Denpasar, Bali (ANTARA) - Denpasar police are investigating the death of a British national after he was allegedly assaulted at an entertainment venue in Legian, Bali, with authorities yet to determine the cause.
Denpasar Police Chief Senior Commissioner Leonardo David Simatupang said Friday investigators were gathering evidence and awaiting forensic results before determining criminal liability.
“We will fully establish the sequence of events, including each party’s role and the cause of death,” Simatupang said, adding that the investigation would follow the law.
The alleged assault occurred around 2 a.m. on Aug. 5, 2026, at an entertainment venue in Legian, Badung District, Bali.Simatupang said the victim returned to his hotel after the alleged assault.
The victim received medical treatment at Murni Teguh Hospital on Aug. 8 and was transferred to BIMC Hospital the following day for further treatment.
The victim was pronounced dead on Thursday, Aug. 20, after undergoing medical treatment. The victim’s child reported the alleged assault to the Kuta Police Department on the same day.
Investigators will coordinate with forensic doctors and relevant parties to obtain medical information, while police plan to conduct an autopsy to determine the cause of death.
Police have questioned several witnesses, including family members, security officers, venue workers and others who may know about the incident, Simatupang said.
An initial investigation indicated that several foreign nationals allegedly assaulted the victim together, police said.
Four Australian nationals, identified by the initials RGG, PAM, JRM and TRZ, are suspected of involvement in the incident.
Immigration records show the four left Indonesia for Australia on Aug. 6, 2026, through I Gusti Ngurah Rai International Airport.
Investigators are examining the four Australians’ whereabouts, roles, relationships and activities before and after the alleged assault.
Pewarta : Rolandus Nampu, Resinta Sulistiyandari
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan mengerahkan sebanyak 12.880 personel gabungan dalam operasi pemadaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan yang kini telah memasuki hari ke-48 penanganan.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan Yudho Mustiko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa operasi intensif tersebut melibatkan personel Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, TNI, Polri, BPBD, DLHK, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat terkait.
"Operasi belum selesai. Pemadaman darat dan udara terus berjalan, terutama di lokasi yang membutuhkan penanganan panjang," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa khusus dari unsur Kemenhut, ada sebanyak 758 personel Manggala Agni dikerahkan di lapangan, terdiri atas 265 personel di Kalimantan Barat, 208 di Kalimantan Tengah, 174 di Kalimantan Selatan, dan 111 di Kalimantan Timur.
Kemenhut juga menyiagakan 45 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Jawa, Sulawesi, dan Kalsel untuk memperkuat area rawan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Skema penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu itu memanfaatkan pemadaman darat, pembasahan lahan gambut, serta dukungan udara berupa patroli dan penyiraman air dari udara atau water bombing.
"Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca telah dilaksanakan sebanyak 45 kali penerbangan dengan menyemai 45 ton bahan semai guna merangsang pertumbuhan awan hujan," cetus Yudho.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan penanganan karhutla yang panjang ini berfokus pada perlindungan keselamatan warga serta efektivitas tim di garis depan, sekaligus mengimbau perusahaan dan masyarakat untuk memperketat penjagaan mencegah munculnya titik api baru.
Kemenhut mengkonfirmasi berdasarkan data sementara, total luas karhutla di Kalimantan mencapai puluhan ribu hektare, dengan rincian 38.319 hektare di Kalimantan Barat, 8.019 hektare di Kalimantan Selatan, 7.635 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715 hektare di Kalimantan Timur, dan 400 hektare di Kalimantan Utara.
Memasuki pekan ketujuh operasi, Kemenhut menerapkan skema rotasi personel, pemeriksaan kesehatan rutin, penguatan logistik, serta pembuatan sumur bor darurat di sekitar lokasi kebakaran untuk mempermudah pasokan air pemadaman.
"48 hari operasi menunjukkan beratnya pekerjaan menghadapi karhutla namun semakin banyak kebakaran yang bisa kita cegah sejak awal, semakin kecil risiko yang harus ditanggung masyarakat dan lingkungan,” kata Dwi Januanto
Kemenhut, menurut dia secara prinsip tekah menjalankan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menghadapi periode rawan karhutla dengan memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan kemampuan merespons kebakaran sejak dini.
Kerja Manggala Agni bersama MPA, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, sukarelawan, dunia usaha, dan masyarakat ini dinilai menjadi kekuatan penting untuk menjaga hutan sekaligus melindungi kesehatan, keselamatan, ruang hidup, dan aktivitas ekonomi masyarakat dari dampak kebakaran.
"Pemerintah mengajak seluruh pihak menjaga wilayahnya, menghindari aktivitas yang dapat memicu api, dan segera melaporkan setiap indikasi kebakaran agar dapat ditangani sebelum meluas," cetusnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 12.880 personel gabungan padamkan karhutla di Kalimantan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra menyampaikan, hingga kini sebanyak tujuh kabupaten/kota di provinsinya telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ronny di Banjarbaru, Jumat, menyebutkan, tujuh kabupaten/kota tersebut, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurut dia, penetapan status dari tujuh pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi tersebut sesuai kondisi kejadian karhutla mulai meluas di daerah masing-masing.
Dia menyebutkan, cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah Kalsel membuat kerentanan karhutla semakin meningkat berdasarkan data BPBD Kalsel hingga 20 Agustus 2026, total kejadian karhutla mencapai 1.651 kejadian dengan 8.764 hotspot.
"Akibat kejadian ini sekitar 6.905 hektare lahan hangus terbakar," ujarnya.
Diungkapkan Ronny, luasan wilayah terdampak paling parah yaitu, Kota Banjarbaru dengan kejadian karhutla terbanyak 342 kejadian dengan luas wilayah terdampak seluas 1.140 hektare.
Kemudian, lanjut dia, di Kabupaten Banjar dengan luas lahan terdanpak 1.496 hektare dari 302 kejadian karhutla dan Kabupaten Tanah Laut dengan luas lahan terdanpak 1.384 hektare dari 272 kejadian karhutla.
Dinyatakan Ronny, untuk meminimalisir dampak yang lebih luas, Pemprov Kalsel membagi penanganan ke dalam tiga ring area prioritas, yakni ring satu berada di sekitar Bandara Syamsudin Noor, ring dua di wilayah Utara, dan Ring tiga di wilayah Selatan.
"Kami terus melakukan patroli dan pemadaman secepat mungkin. Saat ini kami dibantu 3 unit heli waterbombing dari BNPB, 1 heli patroli, dan 1 pesawat," ujarnya.
Namun kendalanya, kata Ronny, aksesibilitas darat sangat sulit, dan heli hanya bisa beroperasi hingga pukul 18.00 Wita.
"Jika api belum padam, terpaksa Satgas Darat harus melanjutkan operasi pemadaman di malam hari," ucap Ronny.
Dinyatakan dia, kondisi lahan gambut menjadi tantangan terberat bagi petugas. Secara kasat mata, api di permukaan seringkali tampak padam pada malam hari.
Namun, lanjut dia, bara api yang masih menyala di bawah permukaan gambut dapat kembali membesar dan menjalar ke atas dengan cepat saat cuaca panas dan angin kencang keesokan harinya.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Pemprov Kalsel yang dibantu SKPD terkait, mulai dari dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, hingga dinas pekerjaan umum, terus melakukan pembasahan dan perendaman lahan gambut.
Menurut Ronny, koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III juga dilakukan untuk membuka pintu-pintu air.
"Langkah ini difokuskan di area utara bandara seperti sekitar Gunung Damar, Golf Ujung, dan Kurnia, untuk menaikkan tinggi muka air dan menekan risiko kebakaran, di tengah sulitnya mencari sumber air di wilayah selatan," demikian katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tujuh kabupaten/kota di Kalsel tetapkan status siaga darurat karhutla
Pewarta: Sukarli
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jumat, 21 Agustus 2026 18:13 WIB
Juru Bicara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Edi Santoso memberi keterangan resmi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (21/8/2026), terkait keberlanjutan kepemimpinan Unsoed pasca-operasi tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dua wakil rektor perguruan tinggi negeri tersebut. ANTARA/HO-Unsoed
Purwokerto (ANTARA) - Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto memastikan kepemimpinan universitas tetap berjalan meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat rektorat perguruan tinggi negeri tersebut di Jakarta.
Dalam keterangan resmi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat sore, Juru Bicara Unsoed Edi Santoso mengatakan pihak universitas belum mengetahui perkara yang sedang diperiksa KPK maupun status hukum pihak-pihak yang menjalani pemeriksaan.
"Sampai saat ini, proses pemeriksaan sepenuhnya berada di tangan KPK dan belum ada penjelasan resmi mengenai hal tersebut," katanya.
Menurut dia, Unsoed menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani KPK dan akan mengikuti perkembangan pemeriksaan sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan lembaga antirasuah tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai perkara yang menjadi materi pemeriksaan karena hingga saat ini belum memperoleh keterangan resmi dari KPK.
Terlepas dari perkara yang sedang diperiksa, kata dia, Unsoed menghormati proses hukum yang berlangsung dan tetap menjalankan tugas institusional sebagaimana mestinya.
Ia menjelaskan Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I) Prof Noor Farid serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas (WR IV) Prof Waluyo Handoko saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan universitas.
Menurut dia, keberadaan kedua wakil rektor tersebut sekaligus menjadi klarifikasi bahwa tidak terdapat kekosongan kepemimpinan di Unsoed selama proses pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat rektorat berlangsung.
"Hal ini sekaligus menjadi klarifikasi bahwa tidak ada kekosongan kepemimpinan di Unsoed. Seluruh proses akademik dan layanan lainnya tetap berjalan normal seperti biasa," katanya menegaskan.
Menurut dia, kegiatan akademik dan pelayanan kepada sivitas akademika maupun masyarakat tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan dan tata kelola universitas.
Edi mengatakan Unsoed akan menghormati proses hukum serta menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat universitas tersebut.
Sementara itu, KPK menyebut Wakil Rektor Unsoed yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) hanya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) Prof Norman Arie Prayogo serta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II) Prof. Kuat Puji Prayitno.
"Norman dan Kuat," kata Juru Bicara KPK Budi Praesetyo kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (21/8).
Dengan demikian, keterangan Budi tersebut meralat berita sebelumnya yang menyatakan Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed (WR I) Prof Noor Farid terjaring dalam OTT.
Pewarta: Sumarwoto
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jumat, 21 Agustus 2026 18:12 WIB
Menhut Raja Juli Antoni didampingi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan lainnya memantau penanganan karhutla di kawasan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Rabu (19/8/2026). ANTARA/Muhammad Arif Hidayat.
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi sebanyak 1.487 titik panas yang berpotensi menjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di sebagian besar Pulau Kalimantan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan sebagaimana data pemantauan Satelit NOAA-20 hingga Kamis (20/8), konsentrasi titik panas tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik dan Kalimantan Barat sebanyak 560 titik.
"Sementara itu di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terdeteksi 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak tiga titik," kata dia.
Menurut dia, sebaran titik panas tersebut menjadi perhatian serius pemerintah untuk dicegah agar tidak meluas menjadi karhutla.
Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui BNPB siap memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan intensif, memetakan wilayah rawan, hingga langkah penanganan darurat berdasarkan kondisi dinamis di lapangan.
"Untuk mengantisipasi agar dampaknya tidak meluas, BNPB bersama pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, serta deteksi dini terhadap potensi karhutla dan memastikan ketersediaan sarana prasarana pemadaman," kata dia.
BNPB, menurut dia juga mengajak masyarakat agar bisa bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menyosialisasikan gerakan kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan selama periode kemarau tahun ini yang lebih kering karena aktifnya fenomena El Nino.
Meski sederhana namun gerakan tersebut dinilai penting untuk mengatasi ancaman bahaya karhutla, berupa gangguan saluran pernapasan dari paparan polusi udara asap kebakaran, keberlanjutan aktivitas ekonomi hingga kerusakan ekosistem yang masif.
"Apabila masyarakat mengetahui atau melihat kejadian kebakaran, segera lapor kepada otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif," ungkapnya menegaskan.
Adapun diketahui dampak yang ditimbulkan dari karhutla tersebut mulai dirasakan masyarakat di Kalimantan.
Di Banjarbaru Kalimantan Selatan misalnya. Dalam 24 jam terakhir kondisi udara kabupaten tersebut memburuk hingga mencapai tingkat ekstrem atau sangat tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikulat halus PM2.5.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan konsentrasi PM2.5 di Banjarbaru mencapai 389,4 mikrogram per meter kubik pada pukul 07.00 Wita dan masuk kategori Berbahaya, jauh melampaui ambang batas 250,5 mikrogram per meter kubik untuk kategori tersebut.
Kemudian di Kalimantan Tengah, kabut asap karhutla batalkan penerbangan dari dan ke Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dalam dua hari terakhir.
Penerbangan di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat juga dihentikan seluruhnya untuk sementara, Jumat, akibat kabut asap yang semakin tebal dan menyebabkan jarak pandang berada di bawah batas aman operasional penerbangan.
Pewarta : M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Minahasa -
Minahasa di Sulawesi Utara punya permainan tradisional bernama kaki kuda. Bahan utamanya dari batok kelapa. Bagaimana cara mainnya ya?
Minahasa selama ini dikenal sebagai Bumi Nyiur Melambai. Pohon kelapa mudah dijumpai tumbuh dimana-mana.
Minahasa pun memiliki permainan tradisional berbahan tempurung kelapa yang dikenal sebagai kaki kuda. Biasanya permainan ini dilakukan oleh anak-anak sepulang sekolah atau pada sore hari di halaman rumah dan lapangan terbuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di era serba digital seperti sekarang, permainan kaki kuda hanya dimainkan pada desa-desa yang jauh dari kota atau dimainkan pada event-event tertentu seperti lomba tujuh belasan.
Permainan kaki kuda adalah permainan adu ketangkasan. Para pemain berjalan menggunakan dua tempurung kelapa sebagai pijakan kaki yang diberi tali.
Permainan ini sangat bagus untuk melatih keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan motorik anak. Permainan kaki kuda terbuat dari tempurung kelapa dan tali.
Cara membuatnya dua tempurung kelapa dibersihkan dari serabut. Lalu, haluskan permukaan tempurung dengan mengamplasnya agar nyaman saat dipijak.
Pada bagian tengah tempurung dibuat lubang kecil. Selanjutnya pasang tali dan buat simpul yang kuat di bagian dalam agar tali tidak lepas saat ditarik. Panjang tali disesuaikan dengan tinggi pemain.
Cara memainkannya, letakkan kedua batok kelapa di tanah yang datar. Pijak batok kelapa tersebut menggunakan kaki, dengan posisi tali berada di antara jari jempol dan telunjuk kaki.
Pegang ujung tali dengan kedua tangan dan tarik agar tali tetap tegang dan batok menempel erat pada telapak kaki. Mulai berjalan dengan melangkahkan kaki secara bergantian sambil menarik tali ke atas agar batok kelapa ikut terangkat dan melangkah maju.
Untuk melestarikan permainan kaki kuda, komunitas anak muda dan sekolah perlu rutin mengadakan kegiatan luar ruang untuk memperkenalkan kembali permainan ini agar tidak punah.
--------
Artikel ini ditulis Hari Suroto. Penulis bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara.
(wsw/wsw)
Jum'at, 21 Agustus 2026, 18:10 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Ribuan pekerja Hyundai Motor menggelar aksi mogok kerja pada Jumat (21/8/2026). Aksi ini menjadi yang pertama dilakukan pekerja perusahaan otomotif asal Korea Selatan tersebut dalam satu dekade terakhir.
Pemogokan berlangsung setelah perundingan antara manajemen dan serikat pekerja terkait upah dan sejumlah tuntutan lainnya menemui jalan buntu. Sekitar 3.000 pekerja disebut ikut dalam aksi yang digelar di depan kantor pusat Hyundai Motor di Seoul, Korea Selatan.
Dikutip dari Reuters, para pekerja tidak hanya menuntut kenaikan upah. Mereka juga meminta perusahaan menaikkan batas usia pensiun serta memberikan kepastian mengenai keberlangsungan pekerjaan di tengah semakin luasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi.
Aksi tersebut turut mengganggu kegiatan produksi Hyundai Motor. Kantor berita Yonhap melaporkan, pemogokan berdampak terhadap produksi sekitar 55.200 kendaraan dengan nilai mencapai 2,3 triliun won atau sekitar Rp29,4 triliun.
Tuntutan pekerja datang ketika Hyundai Motor juga menghadapi tekanan di pasar global. Perusahaan sebelumnya memperkirakan target penjualan tahun ini berpotensi tidak tercapai akibat persaingan yang semakin ketat dari produsen otomotif China, khususnya di pasar Eropa. Penjualan di pasar domestik Korea Selatan juga mengalami tekanan.
Dalam negosiasi, serikat pekerja meminta batas usia pensiun dinaikkan serta bonus ditingkatkan dari sebelumnya 750% menjadi 800% dari gaji pokok bulanan.
Selain soal upah dan pensiun, kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu isu utama. Para pekerja meminta adanya jaminan perlindungan pekerjaan seiring Hyundai Motor mempercepat pemanfaatan AI dan robot dalam kegiatan produksinya.
Hyundai Motor diketahui berencana mulai menggunakan robot humanoid di fasilitas produksinya di Georgia, Amerika Serikat, pada 2028. Teknologi tersebut nantinya ditargetkan diperluas ke sejumlah fasilitas produksi Hyundai lainnya.
Serikat pekerja menilai dampak AI tidak hanya berpotensi dirasakan pekerja di lini produksi. Perkembangan teknologi juga dikhawatirkan mengubah kebutuhan tenaga kerja di bidang penelitian dan teknik.
Baca Juga: Pemilik Ioniq 5 Keluhkan Sejumlah Masalah, Hyundai Beri Respons
Baca Juga: BYD dan Jaecoo Jadi Penguasa Mobil Listrik di Indonesia
Baca Juga: Purbaya Tagih Janji Hyundai Soal Investasi Mobil Listrik di Indonesia, Singgung Produksi EV
"Bahkan jika AI diperkenalkan, kami siap untuk melawannya dan siap untuk menang. Kami prihatin dengan generasi mendatang," ujar pekerja Hyundai Motor sekaligus Wakil Presiden Serikat Pekerja Logam Korea, Kim Byung-chul.
Juru Bicara Serikat Pekerja Hyundai Motor, Kim Jin-wook mengatakan pihaknya masih membuka peluang untuk kembali ke meja perundingan. Namun, opsi mogok kerja akan kembali dipertimbangkan apabila manajemen tidak memberikan tawaran yang dinilai mampu menjawab tantangan masa depan.
Di sisi lain, Hyundai Motor mengingatkan bahwa aksi mogok dapat memberikan dampak terhadap pelanggan, mitra usaha, hingga operasional perusahaan. Manajemen juga menilai kedua pihak perlu bekerja sama menghadapi perubahan besar dalam industri otomotif global menuju era mobilitas baru.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan
Jumat, 21 Agustus 2026 18:10 WIB
Rapat pembahasan APBD Perubahan di Komisi III DPRD Kotim, Rabu (19/8/2026). ANTARA/Devita Maulina.
Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp454 juta untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada pembahasan APBD Perubahan 2026.
"Terkait masalah anggaran, ada Rp454 juta yang dibutuhkan BPBD dan itu sudah disetujui TAPD sebelum dibawa ke DPRD untuk ketersediaan operasional sampai tutup tahun 2026," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto di Sampit, Jumat.
Dadang menjelaskan, tambahan anggaran tersebut telah disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai upaya memastikan kebutuhan operasional penanganan bencana hingga akhir 2026 terpenuhi.
Tambahan tersebut dinilai penting mengingat BPBD memiliki tanggung jawab dalam penanganan berbagai potensi bencana yang terjadi di Kotim, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi salah satu ancaman utama sepanjang musim kemarau.
Dalam pembahasan perubahan APBD 2026, Komisi III DPRD Kotim sebagai mitra kerja BPBD juga menyoroti kebutuhan penanganan bencana untuk tahun anggaran berikutnya. Pembahasan diarahkan agar kebutuhan penanganan karhutla dapat dipersiapkan lebih matang sejak awal.
Dadang menyebut pihaknya telah membuka ruang komunikasi lebih mendalam dengan BPBD untuk membahas pemenuhan kebutuhan penanganan karhutla pada 2027, termasuk kemungkinan dukungan pendanaan yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Untuk menuju 2027, kami sudah membuka ruang komunikasi yang lebih dalam terkait pemenuhan kebutuhan penanganan karhutla yang dananya bersumber dari BNPB," ungkapnya.
Menurut Dadang, koordinasi tersebut perlu dilakukan lebih awal agar kebutuhan anggaran dan dukungan penanganan bencana pada 2027 dapat dipetakan secara jelas. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah antisipasi sesuai kebutuhan di lapangan.
Terlebih, persiapan tersebut dinilai perlu segera dilakukan karena pembahasan anggaran untuk tahun 2027 akan memasuki tahapan dalam waktu tidak lama lagi.
Komisi III berharap BPBD dapat menyampaikan kebutuhan secara terperinci sehingga pembahasan bersama dapat menghasilkan perencanaan yang lebih tepat.
"Kita berharap ada komunikasi lebih mendetail antara BPBD bersama Komisi III untuk 2027 yang insyaAllah hanya dua bulan lagi kita laksanakan," harap Dadang.
Ia menambahkan, pada APBD murni 2026, BPBD Kotim memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp7,3 miliar. Tambahan Rp454 juta dalam perubahan APBD tersebut, menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan operasional BPBD tetap berjalan hingga penghujung tahun.
Dadang juga memberikan apresiasi kepada Kepala Pelaksana BPBD Kotim beserta seluruh petugas yang selama ini terlibat dalam penanggulangan bencana, terutama personel yang bekerja langsung di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah.
Baca juga: Bupati Kotim dukung pengenalan budaya sejak dini lewat buku
"Terima kasih kepada Kalak BPBD dan petugas-petugas lapangan yang sudah memberikan pengabdian terbaiknya," ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
Dukungan masyarakat, khususnya dalam pencegahan karhutla, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dan meringankan beban petugas di lapangan.
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika jenis methamphetamine (sabu) cair seberat sekitar 2,6 ton, serta menyita 1.570.000 batang rokok tanpa pita cukai dari kapal MV Ocean Porter.
Penindakan dilakukan di wilayah perairan Kepulauan Riau pada 17-18 Agustus 2026 alias saat periode perayaan Hari Kemerdekaan atau HUT RI ke-81.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menegaskan temuan tersebut menjadi salah satu hasil utama operasi. Jumlah narkotika yang sangat besar menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika ke wilayah Indonesia melalui jalur laut.
"Pengungkapan ini sekaligus menjadi bukti pentingnya pengawasan berbasis intelijen terhadap pergerakan kapal yang memiliki indikasi terkait jaringan perdagangan narkotika lintas negara," tegas Djaka dalam konferensi pers pada Jumat (21/08/2026).
Pengungkapan ini bermula dari hasil analisis intelijen gabungan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Bea Cukai Batam, dan Direktorat Intelijen BNN RI pada awal Agustus 2026. Tim menemukan anomali pada pergerakan kapal berbendera Tanzania, MV Ocean Porter, yang terindikasi mengangkut narkotika.
Berdasarkan hasil profiling, kapal tersebut diduga melakukan aktivitas ship-to-ship narkotika di wilayah perairan Andaman-Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Bea Cukai dengan meningkatkan pemantauan terhadap pergerakan kapal hingga memasuki wilayah perairan Indonesia.
Selanjutnya, pada 17 Agustus 2026, tim gabungan Bea Cukai dan BNN melakukan operasi pengejaran terhadap MV Ocean Porter.
Operasi melibatkan Satgas Patroli Laut Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau dan PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, didukung sejumlah kapal patroli Bea Cukai serta Tim Onboard BNN RI.
Pada malam hari, tim yang berada di kapal patroli Bea Cukai BC20011, BC 30005, BC1410 dan BC 1305 berhasil mengamankan MV Ocean Porter di perairan utara Tanjung Parit. Kapal selanjutnya ditarik menuju Dermaga PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan.
Ditjen Bea dan Cukai bersama BNN dan Polri merilis tangkapan penyelundup 2,6 ton sabu cair dan 1,57 juta rokok ilegal. (Dok Humas DJBC) Foto: Ditjen Bea dan Cukai bersama BNN dan Polri merilis tangkapan penyelundup 2,6 ton sabu cair dan 1,57 juta rokok ilegal. (Dok Humas DJBC)
Pemeriksaan mendalam dilakukan pada 18 Agustus 2026 dengan melibatkan unsur Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau, Bea Cukai Batam, PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Satgas Patroli Laut Bea Cukai, BNN RI dan Polda Kepulauan Riau.
Petugas juga mengerahkan unit anjing pelacak (K-9) Bea Cukai Batam serta sejumlah peralatan deteksi dan identifikasi narkotika, antara lain backscatter x-ray, rigaku, NIK (narcotics identification kit), dan defender omega milik BNN.
Hasil pemeriksaan menemukan 8 drum dan 1 tangki berisi cairan dengan aroma menyengat yang disembunyikan di dalam palka kapal. Pengujian awal menggunakan defender omega, rigaku, dan NIK menunjukkan cairan tersebut positif mengandung narkotika jenis methamphetamine (sabu) dengan perkiraan berat bruto mencapai sekitar 2,6 ton.
Penindakan tersebut diperkirakan menyelamatkan sekitar 14,15 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.
Tidak berhenti pada temuan narkotika, Djaka menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan terhadap MV Ocean Porter petugas juga menemukan rokok polos atau barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) tanpa dilekati pita cukai merek GD yang diduga berasal dari Tiongkok. Barang tersebut ditemukan dalam kontainer bernomor DRYU9201919.
"Jadi selain sabu cair, kami juga menemukan 157 boks rokok polos atau tanpa pita cukai merek GD dalam kontainer yang diangkut MV Ocean Porter. Setiap boks berisi 50 slop, dengan masing-masing slop terdiri atas 10 bungkus dan setiap bungkus berisi 20 batang. Dengan demikian, total barang bukti mencapai 1.570.000 batang rokok."
"Untuk nilai barang dari 1.570.000 batang rokok tanpa pita cukai diperkirakan mencapai Rp3.917.150.000, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp4.463.478.600," sambungnya.
Pengungkapan ini menunjukkan bahwa pengawasan Bea Cukai tidak hanya berfokus pada satu jenis pelanggaran. Dalam satu sarana pengangkut, petugas berhasil mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar sekaligus menemukan jutaan batang rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Bea Cukai bersama BNN RI dan Polda Kepulauan Riau akan terus melakukan pengembangan terhadap temuan tersebut. Pemeriksaan dan pendalaman dilakukan untuk mengungkap asal barang, tujuan pengiriman, pihak yang terlibat, serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan narkotika lintas negara.
Dalam penindakan ini petugas telah mengamankan 10 orang anak buah kapal (ABK) yang seluruhnya merupakan warga negara Myanmar. Para ABK tersebut dibawa ke Dermaga PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Sementara itu, terhadap 1.570.000 batang rokok tanpa pita cukai, petugas akan melakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
"Pengungkapan NPP dan rokok tanpa pita cukai di MV Ocean Porter menjadi bukti bahwa sinergi antara Bea Cukai, BNN dan Polri mampu menggagalkan upaya peredaran barang ilegal. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta memperkuat kerja sama dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika dan peredaran barang ilegal, sekaligus menjaga wilayah Indonesia dari aktivitas penyelundupan lintas negara," tegas Djaka.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
Gresik (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli-September 2026 kepada 156.121 penerima di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tuntas pada 9 September 2026.
Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya Nur Fuad Indra Mitra mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan secara bertahap dengan total beras yang disiapkan mencapai 4.683.630 kilogram atau 4.683,63 ton.
"Komitmen kami memastikan bantuan pangan tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan dalam kondisi yang baik," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Gresik, Jumat.
Nur Fuad menjelaskan penyaluran dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, pemerintah kecamatan dan desa, serta pendamping di lapangan.
Menurut dia, sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai target, termasuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis yang berbeda.
"Koordinasi dengan seluruh pihak terus kami lakukan agar penyaluran dapat diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, bantuan pangan secara simbolis telah diserahkan kepada 142 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Dukunanyar, Kecamatan Dukun, dengan total beras sebanyak 4.260 kilogram.
Bantuan pangan alokasi Juli-September 2026 berupa beras sebanyak 30 kilogram untuk setiap penerima. Penyaluran dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Bulog juga memastikan proses distribusi tetap memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Gresik, termasuk wilayah kepulauan, sehingga seluruh penerima dapat memperoleh bantuan sesuai jadwal.
Sebelumnya, Perum Bulog bersama Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyalurkan bantuan pangan kepada 9.932 warga Kecamatan Dukun pada Kamis (20/8) bersamaan dengan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada 263 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pewarta: Alimun Khakim
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.