Rabu, 2 September 2026 11:17 WIB
PGN mencatat pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di Perumahan Deltasari Indah, Sidoarjo, telah mencapai hampir 90 persen atau digunakan oleh 478 dari total 530 rumah di kawasan tersebut. ANTARA/HO-PGN
Yogyakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencatat pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di Perumahan Deltasari Indah, Sidoarjo, telah mencapai hampir 90 persen atau digunakan oleh 478 dari total 530 rumah di kawasan tersebut.
Seiring tingginya angka pemanfaatan tersebut, PGN semakin gencar memperkuat edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait keamanan penggunaan gas bumi, layanan pelanggan, pencatatan meter, serta prosedur penanganan apabila terjadi gangguan.
Edukasi tersebut salah satunya dilakukan kepada warga RW 9 Perumahan Deltasari Indah, Sidoarjo, Minggu (30/8/2026), bertepatan dengan rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pada hari yang sama, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Griya Permata Ijen, Mojokerto.
Pjs. Area Head Sidoarjo PGN Sales and Operation Region III (SOR III) Nurdiansyah mengatakan tingginya penggunaan jargas di Deltasari juga diikuti dengan keaktifan masyarakat dalam mencari informasi mengenai layanan maupun aspek keselamatan gas bumi.
“Di RW 9 ini warga sudah banyak yang menggunakan gas, lebih banyak daripada RW yang lain di perumahan ini. Kemudian warganya sangat proaktif bertanya. Ketika ada petugas PGN, mereka antusias menghubungi atau bertanya terhadap permasalahan gas yang terjadi di perumahan mereka,” ujar Nurdiansyah.
Dalam kegiatan tersebut, warga berdiskusi langsung dengan PGN mengenai tata cara penggunaan jargas yang aman, langkah yang perlu dilakukan apabila terdapat indikasi gangguan, mekanisme pemasangan bagi calon pelanggan, hingga pencatatan stan meter.
PGN menjelaskan jargas untuk pelanggan rumah tangga disalurkan dengan tekanan rendah sekitar 0,03 bar sesuai standar jargas dan desain teknis untuk mendukung keamanan penggunaan gas bumi di rumah pelanggan.
Selain disalurkan dengan tekanan rendah dan terkontrol, gas bumi memiliki karakteristik lebih ringan daripada udara, sehingga mudah terdispersi, meski demikian pelanggan tetap diimbau untuk selalu memperhatikan kondisi instalasi serta segera menghubungi kanal layanan resmi PGN apabila menemukan indikasi gangguan atau bau gas.
PGN juga memberikan edukasi mengenai pencatatan stan meter, tempat selain pencatatan berkala oleh petugas, pelanggan dapat melakukan pencatatan secara mandiri setiap bulan melalui aplikasi PGN Mobile guna memudahkannya dalam memantau dan melaporkan penggunaan gas bumi secara aktif.
Antusiasme juga datang dari warga yang belum menggunakan jargas, yang antara lain aktif mencari informasi mengenai mekanisme pemasangan, aspek keselamatan, hingga pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha.
Salah seorang warga Deltasari, Bagio, menilai sosialisasi secara langsung membantu masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai jargas.
“Soal keamanan banyak yang tidak paham dan mengerti. Dengan adanya sosialisasi ini bagus sekali, masyarakat dan warga lebih senang lagi. Kalau paham pasti akan banyak yang tertarik gunakan gas PGN karena lebih murah dan lebih aman,” kata Bagio.
Pada hari yang sama, PGN juga menggelar kegiatan edukasi di Griya Permata Ijen, Mojokerto, yang dikemas bersama Gebyar Seni dan Jalan Sehat dalam rangka perayaan kemerdekaan untuk mendekatkan layanan PGN kepada masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai manfaat, tata cara penggunaan, serta keamanan jargas.
“Pada hari ini saja ada dua tempat, di Perumahan Deltasari Indah ini, di RW 9, kemudian ada di Perumahan Griya Permata Ijen (GPI) di Mojokerto,” kata Nurdiansyah.
PGN menilai edukasi secara langsung penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui manfaat penggunaan gas bumi, tetapi juga memahami aspek keselamatan, penggunaan peralatan, penanganan gangguan, pencatatan meter, serta mekanisme layanan.
Ke depan, PGN akan melanjutkan kegiatan serupa di wilayah layanan lainnya, termasuk Jombang dan sejumlah kawasan di Sidoarjo. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen PGN untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan keandalan layanan jargas bagi pelanggan.
Pewarta : N008
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah masih memverifikasi informasi mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia, termasuk kemungkinan mereka menjadi korban perekrutan atau secara sadar masuk dinas militer asing.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu, mengatakan verifikasi dilakukan terhadap identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI.
"Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kami cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi," kata Yusril.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan identitas para WNI, proses perekrutan, hal yang ditawarkan kepada mereka, serta kebenaran mengenai keterlibatan mereka dalam dinas militer Rusia.
Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) sebelumnya mengungkap telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke dalam barisan militer Rusia.
Delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.
Menurut laporan tersebut, para WNI itu diduga awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi, tugas nontempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.
FISU menyebut perekrut menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik warga asing yang kemudian dapat diarahkan ke dinas militer.
Yusril mengatakan apabila informasi tersebut terbukti, pemerintah perlu melihat persoalan itu dari dua sisi, yakni perlindungan terhadap WNI yang mungkin menjadi korban penipuan atau eksploitasi serta konsekuensi hukum apabila mereka secara sadar masuk dinas militer negara asing tanpa izin Presiden.
"Kalau benar ada warga negara kita yang direkrut dengan modus tawaran pekerjaan, tetapi kemudian ternyata diarahkan untuk masuk dinas militer dan dikirim ke wilayah konflik, tentu kita harus melihat apakah yang bersangkutan merupakan korban," katanya.
Ia menegaskan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban.
Di sisi lain, Yusril mengatakan Indonesia memiliki ketentuan mengenai WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur kehilangan kewarganegaraan, antara lain bagi WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Namun, Yusril menegaskan penerapan ketentuan tersebut harus berdasarkan fakta yang telah diverifikasi dan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Menurut dia, status kewarganegaraan seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak, tetapi harus melalui penelitian dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kalau memang terbukti memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan, tentu pemerintah akan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum," katanya.
Yusril menjelaskan kehilangan kewarganegaraan juga tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi seseorang telah bergabung dengan tentara asing.
Ketentuan dalam UU Kewarganegaraan, kata dia, harus dilaksanakan melalui mekanisme administratif, termasuk keputusan Menteri Hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan.
Ia menegaskan dugaan tidak boleh dicampuradukkan dengan fakta hukum sehingga pemerintah akan bertindak berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Yusril: 8 WNI diduga jadi tentara Rusia masih diverifikasi
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
CNN Indonesia
Rabu, 02 Sep 2026 11:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Seorang pria berusia 24 tahun nekat mencuri sebuah pesawat ringan di Hungaria dalam kondisi mabuk berat pada Sabtu (29/8) lalu. Aksi nekat tersebut memicu respons darurat militer hingga jet tempur dikerahkan untuk melakukan pengejaran di udara.
Pria tersebut menggasak pesawat jenis Cessna 172 dari Bandara Kalocsa setelah melepas tali pengikat pesawat di darat, melansir video resmi Kepolisian Hongaria yang diunggah di Facebook.
Setelah berhasil lepas landas memanfaatkan jalan akses layanan bandara, pelaku mengarahkan pesawat menuju kawasan Paks, wilayah yang menjadi lokasi satu-satunya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Hungaria.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Menteri Pertahanan Hungaria, Romulusz Ruszin-Szendi, mengungkapkan bahwa radar militer dengan cepat mendeteksi pergerakan pesawat ilegal tersebut. Pihak militer langsung menerbangkan sepasang jet tempur siaga untuk melakukan intersepsi.
Pilihan Redaksi
Pesawat Cessna tersebut akhirnya mendarat darurat dan jatuh di ladang bunga matahari di dekat kawasan Gerjen. Jet tempur militer terus memantau posisi pesawat yang rusak dari udara hingga tim penyelamat tiba di lokasi.
Pelaku hanya mengalami luka ringan akibat pendaratan darurat tersebut. Ia kemudian berjalan menerobos ladang menuju jalan raya terdekat untuk melarikan diri.
Menurut keterangan resmi kepolisian, seorang pengemudi mobil sempat berhenti untuk memberikan pertolongan. Namun, pemuda 24 tahun itu justru mencoba merebut dan membawa lari kendaraan pengemudi tersebut.
Aksi pembegalan mobil berhasil digagalkan oleh sang pengemudi. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi beberapa menit kemudian langsung meringkus tersangka di area sekitar kejadian.
"Berdasarkan informasi sementara, pria tersebut dalam keadaan mabuk berat. Kepolisian tengah menyelidiki apakah ia juga berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang lainnya," tulis Kepolisian Hungaria, seperti dilansir Fox News.
Pihak berwenang bersama pakar penerbangan kini tengah mengusut tuntas celah keamanan yang menyebabkan pencurian pesawat tersebut. Tersangka telah ditahan dan menghadapi berbagai tuduhan pidana berat.
Pakar penerbangan asal Florida (Amerika Serikat), Steven Arroyo, menilai insiden pencurian pesawat untuk joyride atau penerbangan liar merupakan kejadian yang sangat langka namun amat berbahaya.
"Bagi seseorang yang mengoperasikan pesawat tanpa pengalaman atau dengan pengalaman terbatas, tindakan ini sangat membahayakan," ujar Arroyo.
"Efek alkohol bisa menjadi sangat ekstrem di udara. Saat ketinggian bertambah, udara semakin tipis sehingga kadar oksigen dalam aliran darah berkurang. Hal ini memperparah penurunan kesadaran dan fungsi pengambilan keputusan," bebernya.
(wiw)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ada enam penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang diteken dalam rangka mendorong pengembangan program Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam IndoEBTKE ConEx 2026 di di Jakarta, hari ini Rabu (2/9).
Ajang IndoEBTKE Conex 2026 kali ini akan mendorong kolaborasi pemerintah, industri, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060.
Keenam kesepakatan itu memiliki fokus utama pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), meliputi bioetanol dari molase & singkong, biometanol dari limbah POME, proyek PLTS dan hidrogen di Indonesia Timur, serta proyek konservasi Rangkong Basaken.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
IndoEBTKE ConEx) ke-12 pada 2-4 September 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Dalam sambutannya, Yuliot mengatakan penggunaan energi baru terbarukan (EBTT) bisa membuat kelistrikan di pelbagai negara jauh lebih murah bagi masyarakat. Dia menuturkan sejumlah negara didominasi sumber energi dari EBT.
"Misalnya di Amerika Utara, ada PLTA. Prancis juga ada PLTN," kata Yuliot dalam pidatonya.
Dia juga menegaskan pelbagai program di Tanah Air adalah kemandirian energi, ketahanan energi, hingga swasembada energi. Untuk swasembada, kata Yuliot, salah satunya adalah mempercepat penggunaan kendaraan listrik hingga memaksimalkan EBT.
Di sisi lain, dia mengatakan keterlambatan transisi energi akan memicu masalah besar bagi APBN.
Dampak besar terjadi karena harga energi fosil yang saat ini menjadi pemasok utama energi dalam negeri cukup fluktuatif.
"Ketergantungan pada energi fosil yang harganya fluktuatif dan berbiaya tinggi akan terus membebani fiskal negara," katanya.
1. MoU on Cooperation in Reneweble Energy Development antara PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dengan PT Agrinas Palma Nusantara
2. Memorandum of Understanding concerning Cooperation in the Development of a Bioethanol Plant antara PT Medco Intidinamika (afiliasi PT Medco Energi Internasional Tbk) dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Pertamina Power Indonesia (PPI)
3. MoU concerning Cooperation in Development of Biomethanol Production from Palm Oil Mill Effluent antara PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dengan Globaltec Desarrollos e Ingeniería, S.A.
4. MoU regarding the Cooperation Plan for the Development of a Sugarcane Molasses-Based Bioethanol Plant under the Ministry of Agriculture's Plantation Downstreaming Program antara PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)
VCS LISTING REPRESENTATION: Rangkong Basaken Landscape Conservation Project antara PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dengan PT Inhutani I (Persero)
Joint Development Study Agreement regarding Cooperation on The Feasibility Study for The Development of Renewable Projects (Solar Photovoltaic Power Plants Integrated with Electrolysers and Hydrogen Fuel Cells in Eastern Indonesia) antara PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dengan Hydrogene de France.
(pta/pta)
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah masih memverifikasi informasi mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia, termasuk kemungkinan mereka menjadi korban perekrutan atau secara sadar masuk dinas militer asing.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu, mengatakan verifikasi dilakukan terhadap identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI.
"Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kami cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi," kata Yusril.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan identitas para WNI, proses perekrutan, hal yang ditawarkan kepada mereka, serta kebenaran mengenai keterlibatan mereka dalam dinas militer Rusia.
Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) sebelumnya mengungkap telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke dalam barisan militer Rusia.
Delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.
Menurut laporan tersebut, para WNI itu diduga awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi, tugas nontempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.
FISU menyebut perekrut menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik warga asing yang kemudian dapat diarahkan ke dinas militer.
Yusril mengatakan apabila informasi tersebut terbukti, pemerintah perlu melihat persoalan itu dari dua sisi, yakni perlindungan terhadap WNI yang mungkin menjadi korban penipuan atau eksploitasi serta konsekuensi hukum apabila mereka secara sadar masuk dinas militer negara asing tanpa izin Presiden.
"Kalau benar ada warga negara kita yang direkrut dengan modus tawaran pekerjaan, tetapi kemudian ternyata diarahkan untuk masuk dinas militer dan dikirim ke wilayah konflik, tentu kita harus melihat apakah yang bersangkutan merupakan korban," katanya.
Ia menegaskan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban.
Di sisi lain, Yusril mengatakan Indonesia memiliki ketentuan mengenai WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur kehilangan kewarganegaraan, antara lain bagi WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Namun, Yusril menegaskan penerapan ketentuan tersebut harus berdasarkan fakta yang telah diverifikasi dan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Menurut dia, status kewarganegaraan seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak, tetapi harus melalui penelitian dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kalau memang terbukti memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan, tentu pemerintah akan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum," katanya.
Yusril menjelaskan kehilangan kewarganegaraan juga tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi seseorang telah bergabung dengan tentara asing.
Ketentuan dalam UU Kewarganegaraan, kata dia, harus dilaksanakan melalui mekanisme administratif, termasuk keputusan Menteri Hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan.
Ia menegaskan dugaan tidak boleh dicampuradukkan dengan fakta hukum sehingga pemerintah akan bertindak berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta -
Persaingan model kecerdasan buatan (AI) semakin panas. Anthropic resmi memperkenalkan Claude Fable 5.1 dan Claude Mythos 5.1 yang diklaim lebih pintar untuk coding, pekerjaan berbasis pengetahuan hingga riset ilmiah.
Anthropic menyebut Fable 5.1 dan Mythos 5.1 sebenarnya menggunakan model dasar yang sama. Perbedaannya terletak pada tingkat pengamanan dan siapa yang dapat mengaksesnya.
Claude Fable 5.1 tersedia secara umum melalui Claude dan API Anthropic. Sementara Mythos 5.1 hanya diberikan melalui program akses tepercaya untuk organisasi tertentu yang bekerja di bidang keamanan siber dan ilmu hayati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Claude Fable 5.1 dan Claude Mythos 5.1 adalah model tercanggih di dunia untuk coding dan knowledge work," klaim Anthropic dalam pengumumannya.
Fable 5.1 membawa peningkatan cukup besar dibandingkan Fable 5. Anthropic mengatakan model barunya semakin mumpuni menangani coding, pekerjaan berbasis pengetahuan dan tugas pemecahan masalah yang berjalan dalam waktu lama.
Pada Terminal-Bench 4.0 yang menguji kemampuan coding melalui command line, misalnya, Fable 5.1 mencetak skor 55,8%. Angka tersebut meningkat dari 42% pada Fable 5 dan bahkan melewati Claude Opus 5 yang memperoleh 52,3%.
Peningkatan juga terlihat pada pekerjaan berbasis AI agent. Dalam AutomationBench, Fable 5.1 mencatat skor 31,4%, naik dari 17,1% pada generasi sebelumnya.
Namun perlu dicatat, hasil benchmark tersebut berasal dari pengujian Anthropic dan belum dapat dianggap sebagai pembuktian independen bahwa Fable 5.1 lebih unggul dibandingkan semua model AI pesaing.
Bukan cuma kemampuan yang ditingkatkan. Anthropic juga berusaha mengatasi salah satu kritik terhadap Fable, yakni biaya penggunaan yang relatif mahal.
Tarif utama Fable 5.1 sebenarnya tidak berubah. Penggunaan API tetap dibanderol USD 10 per satu juta token input dan USD 50 per satu juta token output.
Namun Anthropic memangkas drastis biaya untuk membaca data yang sudah tersimpan di cache. Biaya cache read turun dari USD 1 menjadi USD 0,25 per satu juta token atau lebih murah 75%.
Perubahan ini penting untuk AI agent yang berkali-kali membaca kembali informasi sama, seperti codebase, dokumen, instruksi sistem atau riwayat percakapan.
Anthropic memperkirakan Fable 5.1 dapat menghabiskan biaya sekitar 25% lebih rendah untuk penggunaan tipikal dibandingkan Fable 5. Penghematannya bahkan dapat mencapai sekitar 45% untuk pekerjaan yang sangat agentic.
Fable 5.1 juga mendapatkan sistem pengamanan yang diperbarui. Anthropic mengklaim sistem baru menghasilkan 60% lebih sedikit false positive pada pekerjaan keamanan siber.
Model tersebut kini bahkan diizinkan membantu menemukan kerentanan software. Namun Anthropic tetap membatasi Fable 5.1 agar tidak digunakan untuk mengembangkan eksploit dari celah keamanan yang ditemukannya.
Sementara itu, kemampuan yang lebih sensitif disediakan lewat Claude Mythos 5.1 dengan akses terbatas.
(afr/afr)
TAGS
LIHAT LAINNYA
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal segera merilis Peraturan Presiden (Perpres) terbaru terkait ojek online atau ojol. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa regulasi ini difokuskan khusus untuk mengatur potongan layanan pengantaran makanan dan barang, bukan angkutan penumpang.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak menghitung ulang potongan biaya layanan angkutan orang sebesar 8% karena ketentuannya sudah diputuskan dalam aturan sebelumnya.
"Oh, enggak (bukan untuk potongan angkutan orang). Kalau yang untuk angkutan orang kan sudah ditentukan bahwa 8% potongannya. Nah, ini (Perpres ojol yang akan terbit) itu untuk pengaturan antaran makanan dan antaran barang yang selama ini kan tidak diatur," ujar Dudy usai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (2/9/2026).
Selama ini, skema biaya untuk sektor pengantaran barang dan makanan memang belum memiliki payung hukum khusus. Kehadiran Perpres ini diharapkan mampu mengisi kekosongan aturan tersebut.
"Nah, ini (layanan pengantaran makanan dan barang) yang dicoba diatur sedemikian rupa," beber Menhub.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4153881/original/025665000_1662869244-074524600_1662525745-039908300_1657673249-0000489009.jpg)
Perbesar
Proses penyusunan aturan ini sudah memasuki tahap akhir setelah dibahas lintas kementerian, melibatkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
"Sudah (dibahas bersama Kemensetneg dan Kemkomdigi). Makanya ini sedang difinalkan," tutur Menhub.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan ekosistem industri pengantaran barang digital yang adil dan memprioritaskan perlindungan pengemudi. Nantinya, kewenangan atas regulasi khusus bagi pengemudi mitra pengantaran barang ini berada di bawah Kemkomdigi.
"Sesuai Perpres dan pesan Presiden Prabowo, kita harus melindungi dan memberikan yang terbaik untuk pengemudi," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam keterangannya yang diterima dan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/8).
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah masih memverifikasi informasi mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia, termasuk kemungkinan mereka menjadi korban perekrutan atau secara sadar masuk dinas militer asing.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu, mengatakan verifikasi dilakukan terhadap identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI.
"Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kami cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi," kata Yusril.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan identitas para WNI, proses perekrutan, hal yang ditawarkan kepada mereka, serta kebenaran mengenai keterlibatan mereka dalam dinas militer Rusia.
Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) sebelumnya mengungkap telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke dalam barisan militer Rusia.
Delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.
Menurut laporan tersebut, para WNI itu diduga awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi, tugas nontempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.
FISU menyebut perekrut menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik warga asing yang kemudian dapat diarahkan ke dinas militer.
Yusril mengatakan apabila informasi tersebut terbukti, pemerintah perlu melihat persoalan itu dari dua sisi, yakni perlindungan terhadap WNI yang mungkin menjadi korban penipuan atau eksploitasi serta konsekuensi hukum apabila mereka secara sadar masuk dinas militer negara asing tanpa izin Presiden.
"Kalau benar ada warga negara kita yang direkrut dengan modus tawaran pekerjaan, tetapi kemudian ternyata diarahkan untuk masuk dinas militer dan dikirim ke wilayah konflik, tentu kita harus melihat apakah yang bersangkutan merupakan korban," katanya.
Ia menegaskan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban.
Di sisi lain, Yusril mengatakan Indonesia memiliki ketentuan mengenai WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur kehilangan kewarganegaraan, antara lain bagi WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Namun, Yusril menegaskan penerapan ketentuan tersebut harus berdasarkan fakta yang telah diverifikasi dan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Menurut dia, status kewarganegaraan seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak, tetapi harus melalui penelitian dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kalau memang terbukti memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan, tentu pemerintah akan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum," katanya.
Yusril menjelaskan kehilangan kewarganegaraan juga tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi seseorang telah bergabung dengan tentara asing.
Ketentuan dalam UU Kewarganegaraan, kata dia, harus dilaksanakan melalui mekanisme administratif, termasuk keputusan Menteri Hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan.
Ia menegaskan dugaan tidak boleh dicampuradukkan dengan fakta hukum sehingga pemerintah akan bertindak berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (IndoEBTKE ConEx) ke-12 pada 2-4 September 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Acara itu digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Acara itu dihadiri oleh 11 asosiasi yang terkait dengan Energi Baru Terbarukan, di antaranya adalah METI.
Dalam sambutannya, Yuliot mengatakan penggunaan energi baru terbarukan (EBTT) bisa membuat kelistrikan di pelbagai negara jauh lebih murah bagi masyarakat. Dia menuturkan sejumlah negara didominasi sumber energi dari EBT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya di Amerika Utara, ada PLTA. Prancis juga ada PLTN," kata Yuliot dalam pidatonya.
Dia juga menegaskan pelbagai program di Tanah Air adalah kemandirian energi, ketahanan energi, hingga swasembada energi. Untuk swasembada, kata Yuliot, salah satunya adalah mempercepat penggunaan kendaraan listrik hingga memaksimalkan EBT.
Di sisi lain, dia mengatakan keterlambatan transisi energi akan memicu masalah besar bagi APBN.
Dampak besar terjadi karena harga energi fosil yang saat ini menjadi pemasok utama energi dalam negeri cukup fluktuatif.
"Ketergantungan pada energi fosil yang harganya fluktuatif dan berbiaya tinggi akan terus membebani fiskal negara," katanya
Acara pembukaan The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 (Foto: Ditjen EBTKE)
Ajang IndoEBTKE Conex 2026 kali ini akan mendorong kolaborasi pemerintah, industri, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060.
"IndoEBTKE ConEx 2026 akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan dan pembiayaan hingga pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan," demikian keterangan penyelenggara.
Selain pameran energi baru terbarukan, ada pula agenda penandatanganan MoU untuk mendukung program 100 GW dan Program Listrik Desa yang diresmikan sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
(lid/asa)
Rabu, 2 September 2026 11:14 WIB
Anggota DPRD Barito Selatan, Raden Sudarto. ANTARA/Bayu Ilmiawan
Buntok (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Raden Sudarto mengharapkan pemerintah kabupaten setempat agar mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air akibat kemarau panjang yang terjadi saat ini.
"Hal itu mengingat, saat ini musim kemarau panjang dan di sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih," katanya di Buntok, Rabu.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Barsel melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera menyiapkan langkah antisipasi, khususnya dengan menyediakan dan mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih.
“Musim kemarau sudah berlangsung cukup lama dan hujan belum juga turun. Karena itu, pemerintah daerah melalui OPD terkait perlu menyiapkan air bersih untuk masyarakat, terutama warga di wilayah yang kesulitan mendapatkan air,” kata dia.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan yang akrab disapa Haji Alek itu juga mengatakan, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah, terlebih ketika musim kemarau berkepanjangan.
Sudarto mewanti-wanti jangan sampai masyarakat harus menunggu hingga kondisi semakin parah, baru dilakukan pendistribusian air bersih. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan pemetaan terhadap wilayah yang mulai mengalami kekurangan air sehingga bantuan dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.
“Antisipasi harus dilakukan sejak dini. Kalau ada desa atau kawasan permukiman yang mulai kesulitan air bersih, segera dilakukan pendataan dan distribusi air,” ujarnya.
Ia mengharapkan OPD terkait dapat berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, penyaluran air bersih dapat diprioritaskan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Selain untuk kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air juga sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat selama musim kemarau.
Kondisi lingkungan yang kering dan terbatasnya air bersih berpotensi menimbulkan berbagai persoalan apabila tidak ditangani dengan baik.
"Harapan kita pemerintah daerah benar-benar hadir di tengah masyarakat. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih karena kemarau panjang ini," demikian Raden Sudarto.
Baca juga: BPBD Barito Selatan: Asap dari perbatasan meluas hingga ganggu kualitas udara
Baca juga: Pemkab Barito Selatan gelar shalat istisqa dan doa bersama
Baca juga: DPRD Barsel fokus rampungkan pembahasan APBD Perubahan 2026
Pewarta : Bayu Ilmiawan
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.