KPK Telusuri Pemilik Emas 1,3 Kilo dan Rp100 Juta di Rumah Pemeriksa Pajak
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pendalaman dilakukan dengan memeriksa 10 saksi yang terdiri atas empat ASN Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan enam pihak swasta.
"Betul (didalami terkait temuan emas dan uang ratusan juta). Ini rumah pegawai pajak, pemeriksa pajak," katanya, Jumat (14/8/2026).
Budi mengungkapkan, salah satu dari empat pegawai Ditjen Pajak yang diperiksa merupakan pemilik rumah tempat penyidik menemukan emas 1,3 kilogram dan uang tunai Rp100 juta tersebut. Namun, ia belum mengungkap identitas pegawai dimaksud.
Penyidik masih mendalami asal-usul serta keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara yang sedang diusut.
Baca Juga: KPK Telusuri Dana Non-Budgeter Bank BJB, Mengarah ke Ridwan Kamil?
Selain itu, pemeriksaan terhadap para saksi dari Ditjen Pajak dilakukan untuk membedah proses dan mekanisme pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan wajib pajak.
"Keterangan para saksi tersebut dibutuhkan untuk menjelaskan bagimana proses dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan atas pengajuan restitusi oleh wajib pajak," ujarnya.
Empat ASN Ditjen Pajak yang diperiksa diketahui pernah bertugas di KPP Madya Banjarmasin maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng).
"Saksi-saksi dari unsur ASN Ditjen Pajak, merupakan pegawai yang sebelumnya pernah bertugas di KPP Madya Banjarmasin dan Kanwil DJP Kalselteng," kata Budi.
Sementara itu, enam saksi dari unsur swasta diperiksa untuk mendalami proses pengajuan restitusi dari sisi wajib pajak. Sebagian di antaranya merupakan orang-orang yang masuk dalam struktur perusahaan milik mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
"Untuk saksi-saksi dari unsur swasta merupakan wajib pajak dan orang-orang yang masuk dalam struktur perusahaan milik MLY. Para saksi ini menerangkan bagaimana proses pengajuan restitusi dari sisi Wajib Pajak, termasuk seperti apa peran dari perusahaan milik MLY tersebut," jelas Budi.
Baca Juga: KPK Pulangkan Mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi karena Sakit
Saksi Diperiksa di Surabaya dan Surakarta
Pemeriksaan saksi dilakukan di dua lokasi. Di Polrestabes Surabaya, penyidik memeriksa Inggrid Triharyati selaku pihak swasta, Samsuni selaku ASN Ditjen Pajak, Ari Djunaedi selaku ASN Ditjen Pajak, Mukti Setyowani selaku ASN Ditjen Pajak, serta Moh Ja'far Sodiq selaku wiraswasta.
Sementara di Polresta Surakarta, KPK memeriksa Agustina Dianawati selaku karyawan swasta, Muhammad Fahmi Djazuli Assalimy selaku karyawan swasta, Bagus Usodo selaku wiraswasta, Punto Ari Wibisoni selaku karyawan swasta, serta Tri Wibowo selaku ASN Ditjen Pajak.
Emas dan uang tersebut sebelumnya ditemukan ketika KPK menggelar penggeledahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 11-12 Agustus 2026.
Selain rumah pemeriksa pajak di Malang, penyidik menggeledah Kanwil Pajak Surakarta serta sejumlah lokasi di Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang.
Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
Terbitkan Tiga Sprindik
Pengusutan tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap pengurusan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026.
Baca Juga: KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Jateng-Jatim, Sita Emas 1,3 Kilo dan Uang Tunai Rp100 Juta
Dalam pengembangannya, KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik). Sprindik pertama berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara. Sprindik kedua menyasar dugaan penerimaan suap oleh penyelenggara negara, sedangkan sprindik ketiga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pada perkara awal, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono; pegawai pajak, Dian Jaya Demega (DJD); dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, Venasius Jenarus Genggor (VNZ).
Perkara tersebut bermula dari dugaan permintaan uang sebagai bentuk apresiasi dalam pengurusan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT Buana Karya Bhakti.
Perusahaan itu mengajukan restitusi PPN tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar senilai Rp49,47 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Madya Banjarmasin.
Setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar, nilai restitusi yang disetujui menjadi sekitar Rp48,3 miliar.
Kemenko Polkam, BSSN, dan Telkom perkuat kolaborasi hadapi ancaman komputasi kuantum - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, akademisi, industri, dan komunitas keamanan siber memperkuat kolaborasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan siber pada era komputasi kuantum.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC) yang digelar pada 6 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto dan dihadiri Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha, serta perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, industri, akademisi, dan komunitas keamanan siber.
Eko mengatakan kesiapan menghadapi era komputasi kuantum perlu menjadi agenda strategis nasional karena perkembangan teknologi tersebut berpotensi mengubah lanskap keamanan siber.
"Persiapan menghadapi era post-quantum bukan lagi menjadi isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas," kata Eko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Komputasi kuantum diperkirakan mampu meningkatkan kemampuan komputasi secara signifikan sehingga membuka peluang bagi inovasi dan transformasi digital. Namun, teknologi tersebut juga berpotensi melemahkan sistem kriptografi yang saat ini digunakan untuk melindungi transaksi digital, komunikasi, dan data strategis.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, rapat koordinasi merumuskan sejumlah langkah prioritas, di antaranya penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography, penetapan prioritas perlindungan data dengan tingkat kerahasiaan tinggi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Forum tersebut juga mengusulkan pembentukan National Quantum Center sebagai pusat kolaborasi nasional untuk riset, standardisasi, pengembangan talenta, dan implementasi teknologi kuantum.
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan mengatakan keamanan siber merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi digital.
Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesadaran terhadap risiko serangan berbasis kuantum serta mempersiapkan migrasi kriptografi secara bertahap dan terukur.
BSSN, kata Tjahjo, telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography untuk mendukung penyusunan peta jalan nasional sekaligus mempercepat kesiapan Indonesia menghadapi ekosistem digital yang lebih tangguh.
Dari sisi industri, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan Telkom siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi era komputasi kuantum.
Melalui Telkom University, Telkom telah mengembangkan sejumlah riset terkait PQC, termasuk quantum error correction serta pengembangan talenta digital. Telkom juga melakukan kajian menuju era quantum-safe melalui pengembangan quantum-safe network dan quantum-safe data center.
"Era komputasi kuantum akan mengubah paradigma keamanan digital secara fundamental. Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kapabilitas nasional," kata Seno.
Sementara itu, Chairman CISSReC Pratama Persadha mengatakan organisasi tidak perlu menunggu hingga komputer kuantum mampu memecahkan sistem kriptografi yang digunakan saat ini untuk mulai melakukan persiapan.
Menurut dia, langkah yang dapat dilakukan antara lain menginventarisasi aset digital dan mengidentifikasi data yang paling kritis sehingga migrasi menuju sistem keamanan yang tahan terhadap ancaman komputer kuantum dapat dilakukan secara bertahap.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi nasional dalam penyusunan kebijakan, pembangunan kapasitas, dan percepatan kesiapan Indonesia menghadapi perkembangan teknologi kuantum.
Kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas diharapkan tidak hanya mampu mengantisipasi ancaman keamanan siber pada masa mendatang, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi kuantum untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan digital Indonesia.
Pewarta: Telkom
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KUR Bank Mandiri Tembus Rp25,6 T hingga Juli 2026, Mengalir ke UMKM
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp25,63 triliun hingga Juli 2026. Realisasi tersebut setara dengan 62,5 persen dari target penyaluran KUR perseroan sepanjang tahun ini.
Capaian itu menjadi salah satu upaya Bank Mandiri memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain nilai penyaluran, perseroan mencatat pertumbuhan jumlah penerima pembiayaan. Hingga Juli 2026, sebanyak 134.682 debitur baru telah memperoleh akses pembiayaan dari Bank Mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, sebanyak 56.043 debitur sepanjang Januari-Juli 2026 berhasil melakukan graduasi atau berpindah ke skema pembiayaan yang lebih tinggi.
Graduasi tersebut menunjukkan adanya pelaku usaha yang berkembang dari sisi kebutuhan pembiayaan, sehingga dapat mengakses fasilitas kredit pada tingkat yang lebih tinggi.
Senior Vice President Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak semata-mata diukur dari besarnya kredit yang disalurkan.
Menurutnya, indikator lain yang penting adalah kemampuan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar.
"Bank Mandiri percaya bahwa UMKM merupakan pondasi utama ekonomi Indonesia. Karena itu, kami membangun ekosistem yang mendukung pelaku usaha di setiap tahap pertumbuhan," ujar Bayu dalam keterangan resmi, Rabu (12/8).
Ia menjelaskan dukungan tersebut dilakukan melalui kombinasi akses pembiayaan, solusi digital, layanan transaksi, hingga pendampingan usaha.
Dengan pendekatan tersebut, Bank Mandiri menargetkan pelaku UMKM tidak berhenti pada akses modal, tetapi dapat meningkatkan skala bisnis secara berkelanjutan.
Bank Mandiri juga mengintegrasikan layanan pembayaran dan transaksi digital dengan program pembiayaan serta pendampingan. Langkah ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas akses pasar.
KUR sendiri merupakan fasilitas pembiayaan untuk usaha produktif yang layak tetapi belum memiliki agunan tambahan yang memadai. Program tersebut ditujukan antara lain untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM.
Bank Mandiri menyatakan akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, komunitas usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Perseroan juga mengaitkan penguatan pembiayaan produktif tersebut dengan sinergi dalam Ekosistem Danantara.
Melalui strategi tersebut, Bank Mandiri berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
(ory/ory)
OJK Optimistis Likuiditas Bank Tetap Longgar Jelang Penarikan Dana SAL dari Himbara
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
ILUSTRASI. Otoritas Jasa Keuangan (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut likuiditas industri perbankan masih dalam kondisi memadai meski sebagian penempatan dana negara (saldo anggaran lebih/SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal ditarik pada September 2026.
Kepala Eksekutif Pengawa Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, kondisi likuiditas perbankan secara umum masih cukup longgar. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator likuiditas perbankan per Juni 2026.
“Pada aspek likuiditas perbankan secara umum masih cukup ample dengan LCR sebesar 182,75% di atas ketentuan 100%,” kata Dian dalam tanggapan tertulis, Jumat (14/8/2026).
Selain itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 101,92%, sedangkan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) berada di level 23,08%. Kedua rasio tersebut juga masih jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.
Baca Juga: OJK Petakan Kredit Bank ke SPPG yang Operasionalnya Dihentikan
Kondisi tersebut pada prinsipnya menunjukkan bahwa perbankan secara industri masih memiliki bantalan likuiditas yang memadai untuk menghadapi dinamika arus dana. Namun tetap, OJK menekankan pentingnya bank mengantisipasi rencana penarikan sebagian dana SAL dari Himbara pada September mendatang.
Dian bilang pengelolaan likuiditas harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Bank perlu memperhatikan karakteristik sumber pendanaan, termasuk besaran nominal dan jangka waktu penempatan dana.
“Bank perlu memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara prudent melalui penerapan Asset and Liability Management (ALMA) yang memadai,” ujarnya.
Selain itu, bank perlu memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi atau High Quality Liquid Asset (HQLA) sesuai ketentuan. Bank juga didorong melakukan stress testing secara berkala serta menyiapkan contingency plan yang efektif.
Perubahan Posisi Dana
OJK juga menilai keterprediksian arus dana menjadi penting ketika terjadi penempatan atau penarikan dana dalam jumlah signifikan. Menurut Dian, perubahan posisi dana sebaiknya dilakukan secara terencana dengan pemberitahuan yang memadai.
Dengan begitu, bank memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan strategi pendanaan dan pengelolaan likuiditas tanpa menimbulkan tekanan yang tak diperlukan terhadap likuiditas maupun fungsi intermediasi.
Di sisi lain, OJK mengakui kondisi likuiditas yang lebih ketat dapat memengaruhi persaingan penghimpunan dana, termasuk di antara bank-bank dengan skala yang berbeda.
Namun, Dian menilai kondisi likuiditas perbankan yang masih manageable dapat menciptakan persaingan perolehan dana dan pemberian suku bunga yang lebih sehat dan terukur.
Baca Juga: OJK Minta Bank Tak Bergantung pada Dana SAL
Menurutnya, biaya dana (cost of fund) bank tak cuman ditentukan oleh persaingan suku bunga. Faktor lainnya mencakup strategi dan struktur pendanaan, tingkat suku bunga pasar, profil jatuh tempo kewajiban, serta kondisi likuiditas masing-masing bank.
Karena itu, OJK mendorong seluruh bank untuk memperkuat sumber dana murah melalui pengembangan core deposits. “Dengan begitu persaingan tidak serta merta bertumpu pada pemberian suku bunga yang lebih tinggi,” kata Dian.
Bank juga perlu meningkatkan kualitas layanan dan melakukan inovasi produk untuk menarik serta mempertahankan dana masyarakat.
OJK, lanjut Dian, bakal terus memantau kondisi likuiditas perbankan baik secara individual maupun industri melalui pengawasan berbasis risiko.
Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Baca Juga: OJK Siapkan Aturan Baru Pemeriksaan Bank
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag
- Ojk
- likuiditas bank
- penempatan dana SAL
- Dana SAL
- penarikan dana SAL
Presiden Prabowo tegaskan empat pedoman jalankan pemerintahan - ANTARA News Sumatera Utara
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan empat pedomannya dalam memimpin pemerintahan, saat mengawali pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
"Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan, dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama," kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat yang berkumpul di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat.
Pedoman pertama, Presiden Prabowo menyatakan pemerintahannya bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital. The core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden Prabowo.
Pedoman ketiga, Presiden melanjutkan, pemerintah bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
"Keempat, dalam bekerja, kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat, dan kepentingan anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka," kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo kemudian menyampaikan selama 21 bulan memimpin pemerintahan seluruh janjinya untuk rakyat belum seluruhnya ditunaikan, begitu pun dengan persoalan bangsa belum seluruhnya diselesaikan.
Walaupun demikian, Presiden menyatakan dalam waktu kurang dari 2 tahun, sejumlah persoalan bangsa yang rumit telah mulai diselesaikan oleh pemerintah.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dihadiri oleh 629 anggota MPR RI dari total 732 anggota, yang terdiri atas anggota DPR RI dan DPD RI.
Pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI merupakan rangkaian dari peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian acara sidang tahunan itu diawali dengan pidato dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, kemudian Pidato Kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sidang Tahunan MPR RI tahun ini dihadiri oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah pimpinan partai politik.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo tegaskan empat pedoman jalankan pemerintahan saat awali pidato
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Presiden Prabowo sebut bantuan BSPS renovasi 83.907 rumah hingga Juni 2026
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Presiden Prabowo sebut bantuan BSPS renovasi 83.907 rumah hingga Juni 2026
Jumat, 14 Agustus 2026 14:44 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberi salam usai menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu renovasi sebanyak 83.907 rumah hingga 30 Juni 2026.
Prabowo mengatakan capaian tersebut masih jauh dari sasaran yang ditetapkan sehingga pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki.
"Ini masih jauh dari sasaran kita, kita harus bekerja keras untuk tambah juga," kata Presiden Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat.
Selain renovasi rumah, pemerintah juga membantu masyarakat memiliki rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga kini, program tersebut telah menjangkau hampir 100.000 rumah.
Sementara itu, kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur.
Presiden Prabowo menegaskan rumah tidak sekadar bangunan atau aset, tetapi memiliki arti penting bagi kehidupan keluarga.
"Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh," ujar Presiden.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pengalaman Telma Humea dari Kota Manado yang sebelumnya tinggal di rumah dengan fondasi rapuh serta kondisi dinding, lantai, dan atap yang rusak.
Melalui program BSPS, keluarga Telma dapat memperbaiki rumah tersebut.
Menurut Prabowo, pemerintah akan mencari langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah rumah yang dapat diperbaiki melalui program bantuan perumahan.
Prabowo juga menceritakan pengalaman Andre Kawaru dari Samarinda yang selama bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan sambil berdagang kelinci dari pasar ke pasar.
Melalui KPR subsidi FLPP, Andre akhirnya dapat memiliki rumah sendiri.
"Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat di Indonesia, rumah bukan sekadar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan," kata Prabowo.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Prabowo sebut ekonomi hijau harus ciptakan nilai tambah bagi rakyat
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Prabowo sebut ekonomi hijau harus ciptakan nilai tambah bagi rakyat
Jumat, 14 Agustus 2026 14:44 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberi salam usai menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam sidang tahunan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan pemerintahan bekerja, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah dijalankan di berbagai sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Kita juga menggerakkan ekonomi hijau
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus menggerakkan ekonomi hijau dengan membangun sistem nilai ekonomi karbon yang diharapkan mampu menciptakan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Prabowo mengatakan pemerintah untuk pertama kalinya menerapkan sistem registrasi unit karbon di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah mendirikan dan menjalankan bursa nilai ekonomi karbon dengan mengadopsi standar karbon dunia.
"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, upaya menjaga hutan, termasuk hutan lindung, merupakan bagian penting dalam mengurangi emisi karbon.
Pengurangan emisi tersebut kemudian dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia melalui mekanisme nilai ekonomi karbon.
"Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita," ujarnya.
Prabowo menegaskan pengembangan ekonomi hijau tidak boleh hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tetapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo: Ekonomi hijau harus ciptakan nilai tambah bagi rakyat
Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor:
Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Prabowo melaporkan restrukturisasi BUMN berhasil menghemat Rp50 triliun
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Prabowo melaporkan restrukturisasi BUMN berhasil menghemat Rp50 triliun
Jumat, 14 Agustus 2026 12:23 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bay
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto melaporkan efisiensi dan restrukturisasi yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menghemat keuangan negara hingga Rp50 triliun pada tahun 2026.
"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat overhead sekitar Rp50 triliun. Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah bisa menghemat Rop50 triliun lebih," kata Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menutup 290 BUMN dari 1.074 perusahaan yang ada.
Menurut Prabowo, perusahaan plat merah tersebut tidak memberikan keuntungan dan hanya mendatangkan kerugian.
Kepala Negara menambahkan pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2026 hanya akan memiliki maksimal 300 BUMN.
Presiden Prabowo menegaskan hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah untuk masyarakat.
"(Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan," kata Prabowo.
Dengan perampingan tersebut, kata Presiden Prabowo, Indonesia bisa lebih menghemat keuangan negara, yang diperkirakan bisa mencapai Rp70 triliun.
Penghematan tersebut dapat dialokasikan untuk memperbaiki puskesmas di seluruh Indonesia, renovasi sekolah, hingga rumah bagi rakyat yang membutuhkan.
"Target kita Desember 31 2026, kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa direnovasi, berapa rumah bisa kita berikan kepada rakyat," terang Presiden Prabowo.
Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
Kegiatan tersebut salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ketua MPR: Jadikan momentum kemerdekaan teguhkan tekad kebangsaan
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengajak seluruh pihak menjadikan momentum peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur.
Menurutnya, sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukan merupakan bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih untuk bersatu.
"Mari kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama, merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua, dan menjalankan demokrasi dengan semangat kekeluargaan," ujar Muzani saat menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Menjelang peringatan kemerdekaan, dia mengharapkan masyarakat bisa merenungkan kembali makna Sang Saka Merah Putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa.
Di bawah naungan Sang Saka Merah Putih, kata dia, para pahlawan Indonesia meneriakkan kemerdekaan yang gemanya telah dirasakan sampai sekarang dan hari ini, tetap di bawah Sang Saka Merah Putih, Indonesia terus merajut masa depan.
Dengan demikian, dia mengimbau agar Merah Putih jangan dibiarkan hanya berkibar di ujung tiang, tetapi harus dihidupkan dengan semangat dalam keberanian membela kebenaran.
Muzani menegaskan ekonomi yang berkeadilan harus terus dibangun guna mempersembahkan seluruh daya upaya demi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Dia pun mengharapkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan RI menjadi negara yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.
"Dirgahayu Ke-81 Republik Indonesia! Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur! Sekali merdeka, tetap merdeka!" katanya.
Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
Kegiatan tersebut salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.
Adapun, sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Baca juga: Ketua MPR: Sikap RI pada Palestina tak pernah berubah dan bergeser
Baca juga: Ketua MPR sampaikan belasungkawa wafatnya eks Rahbar Iran dan Emir Qatar
Baca juga: Ketua MPR serukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan dunia
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Prabowo: Dividen BUMN 2025 naik 67 persen jadi Rp142,3 triliun
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan perbaikan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menunjukkan hasil signifikan dengan mencatatkan setoran dividen sebesar Rp142,3 triliun pada 2025 atau meningkat 67 persen dibandingkan 2024.
Prabowo mengatakan peningkatan tersebut terjadi setelah pemerintah melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah BUMN. Setelah dikoreksi, keuntungan BUMN pada 2024 tercatat Rp186 triliun, dengan dividen yang disetorkan sebesar Rp85,5 triliun.
"Dividen BUMN yang disetorkan tahun 2025 mencapai 142,3 triliun, naik 67 persen dari tahun 2024," ujar Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat.
Pada 2025, keuntungan BUMN mencapai Rp326 triliun, naik 75,3 persen dari 2024.
Presiden Prabowo mengatakan keuntungan Rp326 triliun itu tanpa permainan angka.
Menurut Presiden, peningkatan kontribusi BUMN kepada negara terlihat lebih jelas jika dividen dibandingkan dengan penanaman modal negara (PMN) yang diberikan melalui APBN pada tahun yang sama.
Pada 2024, dividen BUMN setelah dikurangi PMN tercatat Rp53 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160 persen.
Presiden Prabowo memperkirakan kontribusi dividen BUMN akan kembali meningkat pada 2026 hingga mencapai Rp200 triliun, tanpa adanya PMN.
Baca juga: Prabowo apresiasi kinerja Danantara, janjikan pimpinan dapat bintang kehormatan
Capaian tersebut menunjukkan bahwa perbaikan manajemen dan tata kelola BUMN dapat memberikan hasil dalam waktu relatif cepat apabila dilakukan dengan prinsip yang sehat dan transparan.
"Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang sangat cepat," kata Presiden.
Atas capaian tersebut, Presiden Prabowo kembali menyampaikan apresiasi kepada jajaran manajemen dan pimpinan Danantara.
Kepala Negara bahkan menyatakan pimpinan Danantara layak mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam pembenahan BUMN.
"Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara bisa dapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini," kata Presiden Prabowo.
Baca juga: Prabowo: PT DSI temukan potensi tambahan pendapatan 5 miliar dolar AS
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan peningkatan keuntungan BUMN tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga dimanfaatkan untuk mempercepat program hilirisasi.
"Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita," ujar Presiden Prabowo.
Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
Kegiatan tersebut salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Baca juga: Prabowo: Bank Emas kelola 153 ton emas dalam setahun, nilainya Rp360 T
Baca juga: Prabowo laporkan restrukturisasi BUMN berhasil menghemat Rp50 triliun
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.