Pemkab Sigi integrasikan pembangunan PLTS ke dokumen tata ruang
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
Pemkab Sigi integrasikan pembangunan PLTS ke dokumen tata ruang
Rabu, 16 September 2026 09:58 WIB
Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae saat memimpin Rapat koordinasi dalam mengakomodasi rencana pengembangan PLTS 100 GWp di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (16/9/2026). ANTARA/Moh Salam
Kabupaten Sigi (ANTARA) - Bupati Kabupaten Sigi Moh Rizal Intjenae mengatakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah tersebut wajib diakomodasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Sigi.
"Prinsipnya untuk pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya tidak ada masalah, asal masuk dalam RTRW dan RDTR sebab itu yang menjadi rujukan kita, sehingga harus masuk dalam tata ruang," kata Rizal di Bora, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu.
Ia mengatakan keberadaan PLTS menjadi solusi penting untuk mengatasi permasalahan kelistrikan dan pemadaman listrik yang sering terjadi di daerah tersebut.
Menurut dia, seluruh tahapan pembangunan dan kejelasan status lahan dapat diselesaikan secara transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Tentunya ini untuk mengantisipasi adanya klaim lahan dari masyarakat di sejumlah kawasan seperti Desa Sidera, Oloboju hingga Pombewe," ujar dia.
Ia menuturkan pentingnya kedisiplinan tata ruang agar tidak memicu kendala administratif jangka panjang, seperti penyesuaian regulasi pada BPN/ATR yang memakan waktu hanya karena perubahan pasal tata ruang.
Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sutopo Sapto Condro menyebutkan sesuai permintaan PT PLN bahwa untuk pembangunan PLTS membutuhkan lahan seluas 182 hektare.
"Rencana awal lokasi pembangunan PLTS itu di Desa Sidera dengan membutuhkan lahan seluas 182 hektare namun itu tidak jadi disebabkan tidak sesuai standar," kata Sutopo.
Pemerintah daerah memastikan mendukung seluruh program pemerintah pusat termasuk pengembangan PLTS di Kabupaten Sigi.
"Ke depan pemerintah daerah akan segera mengusulkan kembali ke PLN pusat terkait lokasi yang sesuai permintaan tersebut," ujar dia.
Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi energi bersih dan mencapai kemandirian energi nasional.
Pewarta : Moh Salam
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Bupati Parigi Moutong libatkan APH awasi distribusi BBM subsidi
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
Bupati Parigi Moutong libatkan APH awasi distribusi BBM subsidi
Rabu, 16 September 2026 09:58 WIB
Salah satu SPBU di Kota Parigi, Kabupaten Parigi Moutong tampak lengang karena belum ada masyarakat datang mengisi BBM, Rabu (16/9/2026). ANTARA/Moh Ridwan
Parigi, Sulteng (ANTARA) - Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Erwin Burase melibatkan aparat penegak hukum (APH) mengawasi proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari penyalur (SPBU) kepada konsumen.
"Pelibatan APH sangat penting karena dalam pengawasan ada unsur pencegahan dan penindakan maka sisi penegakan hukum tepat pada institusi membidangi hukum," kata Erwin Burase di Parigi, Rabu.
Ia mengemukakan pelibatan unsur-unsur terkait tergabung dalam satuan tugas (Satgas) pengawasan penyaluran BBM bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Pembentukan Satgas sebagai respon pemerintah atas keluhan masyarakat sulitnya memperoleh BBM subsidi Solar dan Pertalite.
Maka kehadiran tim terpadu merupakan langkah optimalisasi pengawasan di lapangan supaya rantai distribusi tidak terganggu dan tepat sasaran.
"Satgas secepatnya bekerja. Keluhan masyarakat menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Kalau terjadi antrean panjang di SPBU segera diurai supaya tidak terjadi kepanikan di tingkat konsumen," ujarnya.
Menurut dia, persoalan distribusi BBM subsidi harus dilihat secara utuh mulai dari hulu (Terminal BBM) hingga ke tingkat lembaga penyaluran sebagai pihak berwenang menyalurkan BBM kepada masyarakat.
Oleh karena itu ketepatan penyaluran menjadi pokok utama, karena tujuan BBM subsidi dikhususkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, nelayan, petani, maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Antrean panjang di SPBU sebagai gambaran, tapi perlu pendalaman penelusuran apa yang menyebabkan sehingga terjadi tumpukan kendaraan. Kalau Pertamina menyatakan pasokan sangat memadai dan distribusi lancar, artinya masalah ada di tingkat SPBU maka peran Satgas sangat sentra mengurai masalah-masalah tersebut," tutur Erwin.
Selain itu Satgas juga perlu melakukan pengawasan terhadap kode batang (QR) sebagai syarat pembelian BBM subsidi, terutama nelayan dan petani memastikan mereka memperoleh hak produk subsidi.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) harus menjamin nelayan serta petani memperoleh kode batang sesuai mekanisme yang diatur pemerintah.
"Pemerintah daerah berkomitmen terhadap pengawasan. Perlu merumuskan kebijakan yang akan diterapkan, termasuk mencari titik temu akar permasalahannya," kata dia.
Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Lima komoditas ini berpotensi picu inflasi di Aceh - ANTARA News Aceh
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh mengantisipasi harga lima komoditas bahan pangan di daerah tersebut sebagai upaya menjaga laju inflasi bulan September 2026.
Asisten II Setda Aceh T Robby Irza di Banda Aceh, Selasa, mengatakan sistem deteksi dini (Early Warning System/EWS) dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh hingga minggu kedua September menunjukkan sejumlah komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian. Lima komoditas tersebut antara lain cabai merah, daging ayam ras, beras, bawang merah, dan telur ayam ras.
Ia menjelaskan saat ini harga cabai merah di pasaran terjadi kenaikan dan pada saat bersamaan memasuki momentum penting karena sebagian wilayah mulai memasuki masa tanam.
“Yang kita lakukan saat ini bukan hanya intervensi harga ketika harga sudah naik, tetapi mengamankan produksi sejak masa tanam, agar tidak gagal panen,” katanya.
Menurut dia, langkah Pemerintah Aceh saat ini adalah mendorong realisasi bantuan bibit cabai dari Kementerian Pertanian untuk 110 hektare, memperkuat kerja sama antardaerah dengan daerah surplus dan melakukan Pasar Tani dan fasilitasi distribusi pangan pada daerah yang mengalami tekanan harga.
“Bawang merah juga menjadi perhatian karena pada minggu kedua September tercatat mengalami kenaikan di beberapa daerah, antara lain Aceh Selatan, Pidie dan Gayo Lues,” katanya.
Ia mengatakan Pemerintah Aceh akan memperkuat pemetaan produksi, kerja sama antardaerah serta intervensi distribusi sesuai perkembangan harga di masing-masing wilayah.
“Beras juga perlu menjadi perhatian khusus karena masuk komoditas yang mengalami kenaikan di sejumlah daerah dan juga merupakan salah satu penyumbang inflasi tahunan. Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan melakukan intervensi pada wilayah yang mengalami tekanan harga,” katanya.
Kemudian untuk daging dan telur ayam ras juga terjadi kenaikan dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, termasuk indikasi berkurangnya ayam siap panen dan keterbatasan distribusi, sementara permintaan meningkat pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW dan kebutuhan MBG.
Berdasarkan data BPS, inflasi Aceh pada Agustus 2026 tercatat 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/m-to-m), sementara secara tahunan 4,86 persen (year-on-year/y-on-y). Adapun inflasi tahun berjalan sebesar 1,57 persen (year-to-date/y-to-d).
Adapun beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi bulanan di Aceh antara lain tarif air minum PAM, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan semen. Sementara secara tahunan, komoditas yang memberikan andil terbesar antara lain nasi dengan lauk, emas perhiasan, beras, bensin, dan tomat.
Pewarta: M Ifdhal
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Fahd A Rafiq Residivis Korupsi, Sanksi Berat Menanti
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal melakukan penuntutan lebih berat terhadap tersangka kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, yang merupakan orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Pasalnya, kasus dugaan suap HGB ini merupakan perkara korupsi ketiga yang menjerat Fahd.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan berdasarkan konsep pidana, Fahd merupakan seorang residivis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9) malam.
Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya recidive (pengulangan).
Taufik menambahkan penyidik akan menggali lebih jauh peran atau keterlibatan Fahd dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
"Nah, nanti untuk pemidanaan tentunya itu menjadi porsi di penuntutan. Tapi, secara konsep hukum, tentunya orang residivis itu lebih berat dari orang yang baru melakukan pertama kali sebuah perbuatan pidana," terang Taufik.
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB di PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka sudah dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.
Empat dari delapan orang tersangka itu disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Mereka ialah mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; Erwin (pihak swasta); dan Muhammad Fakhry (pihak swasta).
Sementara empat tersangka lainnya yang juga diproses hukum ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; serta Rizal Pahlevi (pihak swasta).
Adrianto Pitojo Adhi bersama-sama dengan Rizal Pahlevi selaku pihak pemberi suap disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal VII angka 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.
Sementara terhadap Sontang bersama-sama dengan Erwin, serta Lampri bersama-sama dengan Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, dan Muhammad Fakhry disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 606 ayat (2) UU KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.
(ryn/fra)
Hari Ke-9, Basarnas Persempit Penyisiran Jurnalis Jadi 8 Sektor
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
Liputan6.com, Jakarta - Basarnas mempersempit area penyisiran dalam pencarian KM Arupadatu I yang membawa rombongan jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang di Selat Sunda.
Memasuki hari kesembilan, Rabu (16/9/2026), tim SAR membagi area pencarian menjadi delapan sektor agar penyisiran lebih terfokus dan mendetail.
Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Dwianto mengatakan total area yang menjadi sasaran pencarian mencapai 3.439 mil laut persegi (NM²).
"Hari ini area pencarian kami bagi menjadi delapan sektor untuk lebih memfokuskan penyisiran. Jika sebelumnya jarak antar-lintas (track spacing) pencarian kapal sekitar 3 nautical mile, hari ini kita rapatkan menjadi 1 sampai 2 nautical mile agar penyisiran lebih detail," kata Rizky di Posko Utama SAR Gabungan, Pantai Carita, Pandeglang, Rabu (16/9/2026).
Menurut Rizky, armada pencarian difokuskan ke wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau (GAK). Penentuan area tersebut berdasarkan kalkulasi pergerakan arus, gelombang, dan angin melalui pemodelan SARMAP.
Sebanyak 570 personel dikerahkan dalam operasi SAR hari kesembilan. Mereka terdiri atas 307 personel yang bertugas di armada laut utama dan 263 personel yang bersiaga di posko darat.
Pencarian didukung 22 unit kapal. Armada tersebut terdiri atas tiga KN SAR dan dua Rigid Inflatable Boat (RIB) milik Basarnas, lima KRI, dua KAL, dan satu Rigid Bouyancy Boat (RBB) milik TNI Angkatan Laut, serta delapan kapal patroli Polairud.
Pencarian Dibagi 8 Sektor
Rizky mengatakan pembagian sektor dilakukan untuk mempersempit lintasan penyisiran. Sektor A memiliki luas 511 NM² dan disisir KRI Dewa Kembar serta KP Sanjaya.
Sektor B seluas 539 NM² menjadi area penyisiran KN SAR Basudewa. Sektor C dengan luas 585 NM² disisir KRI Leuser, sedangkan Sektor D seluas 319 NM² menjadi tanggung jawab KN SAR Antasena dan KRI Lepu.
Untuk wilayah yang lebih dekat dengan pesisir, Sektor E memiliki luas 271 NM² dan disisir RIB 02 Lampung serta KAL Pahawang. Sektor F seluas 265 NM² menjadi area pencarian tujuh kapal Polairud.
Selanjutnya, Sektor G dengan luas 282 NM² disisir RIB 02 Banten, KAL Anyer, dan RBB Pulau Peucang. Sementara Sektor H memiliki luas 667 NM² dan disisir KN SAR Tetuka, KRI Kerambit, KRI Gilimanuk, serta KN Damaru.
Cuaca dan Aktivitas Gunung Anak Krakatau
Untuk kondisi cuaca, Rizky mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan perairan Selat Sunda berawan.
Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,5 hingga 2,5 meter, dengan arah gelombang menuju timur laut.
Sementara itu, kecepatan angin diprakirakan berada pada kisaran 5 hingga 20 knot dengan arah dari tenggara menuju selatan.
Di sisi lain, berdasarkan pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Anak Krakatau masih tertutup kabut. Aktivitas kegempaan berupa gempa vulkanik dangkal dan tremor juga masih berlangsung.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pencarian. Seluruh personel di lapangan diimbau tetap mengutamakan keselamatan selama melakukan penyisiran.
"Tetap, pencarian berpedoman dangan data-data cuaca dan Anak Krakatau ya, mempertimbangkan keselamatan petugas teman-teman di lapangan," kata Rizky.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Kronologi Kontroversi Ed Sheeran, Macklemore, dan Free Palestine di AS
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Penyanyi asal Inggris Ed Sheeran akhirnya buka suara setelah rapper Macklemore dicoret dari rangkaian tur Amerika Serikat (AS) miliknya. Pencoretan itu terjadi setelah Macklemore menyampaikan dukungan terhadap Palestina saat tampil di MetLife Stadium, New Jersey.
Dalam pernyataan panjang yang diunggah melalui Instagram, Sheeran menegaskan keputusan mengeluarkan Macklemore dari tur bukan berasal darinya. Ia bilang, keputusan tersebut dibuat oleh promotor setelah sejumlah pengelola stadion menolak menjadi tuan rumah apabila Macklemore tetap tampil.
"Penting bagi saya untuk menyampaikan beberapa fakta," tulis Sheeran mengawali keterangannya, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (16/9/2026).
Kontroversi bermula dari penampilan Macklemore dalam salah satu rangkaian konser "Loop" milik Sheeran di MetLife Stadium pada 4 September. Di sela penampilannya, rapper pemenang Grammy tersebut berbicara mengenai kondisi masyarakat Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Macklemore mengatakan salah satu alasannya mengikuti tur tersebut adalah agar bisa menyampaikan dua kata yang menurutnya sangat penting, yakni "Free Palestine". Ia juga membawakan lagu protes Hind's Hall. Lagu tersebut merujuk pada Hind Rajab, anak Palestina berusia enam tahun yang tewas di Gaza pada 2024.
Sehari kemudian, saat kembali tampil di MetLife Stadium pada 5 September, Macklemore kembali menyampaikan dukungannya terhadap Palestina. Ia juga mengatakan kepada penonton Yahudi, kritiknya terhadap Israel tidak ditujukan kepada mereka sebagai individu.
Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi. Israeli American Council meluncurkan petisi yang meminta Macklemore dikeluarkan dari tur.
Sejumlah pengelola venue di AS kemudian menyampaikan keberatan kepada pihak tur Sheeran. Salah satunya terkait Robert Kraft, miliarder pemilik New England Patriots dan pendukung serta donor Israel, yang juga memiliki Gillette Stadium.
Promotor Messina Touring Group akhirnya mengonfirmasi Macklemore tidak lagi menjadi penampil pembuka untuk delapan jadwal tur berikutnya.
Ed Sheeran: Bukan Keputusan Saya
Sheeran bilang dirinya sebenarnya berusaha mencari jalan keluar dengan membuka komunikasi antara promotor, pemilik venue dan aktivis dari berbagai pihak. Namun, menurut pelantun Shape of You itu, keputusan dari venue dan promotor bersifat final.
"Macklemore keluar dari tur adalah keputusan promotor, bukan keputusan saya," kata Sheeran.
Sheeran mengaku tidak ingin mengecewakan penggemar yang sudah membuat rencana untuk menghadiri konser. Ia juga mempertimbangkan kru tur, musisi dan penampil pendukung lain yang menggantungkan pekerjaan mereka pada rangkaian konser tersebut.
Sheeran menjelaskan Macklemore sebelumnya meminta bergabung dengan turnya pada tahun lalu. Ia menerima permintaan itu karena menghormati Macklemore sebagai seorang seniman.
Sheeran juga mengatakan tidak mengatur daftar lagu maupun materi yang ingin dibawakan Macklemore. Kebebasan serupa, menurut dia, diberikan kepada seluruh musisi yang menjadi penampil pendukung dalam turnya.
Di tengah kritik terhadap sikapnya yang dianggap terlalu apolitis, Sheeran turut menjelaskan pandangannya mengenai konflik Israel-Palestina. Ia bilang, prihatin terhadap konflik tersebut dan menyebut penderitaan yang dialami warga sebagai tragedi kemanusiaan.
Sheeran juga bilang terlalu banyak perang di berbagai belahan dunia yang menimbulkan penderitaan besar. Pernyataan itu muncul setelah Macklemore sebelumnya mengungkap percakapannya dengan Sheeran mengenai aktivisme politik.
Macklemore menggambarkan Sheeran selama ini mengambil sikap publik yang cenderung apolitis dan mengatakan keduanya memiliki perbedaan mendasar mengenai pentingnya bersuara terbuka tentang Palestina. Kontroversi tersebut kemudian meluas. Sejumlah musisi yang terlibat dalam tur Sheeran menarik diri sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore setelah pencoretannya dari tur.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
Force Majeure Ganggu Aktivitas Tambang Bayan (BYAN), Bagaimana Nasib Produksi? - Bursa Katadata.co.id
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
Prospek kinerja PT Bayan Resources Tbk (BYAN) diproyeksikan akan tertekan setelah sejumlah anak usahanya menyatakan force majeure imbas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang belum diterbitkan pemerintah.
Jauh sebelum persoalan persetujuan RKAB terbaru mencuat, Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Fauzan Luthfi Djamal telah menyoroti langkah pemerintah yang lebih dulu memangkas kuota produksi emiten tambang batu bara itu.
Fauzan menyebut Bayan Resources menjadi salah satu emiten yang menghadapi risiko pemangkasan kuota produksi ketika pemerintah mewacanakan penyesuaian RKAB. Saat itu, kata Fauzan, emiten konglomerat Low Tuck Kwong itu mengajukan kuota produksi sekitar 80 juta ton, tetapi berpotensi hanya memperoleh sekitar separuh dari volume yang diajukan.
“Kita ingat waktu sempat ada kisruh RKAB dipotong, Bayan itu salah satu yang dipotong hampir setengahnya dari kuota produksi yang mereka ajukan. Kalau tidak salah sekitar 80 juta ton dan mereka hanya mendapat sekitar 50%-nya,” kata Fauzan dalam Media Day September 2026: Navigating Indonesia’s Market: Policy Shifts, Commodities & Opportunities secara daring, Selasa (15/9).
Selain itu Fauzan menilai kondisi itu sudah memberikan gambaran tekanan terhadap kinerja operasional Bayan Resources. Meski saat ini perusahaan belum merilis data terbaru realisasi produksi sepanjang semester pertama 2026, ia melihat prospek produksi BYAN tahun ini cukup menantang.
Menurut Fauzan, tekanan utama berasal dari kuota produksi yang disetujui tahun ini sekitar 38 juta ton. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan realisasi produksi Bayan Resources pada 2025 yang mencapai sekitar 68 juta ton.
“Itu sudah menjadi gambaran kalau secara operasional produksinya agak sedikit tertekan. Ini menjadi proyeksi yang secara outlook cukup negatif,” kata Fauzan.
Ia menilai penurunan volume produksi berpotensi menjadi tantangan bagi Bayan Resources untuk mempertahankan kinerja operasionalnya. Terutama apabila kuota produksi tidak mengalami penyesuaian hingga akhir tahun.
“Dan prospek sahamnya menurut saya juga agak susah buat dijustifikasi dari sisi fundamental, sih,” ucap Fauzan.
Apabila menilik kinerja operasionalnya, Bayan Resources mencatat sejumlah rekor sepanjang 2025. Produksi batu bara perseroan mencapai 68 juta ton, naik 19,6% dibandingkan rekor sebelumnya sebesar 56,9 juta ton pada 2024.
Bayan juga mencatat rekor penanganan batu bara melalui Balikpapan Coal Terminal (BCT) serta Kalimantan Floating Transfer Station (KFT) 1, 2, dan 3 dengan total 55,9 juta ton, meningkat 18,9% dibandingkan 2024.
Dari sisi penjualan, perseroan membukukan rekor 70,8 juta ton sepanjang 2025 atau melonjak 25,9% dibandingkan capaian terbaik sebelumnya pada 2024.
Dari lantai bursa, saham BYAN ditutup anjlok hingga 8,11% ke Rp 10.200 per saham dan kapitalisasi pasarnya menjadi Rp 340 triliun pada Selasa (15/9) kemarin. Adapun saham BYAN sempat ke Rp 17.275 pada 18 Agustus 2026 dan kini sudah terperosok hingga 29,17%. Tak hanya itu, secara year to date (ytd) sudah anjlok hingga 35,03%.
Umumkan Force Majeure
Hal itu usai usai tiga anak usahanya belum mengantongi persetujuan RKAB 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP).
“Pada 11 September 2026 menyampaikan pemberitahuan kejadian/keadaan yang bersifat memaksa (keadaan kahar/force majeure) terhadap kewajiban pemenuhan penyediaan batu bara berdasarkan Perjanjian Penyediaan Batubara/Coal Supply Agreement kepada para pelanggannya,” tulis manajemen BYAN dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (15/9) malam.
Manajemen Bayan Resources mengatakan persetujuan perubahan RKAB 2026 untuk tiga anak usahanya belum terbit, meski perusahaan telah mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal itu mengingat persetujuan RKAB penting demi anak usaha Bayan bisa menjalankan produksi batu bara secara sah. Belum terbitnya persetujuan tersebut membuat kegiatan produksi terganggu dan memengaruhi kemampuan BYAN memenuhi kewajiban pasokan batu bara kepada pelanggan.
Atas kondisi tersebut, Bayan bersama anak usahanya menetapkan force majeure kepada para pelanggan. Perseroan menyebut belum terbitnya persetujuan perubahan RKAB memberikan dampak cukup material terhadap kelangsungan usaha perusahaan.
“Namun dengan dilakukannya pemberitahuan keadaan/kejadian yang bersifat memaksa (Keadaan Kahar/Force Majeure) ini, diharapkan dapat meminimalisir risiko dan/atau konsekuensi bagi BYAN dan anak-anak perusahannya,” tulis manajemen.
Penulis Katadata.co.id telah meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno terkait belum terbitnya persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha Bayan Resources. Namun, hingga berita ini ditulis, Tri belum merespons.
Ditawar Murah oleh Haji Isam
Persoalan RKAB tersebut muncul ketika tambang Bayan Resources tengah dibidik oleh crazy rich Kalimantan.
Di saat operasional sejumlah anak usahanya terganjal izin produksi, pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, disebut mengincar perusahaan batu bara milik konglomerat Low Tuck Kwong itu.
Dalam pemberitaan Bloomberg, entitas yang dikendalikan Haji Isam disebut tengah mengajukan penawaran tunai kepada BYAN. Haji Isam disebut lagi bernegosiasi untuk mengakuisisi 62% saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Nilai penawarannya dinilai mencapai sekitar US$ 3 miliar atau Rp 52,65 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.550 per dolar AS. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar BYAN.
“Pembayaran kemungkinan akan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus, kesepakatan dengan harga tersebut akan mewakili diskon sekitar 80% dari level pasar saat ini,” kata sumber Bloomberg seperti dikutip Rabu (9/9).
Meski begitu, sebelumnya manajemen Jhonlin Grup melalui PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dalam penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia menyatakan belum mendapat informasi tentang rencana akuisisi.
"Namun pemegang saham pengendali perseroan telah menyampaikan kepada kami bahwa dari waktu ke waktu sebagai investor mereka dapat saja mempertimbangkan berbagai kesempatan dan peluang untuk memaksimalkan investasi mereka di perseroan," ujar manajemen JARR.
Lebih jauh Bloomberg menyebut keluarga Low berpotensi melepas kepemilikan mayoritas di Bayan dengan diskon besar dari harga saham di pasar. Terbatasnya jumlah saham yang beredar di publik atau free float dan tipisnya volume perdagangan BYAN dinilai membuat harga saham di pasar tidak sepenuhnya mencerminkan valuasi dalam transaksi berjumlah besar.
Haji Isam merupakan pengusaha asal Kalimantan yang menjadi salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Konglomerasi bisnisnya, PT Jhonlin Group, telah menjadi salah satu pemain besar di industri pertambangan batu bara Indonesia.
Bloomberg sebelumnya melaporkan Jhonlin mengajukan kuota produksi batu bara kepada pemerintah sekitar 60 juta ton pada tahun ini. Apabila berhasil mengambil alih 62% saham Bayan, transaksi tersebut akan semakin memperkuat posisi Haji Isam di industri batu bara nasional.
Rencana transaksi tersebut muncul ketika perusahaan tambang batu bara Indonesia tertekan dari kebijakan produksi pemerintah. Prabowo memangkas kuota produksi sejumlah produsen batu bara terbesar untuk mendorong kenaikan harga komoditas tersebut.
Sejumlah perusahaan tambang juga menghadapi denda besar terkait pelanggaran izin penggunaan kawasan hutan. Bayan menjadi salah satu perusahaan yang paling terdampak pemangkasan kuota produksi tersebut.
Sementara itu, sejumlah pesaing seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) terhindar dari dampak pemangkasan tersebut, sebagaimana dilaporkan Bloomberg pada Februari.
Ini Cara Danantara Sumberdaya Indonesia Pantau Potensi Underinvoice Ekspor Komoditas |Republika Online
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menggunakan delapan use case analitik untuk mengidentifikasi dan memantau potensi underinvoicing, transfer pricing, hingga repatriasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada komoditas strategis ekspor.
“Untuk menjalankan mandat, DSI akan menggunakan delapan use case analitik untuk mengidentifikasi dan memantau potensi underinvoicing, transfer pricing dan repatriasi DHE,” kata Direktur Legal dan Kepatuhan DSI Ivan Ferdiansyah Baely dalam rapat bersama Badan Legislatif DPR RI terkait RUU Komoditas Strategis, di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ivan menjelaskan, use case pertama berupa rekonsiliasi kuantitas dengan membandingkan tonase yang dideklarasikan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan sertifikat surveyor, serta settlement tujuan.
Kedua, DSI akan melakukan rekonsiliasi kualitas, yakni membandingkan grade yang tercantum dalam PEB dengan sertifikat surveyor dan settlement tujuan.
Ketiga, dilakukan klasifikasi kode Harmonized System (HS) melalui perbandingan kode HS dalam PEB dengan sertifikat surveyor, serta hasil di tujuan.
Keempat, DSI akan melakukan perbandingan harga dengan mencocokkan harga deklarasi dengan referensi pemerintah. Kelima, rekonsiliasi dengan negara tujuan dilakukan melalui perbandingan volume dan nilai ekspor yang dideklarasikan.
Keenam, DSI akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terafiliasi. Ketujuh, dilakukan pelacakan rute dengan membandingkan tujuan yang dideklarasikan dengan jejak aktual kapal, pembayaran pembeli, dan settlement tujuan.
Sementara untuk yang kedelapan adalah rekonsiliasi DHE, devisa masuk dalam Simodis dengan ekspektasi dari nilai dan ketentuan PEB.
Menurut Ivan, untuk tahap awal terdapat tiga komoditas strategis yang akan menjadi cakupan DSI, yakni batu bara, kelapa sawit atau CPO, dan ferroalloy.
Terkait pelaksanaan mandat tersebut, Ivan menegaskan DSI mendukung pemerintah serta kementerian dan lembaga terkait dalam menentukan kebijakan karena DSI berperan sebagai pelaksana.
Ivan menyampaikan DSI dapat menjalankan fungsi sebagai intermediary atau single interface, termasuk memperoleh data, melakukan verifikasi dan analisis transaksi, serta menyampaikan laporan apabila ditemukan indikasi yang perlu diperhatikan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut tetap dilakukan oleh lembaga terkait yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DSI juga menilai prinsip kesinambungan atau non-disrupsi penting dalam penerapan tata kelola baru komoditas strategis. Pelaku usaha yang telah memiliki hubungan dagang dan kontrak berjalan perlu memperoleh kepastian agar perubahan tata kelola tidak secara otomatis mengganggu kontrak maupun proses ekspor yang telah berjalan.
DSI menyarankan agar RUU Komoditas Strategis mengatur secara khusus mengenai sumber dana, tujuan, tata kelola, penggunaan, dan akuntabilitas.
“Namun dalam perspektif DSI, apabila DSI memiliki peran dalam ekosistem komoditas strategis, dasar hukum dan peran tersebut sebaiknya juga dinyatakan secara jelas dalam undang-undang. Bukan hanya melalui pengaturan administratif di bawahnya,” ujar Ivan.
sumber : Antara
PAEI: Menkeu baru buka peluang perluasan pembiayaan lewat pasar modal
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
PAEI: Menkeu baru buka peluang perluasan pembiayaan lewat pasar modal
Rabu, 16 September 2026 09:53 WIB
Ilustrasi - Pengunjung melintas disamping layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/hma
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Nathanael Sutyanto menilai pengangkatan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, dapat membuka kesempatan untuk dilakukannya perluasan kebutuhan pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal Indonesia.
Perluasan kebutuhan pembiayaan tersebut berpotensi dilakukan melalui saham, obligasi korporasi, sukuk, serta instrumen berbasis aset yang memiliki arus kas jelas.
"Pengembangan instrumen harus disertai keterbukaan informasi serta perlindungan investor. Semakin beragam sumber pembiayaan yang sehat, semakin besar kemampuan dunia usaha berkembang tanpa seluruh kebutuhan ditumpukan pada APBN dan kredit bank,” ujar David sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Sebagai pelaku pasar modal, David melihat pengangkatan Menkeu baru juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kesinambungan kebijakan dan memperjelas arah pembiayaan pembangunan.
“Kepercayaan pasar perlu dijaga agar pemerintah dan dunia usaha dapat memperoleh dana dengan biaya yang wajar,” ujar David.
Namun demikian, Ia mengingatkan bahwa pasar modal juga sangat dipengaruhi oleh kredibilitas fiskal dalam negeri.
Ia mencontohkan, saat ketidakpastian meningkat, investor dapat meminta imbal hasil (yield) lebih tinggi untuk memegang Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, Ia mencontohkan kenaikan biaya pembiayaan negara kemudian dapat mempengaruhi biaya penerbitan obligasi perusahaan.
Menurut David, kebijakan yang cukup berbeda pada jaman Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa, dapat dimanfaatkan oleh Suahasil untuk saling melengkapi sepanjang penggunaan ruang fiskal tetap disertai pengukuran manfaat dan risiko.
Ia mengatakan pelaku pasar akan menilai kemampuan pemerintah memenuhi target APBN melalui penerimaan yang realistis dan belanja yang efektif.
Menurutnya, penguatan administrasi pajak serta kepastian pelayanan perlu menjadi prioritas.
“Di sisi pengeluaran, percepatan penyerapan perlu disertai kesiapan kegiatan dan ketepatan sasaran. Belanja yang cepat namun tidak menghasilkan manfaat hanya akan mempersempit kemampuan anggaran pada tahun berikutnya,” ujar David.
Selain agenda di pasar modal, Ia berharap Menkeu Suahasil juga dapat membagi secara jelas tanggung jawab dalam kerja sama antara Kemenkeu dengan BUMN dan Danantara.
“Kewajiban yang berpotensi kembali membebani anggaran perlu disampaikan secara transparan. Memindahkan pembiayaan ke luar APBN belum tentu menghilangkan risiko bagi keuangan negara,” ujar David.
Dalam masa awal kepemimpinannya, Ia berharap Menkeu Suahasil memperjelas rencana pembiayaan dan pengelolaan kas hingga akhir tahun, menyampaikan evaluasi penempatan dana pemerintah, serta memastikan prioritas belanja mempunyai hasil yang terukur.
“Koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS perlu menghasilkan kebijakan yang saling mendukung dengan tetap menghormati mandat masing-masing lembaga,” ujar David.
Menurutnya, ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari biaya pembiayaan yang lebih efisien, tambahan investasi produktif, akses modal bagi usaha yang layak, serta penciptaan pekerjaan.
“Masyarakat pada akhirnya perlu merasakan bahwa pengelolaan fiskal yang baik membantu menjaga daya beli sekaligus memperluas kesempatan memperoleh penghasilan,” ujar David.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PAEI: Menkeu baru buka peluang perluasan pembiayaan lewat pasar modal
Pewarta : Muhammad Heriyanto
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Membaca sinyal kontinuitas di tangan Menteri Keuangan baru - ANTARA News Bangka Belitung
calendar_today 16.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Dinamika pengelolaan keuangan negara memang selalu menarik perhatian pasar karena setiap perubahan di dalamnya dapat mempengaruhi persepsi terhadap arah perekonomian.
Yang terbaru, pergantian kepemimpinan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menjadi menarik karena sekaligus menandai babak baru dalam pengelolaan arsitektur fiskal nasional.
Di tengah volatilitas pasar keuangan global dan ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung, pergantian tersebut bukan sekadar perubahan figur di pucuk pimpinan Kementerian Keuangan.
Transisi ini dapat dibaca sebagai sinyal pemerintah untuk menjaga stabilitas, profesionalisme teknokratis, dan kehati-hatian dalam mengelola perekonomian yang menghadapi tantangan semakin kompleks.
Pasar merespons transisi kepemimpinan tersebut dengan nada positif cenderung netral. Respons itu memiliki alasan.
Suahasil mempunyai latar belakang akademis dan pengalaman panjang dalam birokrasi Kementerian Keuangan sehingga rekam jejak dan pendekatan kebijakannya relatif telah dikenal oleh pelaku pasar.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting ketika pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan disiplin fiskal.
Dalam situasi ekonomi global yang mudah berubah, kesinambungan kebijakan menjadi penting karena pelaku ekonomi membutuhkan kepastian dalam mengambil keputusan investasi maupun bisnis.
Dalam ekonomi politik, kepercayaan dan kepastian merupakan dua modal penting. Kehadiran figur teknokratis memberikan ekspektasi bahwa arah kebijakan fiskal tidak akan berubah secara drastis, tetapi tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian atau
prudent fiscal policy.
Kepastian semacam itu menjadi semakin penting ketika ruang fiskal menghadapi berbagai kebutuhan. Pemerintah harus menjaga kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan, melindungi masyarakat ketika terjadi tekanan ekonomi, sekaligus mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Di sinilah konsistensi kebijakan fiskal menjadi salah satu fondasi kepercayaan terhadap perekonomian.
Menjaga APBN
Tantangan terdekat adalah menjaga momentum penyusunan RAPBN 2027. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekadar kumpulan angka belanja dan target penerimaan, melainkan instrumen penting yang mencerminkan arah pembangunan nasional.
Di tengah suku bunga global yang masih menjadi perhatian dan kondisi likuiditas yang ketat, penyusunan APBN yang kredibel membutuhkan presisi tinggi.
Kebijakan fiskal dituntut memainkan peran ganda secara seimbang, yakni menjadi peredam guncangan atau shock absorber bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dua fungsi tersebut tidak selalu mudah dipertemukan. Ketika perekonomian menghadapi tekanan, kebutuhan belanja pemerintah dapat meningkat.
Pada saat bersamaan, disiplin anggaran harus tetap dipertahankan agar kemampuan fiskal tidak tergerus dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan prioritas dan kemampuan menjaga keseimbangan fiskal.
Mempertahankan konsolidasi fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan tentu bukan perkara sederhana. Sebagian pihak mungkin melihat perubahan nakhoda Kementerian Keuangan sebagai tantangan terhadap kontinuitas program yang sedang berjalan.
Namun, pergantian kepemimpinan tidak dengan sendirinya berarti diskontinuitas kebijakan. Kementerian Keuangan telah memiliki fondasi kelembagaan dan tata kelola yang terbangun dalam waktu panjang.
Sistem kelembagaan tersebut memungkinkan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Kepemimpinan baru justru memiliki ruang untuk menjaga konsistensi perancangan RAPBN 2027 agar cukup fleksibel merespons dinamika eksternal sekaligus disiplin menjaga kesehatan fiskal dan defisit anggaran dalam batas aman.
Fleksibilitas dibutuhkan agar pemerintah mempunyai ruang merespons perubahan, sedangkan disiplin diperlukan untuk menjaga kredibilitas APBN.
Selain penyusunan anggaran, salah satu persoalan yang membutuhkan penanganan taktis adalah kepastian mengenai beban utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Proyek infrastruktur tersebut telah menghadirkan transformasi dalam mobilitas antarkawasan.
Namun, dari perspektif manajemen keuangan publik, penataan struktur utang dan skema penyelesaiannya memerlukan solusi fiskal yang komprehensif, terukur, dan tidak membebani kesehatan APBN dalam jangka panjang.
Teknokratis solutif
Menteri Keuangan baru diharapkan menghadirkan pendekatan teknokratis dan solutif terhadap persoalan tersebut. Kepastian mengenai skema penyelesaian kewajiban Whoosh penting karena berkaitan dengan persepsi terhadap risiko fiskal dan pengelolaan kewajiban pemerintah.
Persoalan tersebut membutuhkan kejelasan agar setiap kewajiban dapat ditempatkan secara proporsional.
Pengelolaan proyek infrastruktur berskala besar tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi dan pelayanan yang dihasilkan, tetapi juga menyangkut bagaimana kewajiban pembiayaannya dikelola secara berkelanjutan.
Kemampuan pemerintah menunjukkan penyelesaian kewajiban pembiayaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap instrumen surat utang negara.
Kepercayaan tersebut pada akhirnya juga berhubungan dengan kemampuan pemerintah mengelola biaya utang atau cost of debt secara berkelanjutan.
Maka dari itu, penanganan kewajiban proyek infrastruktur tidak semata-mata berbicara mengenai pembayaran utang. Persoalan tersebut juga menjadi bagian dari ujian terhadap kualitas pengelolaan fiskal Indonesia dan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan keberlanjutan keuangan negara.
Keberanian menghadapi kewajiban keuangan secara pragmatis melalui kombinasi efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan, serta restrukturisasi utang secara bijak merupakan bagian dari pengelolaan makroekonomi yang matang.
Setiap pilihan tentu harus mempertimbangkan konsekuensinya terhadap APBN, keberlanjutan fiskal, serta kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
Pragmatisme dalam kebijakan fiskal bukan berarti mengabaikan disiplin anggaran. Sebaliknya, pendekatan tersebut diperlukan untuk menemukan pilihan yang paling terukur ketika pemerintah menghadapi kebutuhan pembangunan sekaligus keterbatasan sumber daya. Kebijakan fiskal harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan prinsip kehati-hatian.
Transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan perlu ditempatkan dalam kerangka konsolidasi pengelolaan fiskal. Kepemimpinan baru menghadapi kebutuhan untuk menjaga stabilitas institusional sekaligus meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan lingkungan ekonomi.
Kemampuan menavigasi RAPBN 2027 dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah, termasuk kewajiban pembiayaan infrastruktur, akan menjadi ujian terhadap konsistensi kebijakan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Pergantian Menteri Keuangan merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menata kembali pengelolaan keuangan negara. Tantangan berikutnya adalah memastikan transisi tersebut mampu menjaga kepercayaan pasar, stabilitas makroekonomi, dan kesinambungan kebijakan fiskal.
Kepemimpinan teknokratis yang baru juga menghadapi tugas menjaga kontinuitas penyusunan RAPBN 2027 di tengah tekanan ekonomi global sekaligus menyediakan landasan pragmatis untuk menyelesaikan ketidakpastian terkait kewajiban proyek infrastruktur seperti Whoosh secara terukur dan akuntabel.
Dengan kepemimpinan teknokratis yang padu, pengelolaan fiskal pada akhirnya tidak sekadar berbicara mengenai bagaimana negara membelanjakan dan memperoleh anggaran.
Lebih dari itu, kebijakan fiskal merupakan upaya membangun kepercayaan, menjaga ruang bagi pertumbuhan, mempertahankan kesehatan keuangan negara, serta meletakkan fondasi ketahanan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
*) Penulis adalah Profesor Ekonomi Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute.
Uploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.