksi dan kepemilikan aset, termasuk kendaraan, uang, dan lainnya," kata Achamd Taufik.

Selanjutnya, pada 20 Juli 2026, tim mengamankan sejumlah 19 orang di wilayah Lombok Barat dan dilakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob NTB. Selain itu, tim juga mengamankan 1 orang lainnya di wilayah Jakarta.

Kemudian sejumlah 8 orang dibantaranya, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut, yaitu antara lain

1. Bupati Lombok Barat Lauh Ahmad Zaini,

2. Direktur Utama PT AMGM Sudirman

3. Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat Lalu Ratnawati

4. Ajudan Bupati Lalu Fathon Ahimsa

5. Ajudan Sudirman, Satria Adha

6. Driver Sudirman atas nama Samuin

7. Bendahara CV DKK atas nama Junaidi

8. Dirut PT MSI atas nama Alvionsus Gani.

Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti senilai kurang lebih total Rp9,06 miliar dengan rincian, Uang tunai dari pencairan rekening milik Sudirman senilai Rp1,25 miliar.

"Uang tunai di rumah Junaidi senilai Rp 20 juta," kata Achmad.

Kemudian uang dalam rekening perusahaan CV DKK senilai Rp 489 juta; 4). Sertifikat dan AJB Tanah milik Lalu Ahmad Zaini senilai Rp 2,75 miliar. Lalu satu unit mobil merek Toyota Alphard senilai Rp1,225 miliar dan kwitansi pembelian tanah milik istri Lalu Ahmad Zaini senilai Rp3,325 miliar.

Achmad Taufik juga menjelaskan adanya penerimaan selain dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat, yakni  gratifikasi dari Sudirman kepada Lalu Ahmad Zaini di antaranya, pada 2025, diduga terdapat permintaan pengumpulan uang dari Lalu Ahmad di momen menjelang lebaran kurang lebih Rp 500 juta sampai dengan Rp 750 juta.

"Selanjutnya, masih di tahun 2025, Sudirman meminta bantuan Kadis PUPRPKP untuk mengumpulkan fee dari proyek di Dinas PU, untuk kepentingan Bupati," katanya.

Kemudian Sudirman memberikan uang tersebut secara cash. Sementara, pada Maret 2026, Sudirman diduga menerima uang Rp250 juta. 

"Pada April 2026 menjelang Lebaran, Kadis PUPRPKP melalui drivernya, memberikan Rp100 juta kepada Sudirman," katanya.

Dari uang-uang yang diterima Lalu Ahmad Zaini, diduga banyak digunakan untuk pembelian aset dalam bentuk tanah. Selain itu, Lalu Ahmad dan Sudirman juga diduga menempatkan uang sejumlah Rp2,25 miliar di RS SSM, dengan modus pembelian saham ataupun uang operasional Bupati.

"Penyidik masih akan terus mendalami aliran dan sumber dana, serta keterlibatan para pihak dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut," ungkap Achmad Taufik.