Prabowo puji Partai Demokrat tidak mencaci maki saat di luar kekuasaan - ANTARA News Bangka Belitung
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memuji sikap politik Partai Demokrat yang tidak mencaci maki saat tidak berkuasa, menyoroti bahwa hal itu merupakan contoh demokrasi Indonesia yang saling memberikan kritik namun tetap bersahabat.
Prabowo menyebut sejumlah kesamaan antara dirinya dan tokoh Partai Demokrat, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mulai dari karier di militer sampai dengan membentuk partai politik dan kemudian mendapatkan mandat menjadi Presiden.
"Pernah di puncak, pernah tidak puncak. Pernah di pemerintahan, pernah tidak. Tapi waktu tidak berkuasa Partai Demokrat tidak caci maki, Partai Demokrat tidak 'bakar-bakar'," kata Prabowo dalam Perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, Rabu.
Dia juga menyoroti kesamaan hal tersebut, ketika di masa lalu dirinya beberapa kali mengikuti kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang mencatatkan kekalahan pada 2009, 2014 dan 2019. Di mana dirinya tidak pernah menyerah dan kemudian memutuskan untuk mencoba kembali.
"Ini demokrasi Indonesia dan hari ini di panggung ini, inilah demokrasi Indonesia. Macam-macam warna, bersaing, kritik, menyampaikan saran, memberi rekomendasi, menyampaikan hal-hal yang tidak enak untuk disampaikan. Tapi tetap kita rukun, bersahabat, berkeluarga," kata Prabowo.
Hal itu harus menjadi pegangan bagi para tokoh-tokoh politik dan masyarakat Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Partai Demokrat kepada dirinya pada 2019 dan 2024. Bahkan SBY, panggilan akrab Susilo Bambang Yudhoyono, pernah turun ke lapangan untuk berkampanye dalam momen tersebut.
"Karena kita memang punya cita-cita dan prinsip yang sama," kata Prabowo.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Di HUT ke-25 Demokrat, Prabowo Kenang Masa Akmil Bersama SBY: Beliau Taruna Terbaik
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam sambutannya, dia menceritakan kedekatannya secara personal dengan Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hubungan keduanya ternyata sudah terjalin erat sejak masa pendidikan militer di Akademi Militer puluhan tahun silam.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih saya atas kehormatan yang diberikan kepada saya dapat hadir di sini, di tengah-tengah Partai Demokrat yang merayakan ulang tahun yang ke-25 yang sekaligus ulang tahun ke-77 penggagas, pendiri Partai Demokrat, Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Jenderal TNI (Purn) Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono," ucap Prabowo.
Baca Juga: Membaca Gagasan Prabowo tentang Rekening untuk Semua Warga
Hubungan seangkatan antara kedua tokoh bangsa ini menghadirkan nostalgia tersendiri di atas panggung. Prabowo bahkan mengenang bagaimana dinamika perjalanan pendidikan militer mereka di masa lalu dengan nada santai dan penuh canda.
"Saya satu angkatan dengan Pak SBY, di akademi militer. Masuknya satu angkatan, keluarnya angkatan di bawahnya," kenangnya.
Sambil bernostalgia, dia melontarkan pujian sekaligus candaan khas kepada SBY yang dikenal memiliki rekam jejak gemilang selama berdinas di militer. Dia mengakui kecerdasan SBY yang sudah terlihat menonjol sejak masa taruna.
"Memang dari awal sudah kelihatan Pak SBY memang taruna yang terbaik. Tapi Prabowo Subianto taruna yang bisa diperbaiki," kata Prabowo yang langsung disambut gelak tawa dan tepuk tangan meriah dari para kader Demokrat yang hadir.
Baca Juga: Lepas Kontingen Asian Games 2026, Presiden Prabowo: Tunjukkan Indonesia Tangguh!
Momen menarik lainnya terjadi ketika Presiden Prabowo menyinggung soal teks pidato resmi yang telah dipersiapkan oleh tim protokol kepresidenan untuk dirinya bacakan di hadapan para hadirin.
"Saudara-saudara sekalian. Memang selalu saya selalu diingatkan. Pak pakai teks pak. Jangan sampai keluar dari teks," tutur Presiden.
Meski memuji isi materi paparan resmi yang dinilai sangat lengkap dan tersusun rapi, Presiden Prabowo memilih untuk menyampaikan pidatonya dengan gaya yang lebih cair dan langsung merangkum esensi utamanya.
BCA Naikkan Dividen Payout Ratio Jadi 72%, Mulai Bayar Dividen Tiap Kuartal
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Rabu, 09 September 2026, 22:05 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) meningkatkan rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio menjadi 72%, dari 68% pada tahun sebelumnya. Selain itu, BCA mulai membagikan dividen secara berkala setiap kuartal.
Direktur BCA, Vera Eve Lim mengatakan peningkatan payout ratio dan pembayaran dividen secara berkala menjadi salah satu perkembangan yang memberikan manfaat lebih bagi investor.
"Tahun lalu 68%, ini 72%. Tahun lalu tidak dibayar setiap kuartal. Saat ini kami membayar dividen interim setiap kuartal," ujar Vera dalam pemaparannya pada acara Public Expose Live 2026, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Vera, pembayaran dividen setiap tiga bulan memberikan arus kas yang lebih rutin bagi pemegang saham. Kebijakan tersebut juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor BCA.
"Tentunya ini sangat bagus, bisa dibayar oleh kuartal investor. Setiap tiga bulan dapat cash flow. Ini sesuatu hal yang sangat bagus buat investor," katanya.
Vera menjelaskan, kebijakan pembagian dividen tersebut didukung oleh fundamental BCA yang tetap kuat, termasuk kualitas kredit dan permodalan yang terjaga.
Baca Juga: Investor Asing Catat Net Foreign Sell Rp577,21 Miliar, BBCA Jadi Saham Paling Banyak Dilepas
Baca Juga: BCA Digital Cetak Laba Rp129,59 Miliar hingga Juni 2026
Baca Juga: MoraRepublic Kantongi Kredit Rp4 Triliun dari BCA, Dananya untuk Perluasan Jaringan
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi BCA untuk terus memberikan nilai kepada pemegang saham. Perseroan juga menilai kebijakan pembayaran dividen secara berkala dapat terus dilanjutkan ke depan.
Dengan payout ratio yang meningkat menjadi 72% dan pembayaran dividen setiap kuartal, BCA berupaya memberikan arus kas yang lebih rutin kepada investor, tanpa mengesampingkan pertumbuhan bisnis dan kekuatan fundamental perseroan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Dian Ihsan
Ini modal dari Bali untuk ekonomi hijau versi Koster - ANTARA News Bali
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan Bali memiliki sejumlah aset aksi iklim nyata yang menjadi modal untuk memicu pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan yang dipaparkan pada forum Indonesia Carbon and Biodiversity Summit (ICCBS) 2026.
“Bali saat ini telah memiliki aset iklim yang nyata dan dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau, seperti di sektor energi terbarukan Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang,” kata Koster melalui siaran pers di Denpasar, Rabu.
Gubernur Bali memaparkan Pulau Dewata memiliki 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Pada sektor blue carbon, terdapat sekitar 2.330 hektare mangrove (88 persen kategori lebat) serta 1.307 hektare padang lamun.
Di sektor pertanian, sekitar 52.909 hektare atau 82 persen total sawah telah menerapkan sistem organik untuk soil carbon dan biodiversity credits.
"Sementara pada sektor kehutanan, Bali memiliki 131.171 hektare kawasan hutan yang terdiri atas 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi," ujar Gubernur Koster.
Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menegaskan berbagai aset ekologis menyangkut aksi iklim tersebut dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Untuk itu Pemprov Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang bankable, meliputi blue carbon, agricultural carbon, serta solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar dengan target awal 300 MWp hingga mencapai 700–1.200 MWp.
"Pemprov Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, dan komunitas dalam kerangka regulasi daerah untuk memastikan kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat Bali," tuturnya.
Dalam ICCBS 2026, ia menjelaskan selain aset nyata, aksi iklim Bali dibangun atas kerangka keseimbangan antara manusia Bali, alam Bali, dan kebudayaan Bali yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menjaga kesucian serta keharmonisan alam beserta isinya.
Visi tersebut mengarahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, hingga pertanian organik, dengan kebudayaan sebagai fondasi nilai dan tradisi.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, justru dengan menjaga alam kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Namun dalam perjalanannya Pemprov Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, dan komunitas dalam kerangka regulasi daerah untuk memastikan kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat Bali.
Atas pemaparan Gubernur, Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal menilai Bali memiliki potensi besar menjadi percontohan pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas secara terintegrasi.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat, ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel," kata dia.
Forum memandang Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rob memastikan siap mendorong kolaborasi multipihak dan mempertemukan Bali dengan mitra strategis nasional maupun internasional agar potensi ini terwujud menjadi proyek konkret dan terukur yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
DPR Serap Aspirasi Kepala Desa AMJ, Dorong Koordinasi Tahapan Pilkades
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Putri Dinda Permata Sari
| 9 September 2026, 21:59 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin audiensi Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ).
AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Pimpinan DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa menerima audiensi Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pertemuan itu membahas kepastian kebijakan bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 2027, termasuk waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades).
Selain soal Pilkades, para kepala desa menyampaikan masukan mengenai hak kepala desa, penghargaan atas pengabdian, serta keberlanjutan program dan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
Baca Juga: Lewat Rakernas AKSI, Kepala Desa Nyatakan Siap Kawal Kebijakan Pemerintah
"Mereka menyampaikan aspirasi terkait kondisi saat ini, di mana ada inflasi kemudian dampak global, yang berpengaruh juga pada pelaksanaan Pilkades yang dirasakan mungkin akan membebani situasi keuangan pada saat ini, dan juga dinamika yang terjadi di pedesaan," kata Dasco seusai pertemuan, Rabu (9/9/2026).
Dasco menyatakan aspirasi itu akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait agar tahapan Pilkades dijalankan pada waktu yang tepat dengan hitungan yang dikoordinasikan lebih dulu. "Kami menerima aspirasi dan kami akan coba melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," tuturnya.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kepala Desa AMJ Indonesia Saifuddin, yang juga Kepala Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, menjelaskan alasan kedatangan mereka.
Baca Juga: DPR Perkuat Sinergi dengan Kepala Desa untuk Dorong Pembangunan dari Desa
"Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini harus betul-betul bisa dipertimbangkan sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan, kemudian juga terkait masalah efektivitas dan efisiensi anggaran negara, anggaran daerah, dan juga tentu anggaran desa," katanya.
Dia juga mengusulkan ketentuan pengisian penjabat kepala desa ditinjau kembali. "Penjabat kepala desa ini yang saat ini dijabat oleh pegawai negeri sipil, ini karena keterbatasan PNS. Maka untuk bisa dikembalikan ke undang-undang lama, bahwa penjabat kepala desa ini bisa dijabat oleh mantan kepala desa atau kepala desa yang saat ini sedang menjabat," ujarnya.
Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan sesuai kewenangan DPR RI, sekaligus bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat berjalan berkelanjutan.
Polisi kenakan pasal berlapis pada pasangan kekasih yang tega bunuh bayi baru lahir di Jakbar - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian menyampaikan pasangan kekasih pria berinisial R (28) dan wanita E (23), yang tega membunuh bayi mereka di kawasan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat, dikenakan pasal berlapis.
Kepolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar menyebut keduanya dikenakan Pasal 460 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri oleh Ibu Kandung, serta Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.
"Pasal 460 KUHP baru, dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak," kata Bobby saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan pasangan kekasih itu tega membunuh bayi mereka yang baru lahir karena takut suara tangisannya terdengar oleh tetangga.
Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan berdasarkan pengakuan kedua pelaku kepada penyidik, saluran nafas bayi malang itu ditutup hingga akhirnya meregang nyawa.
Baca juga: Janda bunuh bayinya sendiri ditangkap polisi
"Itu yang bersangkutan kaget dan tidak mau mendengar anaknya yang lahir menangis. Kemudian ditutup mulutnya supaya tidak bunyi gitu kan, supaya tidak terdengar suara tangisan. Karena itu kosannya kan nempel-nempel itu (dengan tetangga). Ketahuan nanti kalau ada tangisan itu," kata Bobby.
Bobby mengatakan kedua orang tua bayi tersebut diduga melakukan aksi itu secara bersama-sama.
Lebih lanjut, usai menghabisi nyawa anak kandung mereka, pasangan memutuskan untuk membuang sang bayi di kawasan perumahan RT 05 RW 02 Kelurahan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat.
Kedua pelaku, kata dia, mengubur bayi malang itu di sebuah rumah yang telah roboh.
"Jadi ada bangunan kosong gitu yang sudah tidak ada atapnya. Di bawahnya itu kan ada tanah dan lain sebagainya, berantakan. Nah, dia (bayi) dikuburkan di situ," tutur Bobby.
Baca juga: Biadab, ayah tiri tega banting bayi hingga tewas di Bekasi
Awalnya, kata Bobby, saat bayi malang itu lahir, kedua orang tuanya panik. Tanpa pikir panjang, mereka pun diduga langsung mengakhiri nyawa bayi itu, tepat setelah persalinan.
"Setelah panik kemudian menutup mulut, ya mulut bayi ini karena nangis ya. Setelah itu ya henti (nafas), meninggal," tutur Bobby.
Lebih lanjut, keduanya memutuskan untuk mengubur bayi itu di kawasan perumahan dekat tempat tinggal mereka.
Dengan dibungkus selimut, bayi berjenis kelamin perempuan itu dimasukkan ke dalam kardus, kemudian ke dalam karung goni.
Kedua pelaku pun akhirnya ditangkap setelah kepolisian menerima laporan masyarakat.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemprov Kalsel intensifkan 200 personel tangani karhutla Guntung Damar - ANTARA News Kalimantan Selatan
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan 200 personel gabungan dengan dukungan 53 pompa mesin dompeng untuk pemadaman dan pembasahan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah prioritas di Guntung Damar, Banjarbaru.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Endarto, selaku koordinator karhutla Guntung Damar, mengatakan operasi tersebut telah optimal lebih dari 15 hari dengan ratusan personel yang ditempatkan pada sejumlah fungsi sesuai kebutuhan lapangan.
“Di luar 53 mesin dompeng itu, ada tambahan sekitar 20 unit bantuan pompa dari pihak lain untuk memperkuat penanganan,” kata dia saat meninjau penanganan karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Rabu.
Ia menyebut 200 petugas gabungan terdiri atas 150 petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sekitar 30 orang dari Dinas ESDM dan relawan, 10 orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta dibantu sejumlah personel pendukung dari instansi lain.
Dia menjelaskan, pengoperasian pompa disesuaikan dengan kondisi masing-masing titik karena terdapat bagian kawasan yang sudah cukup basah sehingga mesin dapat dimatikan, sedangkan pompa pada lokasi yang masih membutuhkan pembasahan tetap beroperasi selama 24 jam memaksimalkan pasokan air dari Embung Jokowi.
"Pola tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan mesin, sehingga pompa tidak harus terus bekerja pada lokasi yang tingkat kebasahan sudah mencukupi,” katanya.
Pada titik yang masih membutuhkan penanganan, kata dia, pembasahan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kondisi lahan tetap basah sekaligus mengurangi peluang munculnya kembali api setelah pemadaman dilakukan oleh personel di lapangan.
Selain itu, penanganan dari darat juga mendapat dukungan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter, untuk melakukan pengeboman air pada titik yang membutuhkan, terutama ketika kondisi lokasi menyulitkan penanganan hanya dengan kekuatan personel di permukaan.
Ia menjelaskan pembagian personel dilakukan berdasarkan kebutuhan operasi, dengan aktivitas tenaga lapangan lebih banyak pada pagi hingga siang hari, sedangkan pada malam hari penanganan lebih difokuskan pada pembasahan menggunakan pompa.
“Seluruh peralatan intens digunakan untuk mempertahankan efektivitas penanganan di kawasan yang masih menghadapi ancaman titik api. Pemadaman dan pembasahan juga terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi lahan gambut,” ujar Endarto.
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Posyandu di Badung kembangkan inovasi layanan - ANTARA News Bali
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Badung (ANTARA) - Sejumlah posyandu yang berada di wilayah Kabupaten Badung mengembangkan berbagai inovasi unggulan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat setempat.
“Inovasi unggulan yang dikembangkan di Badung di antaranya adalah program Badung Peduli Residu serta pelaksanaan rutin Temu Wirasa Kader yang merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Ketua Tim Pembina Posyandu Badung Rasniathi Adi Arnawa dalam keterangan di Mangupura, Rabu.
Ia mengatakan langkah inovatif tersebut dirancang juga untuk memperkuat pemahaman, sinkronisasi, dan memperkokoh kapasitas seluruh kader posyandu.
“Kader posyandu merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat demi mewujudkan warga Badung yang sehat, mandiri, dan sejahtera,” kata dia.
Pemkab Badung juga telah mengimplementasikan peran posyandu sebagai pelayanan dasar melalui program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Rasniathi Adi Arnawa menjelaskan enam bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum linmas, dan sosial.
“Posyandu sekarang tidak hanya pemeriksaan kesehatan anak, ibu hamil, dan lansia. Posyandu sudah bertransformasi menjadi Posyandu 6 SPM,” jelas dia.
Transformasi posyandu di Badung tersebut juga telah dipaparkan sesi presentasi dan wawancara Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut berfokus pada penilaian kesiapan daerah dalam melakukan transisi besar menuju Integrasi Layanan Primer (ILP) dan penerapan 6(SPM).
Selain itu, tim juga menilai kemampuan daerah dalam mengintegrasikan kearifan lokal Bali untuk mengatasi isu kesehatan krusial, seperti penanganan stunting dan kesehatan lansia.
Rasniathi Adi Arnawa mengungkapkan agenda tersebut bukan sekadar ajang penilaian kompetisi, melainkan forum diskusi berharga untuk menyamakan persepsi mengenai penerapan transformasi Posyandu 6 SPM di tingkat akar rumput.
“Kami memastikan pemahaman dan pelaksanaan Posyandu 6 SPM ini sudah berjalan serentak dan sama di setiap desa, kelurahan, hingga kecamatan di wilayah Badung,” kata dia.
Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/Rolandus Nampu
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mensos Ungkap 4 Juta Anak Tak Bersekolah, Sekolah Rakyat jadi Komitmen Prabowo Buka Akses Pendidikan bagi Keluarga Miskin
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Warta Ekonomi, Jakarta -
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin dan anak-anak yang belum tersentuh secara optimal oleh pembangunan.
Hal itu disampaikan Saifullah saat menghadiri Wisuda ke-10 UAG University & Welcoming Reception Mahasiswa Baru ke-14 dengan tema “From Knowledge to Global Impact: Advancing Halal Excellence for Indonesia Emas 2045” di Granada Ballroom, Menara 165, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Saifullah, Sekolah Rakyat secara khusus diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada kelompok paling tidak mampu, termasuk mereka yang belum mendapatkan kesempatan yang layak dalam proses pembangunan.
“Sekolah Rakyat ini adalah sekolah yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan, keluarga yang belum beruntung, dan keluarga yang prasejahtera,” ujar Saifullah.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Melalui sistem tersebut, peserta didik memperoleh pendidikan sekaligus pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang ditanggung negara.
“Jadi Sekolah Rakyat itu boarding school, jadi pendidikannya 24 jam, tentu semua ditanggung oleh negara. Inilah cara negara, cara Presiden Pak Prabowo memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar,” katanya.
Saifullah menyebut keluarga yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat sebagai the invisible people atau kelompok yang selama ini luput dari perhatian.
“Keluarga inilah yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai the invisible people. Penderitaannya tidak nampak oleh kita, tidak nampak oleh negara, tidak nampak di dalam sistem pendataan, dan luput dari perhatian pembangunan,” imbuhnya.
Ia mencontohkan masih terdapat keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan, ada keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anaknya hingga keluarga yang harus bersyukur ketika hanya dapat makan dua kali sehari.
“Bahkan mereka sering kali hanya makan satu kali sehari. Potret-potret seperti inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden,” kata Saifullah.
Menurut Saifullah, keberpihakan terhadap kelompok masyarakat paling bawah juga merupakan amanat konstitusi. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ia mengakui perhatian terhadap kelompok masyarakat paling bawah selama puluhan tahun belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Karena itu, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan.
“Maka, Bapak Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat untuk membuka akses seluas-luasnya bagi keluarga-keluarga yang mungkin putra-putrinya putus sekolah, tidak sekolah, atau belum sekolah,” katanya.
Saifullah menyebut data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih terdapat lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun belum pernah bersekolah.
Ia memberikan contoh Al Jabar, remaja berusia 16 tahun yang tinggal di Duren Sawit, Jakarta Timur, tetapi hingga kini belum pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi serupa juga dialami adiknya, Al Fatih, yang berusia 12 tahun.
“Potret-potret seperti inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan awal Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk Prof. Moh. Nuh dan Prof. Ary Ginanjar Agustian.
Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa pemberian fasilitas tes DNA Talent secara cuma-cuma bagi siswa Sekolah Rakyat.
Saifullah mengapresiasi kontribusi tersebut. Menurutnya, pemetaan potensi dan kemampuan anak sejak dini dapat membantu pemerintah dan pendidik mengarahkan siswa sesuai bakat dan kapasitas masing-masing.
“Semua akan mengikuti tes DNA Talent yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pak Ary Ginanjar. Untuk itu, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” kata Saifullah.
Salah satu penerima manfaat Sekolah Rakyat sekaligus penerima beasiswa Universitas Ary Ginanjar adalah Putri. Ia berasal dari keluarga sederhana dengan ayah yang bekerja sebagai penjaga makam.
Putri sebelumnya sempat berhenti sekolah dari SMK Negeri 6 Pontianak dan tidak melanjutkan pendidikan karena ingin membantu perekonomian keluarganya.
“Dulu saya putus sekolah dari SMK 6 Negeri Pontianak, terus saya nganggur. Waktu itu beberapa bulan kemudian saya ditawarkan ke Sekolah Rakyat. Awalnya saya menolak karena orang tua saya kan tidak bekerja, jadi saya ingin membantu orang tua untuk ekonominya di rumah,” ujar Putri.
Namun, dorongan sang ibu membuat Putri akhirnya memilih kembali menempuh pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Mama saya bilang, ‘Kamu ke Sekolah Rakyat aja.’ Katanya supaya saya punya masa depan bahagia, senang, dan bisa membahagiakan orang tua,” tuturnya.
Selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Putri mengaku mendapatkan berbagai pengalaman serta fasilitas pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang sepenuhnya ditanggung.
“Fasilitas semuanya difasilitasi, seperti makan, terus semuanya. Pokoknya Sekolah Rakyat the best,” katanya.
Saifullah menegaskan pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya menjadi tempat untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Lebih jauh, sekolah tersebut diarahkan menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Dan tentu ini akan terus kita kembangkan, karena lulusan Sekolah Rakyat, menurut arahan Bapak Presiden, pilihannya hanya dua: menjadi pekerja terampil baik di dalam maupun di luar negeri, yang kedua melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi,” jelasnya.
Ia mengatakan pendidikan di Sekolah Rakyat akan terus diperkuat melalui bimbingan dan pelatihan keterampilan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Baca Juga: Jangan Lepas Tangan! Komdigi Minta Platform Media Sosial Cegah Misinformasi dan Disinformasi
Pemerintah juga akan memberikan penguatan kemampuan bahasa bagi siswa yang memiliki keinginan menjadi pekerja terampil di luar negeri.
“Ini bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan, di mana lulusan Sekolah Rakyat harus menjadi agen perubahan. Itu kata kuncinya,” tegas Saifullah.
Ia berharap lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya mampu mengubah masa depan dirinya sendiri, tetapi juga membawa perubahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.
“Mereka bisa menjadi agen perubahan bagi dirinya, bagi keluarga, dan lingkungannya. Bisa jadi pengusaha, bisa memiliki keterampilan untuk bekerja di bidang-bidang tertentu, melalui bimbingan dan pelatihan,” pungkasnya.
Pedagang mengharapkan penataan wisata Loang Baloq pertahankan ruang usaha
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~
Mataram (ANTARA) - Pedagang di kawasan wisata Loang Baloq, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berharap rencana penataan kawasan tetap mempertahankan ruang usaha agar aktivitas perdagangan tetap berjalan dan tidak berdampak terhadap pendapatan.
Salah seorang pedagang bernama Nurhayati mengatakan dirinya mendukung penataan kawasan karena kondisi Loang Baloq perlu dibenahi agar lebih bersih dan nyaman bagi wisatawan.
"Kalau bisa, lebih baik dilakukan penataan lagi biar bersih, biar tempatnya juga nyaman untuk orang duduk, belanja-belanja," ujar dia di Loang Baloq, Mataram, NTB, Rabu.
Nurhayati menuturkan pembenahan juga perlu menyentuh tempat pedagang berjualan, terutama untuk mengatasi air pasang.
Keberadaan pedagang yang dekat dengan pantai memudahkan wisatawan membeli makanan dan minuman. Pengunjung dapat langsung duduk di tempat yang tersedia tanpa harus mencari lapak pedagang terlebih dahulu.
Selama ini pedagang lebih banyak menggunakan karpet sebagai tempat duduk karena penggunaan meja untuk pengunjung belum diperbolehkan di lokasi destinasi wisata Loang Baloq. Lapak yang lebih layak membuat pedagang tetap nyaman berjualan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung.
Nurhayati menegaskan dirinya tetap akan mengikuti apabila pemindahan pedagang memang harus dilakukan ke sisi utara. Ia berharap lokasi baru dapat mempertimbangkan pola kunjungan wisatawan dan kemampuan pedagang dalam menjangkau pembeli.
Pedagang lainnya bernama Hilwan mengatakan pemerintah perlu memastikan fasilitas di lokasi baru memadai dan tetap mendukung aktivitas perdagangan.
Ia meminta lapak di sisi utara terlebih dahulu dibenahi apabila nantinya menjadi lokasi berjualan pedagang. Saat ini kawasan tersebut masih minim penerangan dan belum tersedia jaringan listrik, sehingga kurang nyaman digunakan oleh pedagang.
Baca juga: BKD Mataram mengerahkan mobil keliling optimalkan layanan PBB
"Kalau untuk diperbaiki ya lapaknya juga, dibikin baru biar terang. Soalnya di sana gelap karena listrik tidak ada," papar Hilwan.
Kepala Pengelola Loang Baloq sekaligus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tamrin menyatakan mendukung atas rencana penataan kawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram, termasuk pembenahan lapak di sisi utara dan pemindahan sebagian pedagang dari area pinggir pantai.
Baca juga: Pemotongan sapi di RPH Kota Mataram naik selama Maulid Nabi
Ia menyarankan pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar kawasan pedagang. Sejumlah fasilitas wisata, termasuk kebun binatang mini juga perlu diperbaiki untuk kembali meningkatkan daya tarik kawasan.
"Harapan kami kepada pemerintah sebenarnya agar fasilitas-fasilitas di sini dilengkapi," pungkas Tamrin.
Pewarta : Sugiharto Purnama dan Lyla
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026