Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial dalam Revisi UU Migas
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Ayu Rachmaningtyas
| 21 September 2026, 11:52 WIB
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, menyebut RUU Migas mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. - Foto: Fraksigerindra.id
AKURAT.CO Pimpinan Komisi XII DPR menjelaskan sejumlah poin krusial dalam draf Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang tengah dibahas DPR.
Dalam draf RUU tersebut akan diatur terkait pembentukan dan kewenangan Badan Usaha Khusus (BUK) Minyak dan Gas Bumi.
Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, BUK nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ketentuan ini tertuang dalam draf RUU Migas Pasal 5 Ayat 3.
"Dalam draf RUU Migas yang telah diserahkan ke pemerintah, ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 bahwa BUK bertanggung jawab kepada presiden. Dan alhamdulilah ketentuan yang kita usulkan terkait kedudukan BUK sudah disepakati pemerintah" ujarnya, di jakarta, Senin (21/9/2026).
Bambang juga mengatakan ada perubahan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO). Yang mana terdapat usulan perubahan frasa di RUU Migas dari "paling banyak 25%" menjadi "paling sedikit 25%" dalam kewajiban pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri.
Baca Juga: RUU Migas Bakal Dibahas di Komisi XII DPR, Pemerintah Utus 5 Menteri
Menurutnya,hal itu menjadi salah satu poin vital untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001.
"Yang tadinya itu untuk DMO di UU Nomor 22 Tahun 2001 termaktub untuk kepentingan dalam negeri itu 'paling banyak 25 persen' diubah dalam RUU Migas menjadi 'paling sedikit 25 persen.' Nah, itu salah satu yang krusial untuk memenuhi putusan MK" jelas Bambang.
Adapun poin kedua, yakni Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) akan mendapat kewenangan khusus dibandingkan aturan sektoral lainnya. Hal ini mencakup soal aturan cadangan migas di kawasan hutan, kelautan, pertanian dan lainnya.
"BUK akan diberikan satu kewenangan yang bisa diutamakan dibanding aturan-aturan lainnya dan diatur dalam RUU Migas Pasal 52 Ayat 3," kata Bambang.
Substansi lainnya, dikatakan jika seluruh wilayah kerja migas akan berada pada kendali BUK. Bambang menyebut proses perizinan yang bekerja sama dengan swasta sekali pun mesti ada izin dari BUK.
Mentan Amran Rapat Pukul 06.00 WIB Bahas Bioetanol, Mensesneg: Rapat Paling Pagi yang Saya Ikuti
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Senin, 21 September 2026 - 11:51 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin rapat persiapan program bioetanol sejak pukul 06.00 WIB, Senin, 21 September 2026. Rapat yang diikuti 44 bupati dari berbagai daerah tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui konferensi video. Prasetyo menyebut rapat ini sebagai rapat paling pagi yang pernah diikutinya selama dua tahun menjabat.
Baca Juga
“Terima kasih, Pak Mentan Amran, kami diizinkan bergabung. Ini sejarah bagi saya, rapat paling pagi yang saya ikuti selama dua tahun,” kata Prasetyo.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Prasetyo mengatakan bahwa selama ini ia memantau pola kerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang menurutnya berbeda dari ritme kerja biasa. Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari besarnya tugas dan tanggung jawab Kementan dalam menjaga pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
“Kami monitor cara bekerja di Kementan, bukan cara kerja biasa karena tugas dan tanggung jawab luar biasa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga pangan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Mentan Amran mengatakan bahwa rapat pada pagi buta bukan sesuatu yang asing bagi jajaran Kementan. Ritme kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan berbagai agenda strategis pertanian berjalan cepat.
Baca Juga
“Ini kami minta maaf karena undang rapat pagi-pagi. Maaf, kami terbiasa rapat dari dini hari bahkan tidak ada tanggal merah untuk Kementan,” ucapnya.
Dalam pertemuan bersama 44 bupati dari berbagai provinsi, Mentan Amran menjelaskan bahwa pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan bioetanol setelah capaian swasembada pangan dan penguatan biodiesel.
“Pangan selesai, sudah delapan komoditas kita swasembada, bahkan ekspor. Biodiesel selesai, tidak impor. Sekarang kita masuk ke bioetanol E20,” jelas Mentan Amran.
Menurutnya, pengembangan bioetanol menjadi bagian dari langkah menuju kemandirian energi nasional. Indonesia memiliki sejumlah sumber bahan baku potensial, antara lain tebu, singkong, dan jagung, yang pengembangannya akan disesuaikan dengan kondisi agroklimat dan keunggulan masing-masing daerah.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Bapak Ibu Bupati nanti disesuaikan. Kita cocok tanam berdasarkan agroklimat, keunggulan komparatif, budaya setempat,” ujarnya.
Mentan Amran mengatakan tebu menjadi salah satu komoditas yang akan mendapat perhatian dalam program tersebut. Belajar dari Brasil, selain menghasilkan etanol, tebu juga dapat diarahkan untuk produksi gula sesuai kondisi harga dan kebutuhan pasar.
Halaman Selanjutnya
“Seperti Brasil. Kalau harga tinggi jadikan gula, kalau rendah jual etanol. Ini semua kita ada sumber daya alamnya. Persoalannya mau tanam atau tidak,” katanya.
Menkeu Suahasil tuntaskan rangkaian pengisian jabatan di Kemenkeu - ANTARA News Jawa Timur
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pelantikan pejabat pada Senin (21/9) merupakan tahap akhir dari rangkaian pengisian dan penyempurnaan jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebagaimana diketahui, rangkaian perombakan hingga mutasi jabatan di lingkup Kemenkeu telah berlangsung sejak era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Ini adalah kelanjutan, kelanjutan dari pelantikan di Kementerian Keuangan karena pada pelantikan yang lalu ada yang sudah dilantik itu berarti sudah menjalankan tugas. Sekarang dalam beberapa hari terakhir ada beberapa penyempurnaan di dalam penunjukan pejabat eselon II tersebut,” ujar Suahasil dalam wawancara cegat usai pelantikan di Jakarta, Senin.
Hari ini Suahasil melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II Kemenkeu serta dua pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Aula Mezanine, Kemenkeu.
Suahasil menjelaskan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penunjukan pejabat yang telah dilakukan sebelumnya.
Pejabat yang telah mengikuti pelantikan sebelumnya telah resmi menjalankan tugas, sedangkan penempatan sejumlah pejabat lainnya disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Ini adalah penyempurnaan setelah itu. Jadi yang kemarin telah ikut pelantikan, itu sudah menjalankan tugasnya. Ini penyempurnaannya,” ujar
Baperjakat Kemenkeu melibatkan seluruh pimpinan unit eselon I untuk menyampaikan usulan dari masing-masing unit sekaligus memberikan asesmen dalam proses pengisian jabatan.
Mekanisme tersebut mencakup pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional.
Sesuai ketentuan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik oleh Menkeu, sedangkan pejabat administrator dan pejabat lainnya dilantik oleh pimpinan unit eselon I masing-masing.
Proses pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem merit di Kemenkeu melalui mekanisme manajemen talenta yang mempertimbangkan kinerja dan karakteristik pegawai.
Dengan selesainya seluruh proses penempatan melalui mutasi maupun promosi, jajaran Kemenkeu selanjutnya diarahkan untuk berfokus menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.
“Sehingga dia tuntas, seluruh proses penempatan mutasi dan promosinya tuntas. Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja, menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia,” ucap Menkeu menegaskan.
Pelantikan kali ini juga mencakup dua pejabat pada Sekretariat KSSK sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kemenkeu.
Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025.
Menkeu berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme, mampu berpikir strategis, serta memperkuat koordinasi lintas unit.
Menurutnya, tugas Kemenkeu pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan angka dalam APBN, tetapi juga memastikan keuangan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Amanah yang saudara terima pada hari ini adalah amanah menjaga institusi, menjaga kepercayaan, menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Karena pada akhirnya yang kita kelola bukan sekadar angka semata, namun yang kita kelola adalah harapan masyarakat Indonesia terhadap masa depan Indonesia yang seharusnya menjadi lebih baik,” tutupnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Industri Semen Makin Ketat, SIG Perkuat Fondasi GCG
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Warta Ekonomi, Jakarta -
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperkuat praktik tata kelola perusahaan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan bisnis di tengah kondisi overcapacity dan persaingan industri semen yang semakin ketat.
Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra mengatakan perusahaan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap tahapan operasional bisnis. Menurutnya, tata kelola menjadi salah satu fondasi bagi perusahaan untuk menghadapi dinamika industri dan ekonomi.
”SIG menerapkan praktik GCG di setiap tahapan kegiatan operasi sehingga lebih resilience menghadapi tantangan industri dan situasi ekonomi yang dinamis. Ini dibuktikan dengan kemampuan Perusahaan mencatatkan pertumbuhan kinerja dan menjaga profitabilitas di tengah situasi overcapacity yang membuat persaingan bisnis di industri semen semakin ketat,” kata Indrieffouny Indra.
Dalam penerapannya, SIG berpegang pada lima prinsip GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
Untuk memastikan prinsip tersebut berjalan secara terstruktur, SIG memiliki Komite Keberlanjutan yang dibentuk sejak 2021. Komite ini bertugas memantau pelaksanaan agenda keberlanjutan dan mendukung pencapaian target dalam SIG Sustainability Roadmap 2030.
SIG juga menerapkan kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) untuk mendukung identifikasi, pengelolaan, dan mitigasi risiko serta peluang terkait perubahan iklim. Kerangka tersebut sekaligus digunakan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui pengukuran kualitas GCG secara berkala. SIG menggunakan sejumlah acuan, termasuk ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi terkait lainnya.
Pada 2025, SIG mencatat skor GCG sebesar 102,67 dengan predikat Leadership in Corporate Governance dalam penilaian yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
SIG juga memperoleh penghargaan sebagai Best State-Owned Enterprise dalam penilaian tersebut.
Indrieffouny mengatakan berbagai pencapaian tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga praktik tata kelola yang selaras dengan standar internasional.
”Semua pencapaian yang berhasil diraih oleh SIG merefleksikan komitmen kuat Perusahaan dalam praktik GCG yang selaras dengan standar internasional ACGS. SIG berkomitmen untuk terus melanjutkan praktik GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Indrieffouny.
Baca Juga: SIG Pangkas Emisi Semen hingga 38%, Bahan Bangunan Hijau Makin Digenjot
Baca Juga: Pendapatan SIG Naik 13,1%, Penjualan Semen Tembus 18,28 Juta Ton
Baca Juga: SIG Pertahankan Peringkat idAAA dari Pefindo, Prospek Pasar Tetap Kuat
Upaya tersebut turut mendapat pengakuan melalui penghargaan Katadata ESG Insight (KESGI) Award 2026 kategori Tata Kelola sektor Material Konstruksi. Penghargaan diberikan dalam rangkaian Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2026 di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Penghargaan diterima ESG Project Management Senior Manager SIG Arif Kurniawan dari Co-founder & Chief Content Officer Katadata Heri Susanto.
KESGI Award 2026 diberikan berdasarkan penilaian ESG scoring yang mengacu pada informasi dan dokumen ESG yang dipublikasikan perusahaan, mencakup aspek lingkungan, sosial, tata kelola, serta implementasi praktik keberlanjutan.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Bank Dunia Jor-Joran Galang Dana Demi Lapangan Kerja, Tembus Rp1.995 T
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Grup Bank Dunia (World Bank) memobilisasi lebih banyak modal swasta pada tahun fiskal 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di negara-negara berkembang.
Mobilisasi dana swasta atau private capital mobilization (PCM) ini menjadi yang terbesar dalam sejarahnya dan mengeluarkan volume jaminan yang memecahkan rekor.
Modal swasta yang dimobilisasi oleh Grup Bank Dunia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat selama empat tahun terakhir, dari US$35 miliar pada tahun fiskal 2022 menjadi US$112 miliar atau setara Rp 1.995,16 triliun (Rp17.814/US$) pada tahun fiskal 2026.
"Tetapi angka tersebut hanya penting jika modal tersebut dialokasikan ke tempat yang dapat menciptakan peluang dan lapangan kerja. Itulah pekerjaan yang harus dilakukan: terus menghilangkan hambatan, terus memperluas jangkauan investor, dan terus mendorong lebih banyak modal ke negara-negara berkembang," kata Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dikutip Senin (21/9/2026).
Jika digabungkan dengan pembiayaan Grup sendiri, total pembiayaan dan mobilisasi di negara-negara berkembang mencapai lebih dari US$200 miliar pada tahun fiskal 2026.
Modal swasta (PCM) ke negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah meningkat dari US$14 miliar pada tahun fiskal 2022 menjadi US$37 miliar pada tahun fiskal 2026-hampir tiga kali lipat.
Di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, meningkat dari US$12 miliar menjadi US$50 miliar-lebih dari empat kali lipat. Di negara-negara berpenghasilan rendah, yang merupakan salah satu lingkungan paling menantang bagi modal swasta, PCM dipertahankan sekitar US$3 miliar. Dan di seluruh Afrika, PCM meningkat dari sekitar US$9 miliar menjadi US$22 miliar, peningkatan hampir 150 persen.
Mobilisasi modal swasta ini pun diperkuat dengan pembentukan Laboratorium Investasi Sektor Swasta, yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hambatan praktis yang menghambat investasi di negara berkembang dan mengembangkan rencana kerja untuk mengatasinya.
Grup Bank Dunia telah mengejar agenda tersebut di seluruh aspek: meningkatkan lingkungan bisnis dan regulasi, memperluas jaminan dan pembiayaan mata uang lokal, mengatasi tantangan nilai tukar, meningkatkan instrumen ekuitas, dan memajukan cara-cara baru bagi investor institusional untuk berpartisipasi dalam skala besar.
Bank Dunia pun menerbitkan lebih dari US$25 miliar dalam bentuk jaminan, melampaui target penerbitan tahunan sebesar US$20 miliar pada 2030, empat tahun lebih cepat dari jadwal.
Pertumbuhan ini dipimpin oleh Platform Jaminan Grup Bank Dunia yang dibuat pada 2024. Platform ini memberikan klien dan investor akses tunggal dan lebih sederhana ke produk jaminan dari seluruh lembaga.
Dengan mobilisasi sektor swasta ini, Bank Dunia menegaskan komitmennya untuk merealisasikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama. Terutama karena 1,2 miliar anak muda akan mencapai usia kerja dalam 10 hingga 15 tahun ke depan di negara-negara berkembang, sementara hanya sekitar 420 juta lapangan kerja yang diproyeksikan akan tercipta. Sektor swasta menciptakan sembilan dari 10 lapangan kerja di negara-negara tersebut.
Strategi penciptaan lapangan kerja Grup Bank Dunia berpusat pada tiga pendorong yang saling memperkuat: berinvestasi dalam infrastruktur manusia dan fisik; menciptakan lingkungan regulasi yang siap untuk bisnis; dan membantu sektor swasta untuk berkembang.
Strategi ini menargetkan lima sektor yang kaya akan lapangan kerja di mana fundamental ini dapat membuka investasi dan lapangan kerja dalam skala besar: infrastruktur dan energi, agribisnis, perawatan kesehatan, pariwisata, dan manufaktur bernilai tambah.
Pada tahun fiskal 2026, 55 persen dari total pembiayaan-baik dari dana sendiri maupun modal yang dimobilisasi-dialokasikan ke sektor-sektor yang kaya akan lapangan kerja ini, membantu mengubah fondasi yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih baik menjadi investasi swasta, pertumbuhan bisnis, dan lapangan kerja.
Modal tersebut tidak hanya terkonsentrasi di pasar yang paling mudah diakses. Investasi swasta tidak hanya mengalir ke pasar yang paling mudah diakses. Investasi tersebut juga menjangkau ekonomi berpenghasilan rendah, di mana investor regional dan lokal semakin melengkapi modal global dalam membiayai bisnis dan menciptakan lapangan kerja.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
Indonesia kembali jumpa Taiwan lima bulan setelah Piala Uber
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia kembali bersua Taiwan pada perempat final Asian Games Aichi-Nagoya 2026 lima bulan setelah kedua tim bertarung ketat dalam Piala Uber 2026.
Indonesia ke delapan besar Asian Games setelah menyingkirkan Mongolia 3-0 pada babak 16 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Minggu (20/9), sedangkan Taiwan yang menempati unggulan 3/4 langsung mendapat bye ke perempat final.
"Tim putri memang tidak terlalu diunggulkan tapi kami semua mau menunjukkan kalau kami bisa untuk menyumbang medali. Tapi di satu sisi, kami di dalam tim mencoba untuk nothing to lose, berpikirnya satu pertandingan demi satu pertandingan," kata tunggal putri Putri Kusuma Wardani dalam keteranganPP PBSI, Senin.
Pertemuan ini mengulang duel fase grup Piala Uber di Horsens, Denmark, pada 28 April, ketika Indonesia susah payah menang 3-2 setelah tertinggal 1-2.
Kala itu Putri KW membuka keunggulan Indonesia dengan menundukkan Chiu Pin-Chian.
Taiwan menyamakan kedudukan setelah Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu menaklukkan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan kemudian berbalik unggul setelah Lin Hsiang Ti menundukkan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lalu menjaga Indonesia setelah melewati pertarungan tiga gim melawan Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun.
Baca juga: Eugenia Diva raih perunggu dari wushu
Ester Nurumi Tri Wardoyo menjadi pahlawan kemenangan Indonesia setelah mengalahkan Huang Yu-Hsun.
Skuad Indonesia kali ini agak berbeda kerena Ester dan Amallia tidak masuk skuad Asian Games, tetapi Putri, Dhinda, Rachel, Febi, dan Fadia kembali menjadi bagian tim di Aichi-Nagoya.
Indonesia juga membawa Thalita Ramadhani Wiryawan, Mutiara Ayu Puspitasari, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, dan Nita Violina Marwah.
Thalita mengatakan kekuatan tunggal Taiwan perlu diwaspadai karena kualitasnya merata. "Saya akan pelajari video-video permainan mereka untuk bisa tampil maksimal," ujar Thalita.
Thalita memanfaatkan pertandingan melawan Mongolia sebagai bagian dari adaptasi sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat di perempat final.
Dua partai ganda turut menjadi bagian penting dari pertemuan terakhir kedua negara. Pada Piala Uber, Taiwan merebut poin dari ganda pertama, sedangkan Rachel/Febi membalas pada ganda kedua untuk membawa Indonesia menyamakan kedudukan 2-2.
Rachel mengatakan kemenangan atas Mongolia belum menunjukkan permainan terbaiknya. "Ada beberapa yang belum enak dan harus dievaluasi lagi di pertandingan berikutnya," kata Rachel.
Indonesia dan Taiwan berebut tiket semifinal beregu putri setelah kedua tim berada pada jalur undian yang sama dengan unggulan teratas China.
Baca juga: Sumaya, dari keluarga sepak takraw hingga mengukir sejarah teqball
Pewarta: Muhammad Ramdan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Usai Demutualisasi, OJK: BEI Tetap Independen
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Senin, 21 September 2026, 11:47 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan independensi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) harus tetap terjaga setelah proses demutualisasi.
Ketentuan itu diatur dalam POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham BEI. Dalam aturan tersebut, demutualisasi ditujukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi pemangku kepentingan.
Pengelolaan BEI juga wajib dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.
"Demutualisasi BEI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek, integritas pasar, dan fungsi pengaturan serta pengawasan Bursa Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan," tulis POJK 13 Tahun 2026 tersebut, sebagaimana dikutip pada Senin (21/9/2026).
Di dalam POJK 13/2026 membuka peluang bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Danantara, perseorangan, maupun badan hukum Indonesia untuk memiliki saham BEI. Namun, kepemilikan tersebut tetap dibatasi agar tidak mengganggu independensi bursa.
Baca Juga: Jelang Delisting, BEI: 17 Emiten Belum Buka Perkembangan Buyback Saham
Baca Juga: BEI Buka Peluang IPO Usai Demutualisasi, Tahap Awal Fokus Right Issue
Baca Juga: BEI Tunda RUPSLB, Tunggu Aturan Demutualisasi OJK
Setiap pemegang saham dapat memiliki saham BEI secara kumulatif maksimal 5% dari seluruh saham yang telah diterbitkan. Kepemilikan di atas batas tersebut tetap dimungkinkan dengan persetujuan OJK.
Persetujuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan permodalan, komitmen, serta kontribusi pihak terkait terhadap pengembangan bursa.
Di sisi lain, OJK melarang satu pihak menguasai saham BEI secara mayoritas, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui perusahaan afiliasi.
"Setiap pihak dilarang memiliki saham BEI secara mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui afiliasinya," tulis POJK 13 Tahun 2026 dalam pasal 20.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Dian Ihsan
Editor: Dian Ihsan
Menkeu Suahasil tuntaskan rangkaian pengisian dan penyempurnaan jabatan di Kemenkeu - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pelantikan pejabat pada Senin (21/9) merupakan tahap akhir dari rangkaian pengisian dan penyempurnaan jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebagaimana diketahui, rangkaian perombakan hingga mutasi jabatan di lingkup Kemenkeu telah berlangsung sejak era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Ini adalah kelanjutan, kelanjutan dari pelantikan di Kementerian Keuangan karena pada pelantikan yang lalu ada yang sudah dilantik itu berarti sudah menjalankan tugas. Sekarang dalam beberapa hari terakhir ada beberapa penyempurnaan di dalam penunjukan pejabat eselon II tersebut,” ujar Suahasil dalam wawancara cegat usai pelantikan di Jakarta, Senin.
Hari ini Suahasil melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II Kemenkeu serta dua pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Aula Mezanine, Kemenkeu.
Pejabat yang telah mengikuti pelantikan sebelumnya telah resmi menjalankan tugas, sedangkan penempatan sejumlah pejabat lainnya disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Ini adalah penyempurnaan setelah itu. Jadi yang kemarin telah ikut pelantikan, itu sudah menjalankan tugasnya. Ini penyempurnaannya,” ujar
Baperjakat Kemenkeu melibatkan seluruh pimpinan unit eselon I untuk menyampaikan usulan dari masing-masing unit sekaligus memberikan asesmen dalam proses pengisian jabatan.
Mekanisme tersebut mencakup pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional.
Sesuai ketentuan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik oleh Menkeu, sedangkan pejabat administrator dan pejabat lainnya dilantik oleh pimpinan unit eselon I masing-masing.
Proses pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem merit di Kemenkeu melalui mekanisme manajemen talenta yang mempertimbangkan kinerja dan karakteristik pegawai.
Dengan selesainya seluruh proses penempatan melalui mutasi maupun promosi, jajaran Kemenkeu selanjutnya diarahkan untuk berfokus menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.
Baca juga: Menkeu: Pemerintah nyatakan utang BLBI telah lunas
“Sehingga dia tuntas, seluruh proses penempatan mutasi dan promosinya tuntas. Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja, menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia,” ucap Menkeu menegaskan.
Pelantikan kali ini juga mencakup dua pejabat pada Sekretariat KSSK sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kemenkeu.
Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025.
Menkeu berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme, mampu berpikir strategis, serta memperkuat koordinasi lintas unit.
Menurutnya, tugas Kemenkeu pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan angka dalam APBN, tetapi juga memastikan keuangan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Amanah yang saudara terima pada hari ini adalah amanah menjaga institusi, menjaga kepercayaan, menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Karena pada akhirnya yang kita kelola bukan sekadar angka semata, namun yang kita kelola adalah harapan masyarakat Indonesia terhadap masa depan Indonesia yang seharusnya menjadi lebih baik,” tutupnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mendag: Pemerintah komitmen jaga stabilitas daya beli masyarakat
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Mendag: Pemerintah komitmen jaga stabilitas daya beli masyarakat
Senin, 21 September 2026 11:46 WIB
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso tinjau Pasar Potrojayan, Prambanan, Kabupaten Sleman, pada Senin (21/9). (ANTARA/HO-Humas Prokopim Sleman)
Sleman (ANTARA) - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sembako dan daya beli masyarakat, saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.
Dalam peninjauan yang didampingi Bupati Sleman Harda Kiswaya tersebut, Mendag mengelilingi area pasar untuk berdialog langsung dengan pedagang dan pengunjung guna memantau perkembangan harga serta ketersediaan pasokan di lapangan.
"Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga kebutuhan pokok berada dalam batas normal dan stabil," kata Mendag Budi Santoso usai peninjauan di Sleman, Senin.
Ia mengatakan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bawang merah hingga daging ayam tercatat terjual sesuai batas wajar. Bawang merah dijual pada kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram, berada di bawah harga acuan sebesar Rp39.000 per kilogram.
Baca juga: BPS: Kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah meluas
Sementara itu, telur ayam dijual seharga Rp26.000 per kilogram dan daging ayam Rp38.000 per kilogram. Komoditas cabai besar juga terpantau terkendali di angka Rp50.000 per kilogram.
Kendati demikian, Mendag mencatat adanya kenaikan pada komoditas cabai rawit yang mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga acuan Rp57.000 per kilogram.
Budi mengatakan penetapan harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dirancang untuk menciptakan titik temu yang adil antara kepentingan produsen dan konsumen.
"Pemerintah berkomitmen menjaga harga agar tetap wajar, sebab harga yang terlalu rendah berisiko merugikan petani maupun peternak akibat tingginya biaya produksi. Sebaliknya, harga yang melonjak melebihi batas acuan tentu akan memberatkan daya beli masyarakat," katanya.
Baca juga: Harga emas Antam pada Senin turun Rp10.000 jadi Rp2,628 juta/gr
Ia juga mengapresiasi sinergi Pemkab Sleman dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga di pasar, dan berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat terus dipertahankan.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut baik peninjauan dari Kementerian Perdagangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa meski stabilitas harga komoditas utama di pasar relatif aman, pemerintah daerah terus berfokus pada dinamika daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi.
"Pemenuhan kebutuhan pokok harian masyarakat sejauh ini tetap berjalan lancar melalui penyediaan berbagai alternatif kebutuhan yang beragam, sehingga daya beli masyarakat di wilayah Sleman dapat terus terjaga secara berkelanjutan," kata Harda.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendag: Pemerintah komitmen jaga stabilitas daya beli masyarakat
Pewarta : Sutarmi
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Suahasil menuntaskan rangkaian pengisian jabatan di Kemenkeu
calendar_today 21.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pelantikan pejabat pada Senin (21/9) merupakan tahap akhir dari rangkaian pengisian dan penyempurnaan jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebagaimana diketahui, rangkaian perombakan hingga mutasi jabatan di lingkup Kemenkeu telah berlangsung sejak era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Ini adalah kelanjutan, kelanjutan dari pelantikan di Kementerian Keuangan karena pada pelantikan yang lalu ada yang sudah dilantik itu berarti sudah menjalankan tugas. Sekarang dalam beberapa hari terakhir ada beberapa penyempurnaan di dalam penunjukan pejabat eselon II tersebut,” ujar Suahasil dalam wawancara cegat usai pelantikan di Jakarta, Senin.
Hari ini Suahasil melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II Kemenkeu serta dua pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Aula Mezanine, Kemenkeu.
Suahasil menjelaskan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penunjukan pejabat yang telah dilakukan sebelumnya.
Pejabat yang telah mengikuti pelantikan sebelumnya telah resmi menjalankan tugas, sedangkan penempatan sejumlah pejabat lainnya disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Ini adalah penyempurnaan setelah itu. Jadi yang kemarin telah ikut pelantikan, itu sudah menjalankan tugasnya. Ini penyempurnaannya,” ujar
Baperjakat Kemenkeu melibatkan seluruh pimpinan unit eselon I untuk menyampaikan usulan dari masing-masing unit sekaligus memberikan asesmen dalam proses pengisian jabatan.
Mekanisme tersebut mencakup pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional.
Sesuai ketentuan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik oleh Menkeu, sedangkan pejabat administrator dan pejabat lainnya dilantik oleh pimpinan unit eselon I masing-masing.
Proses pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem merit di Kemenkeu melalui mekanisme manajemen talenta yang mempertimbangkan kinerja dan karakteristik pegawai.
Dengan selesainya seluruh proses penempatan melalui mutasi maupun promosi, jajaran Kemenkeu selanjutnya diarahkan untuk berfokus menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.
“Sehingga dia tuntas, seluruh proses penempatan mutasi dan promosinya tuntas. Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja, menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia,” ucap Menkeu menegaskan.
Pelantikan kali ini juga mencakup dua pejabat pada Sekretariat KSSK sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kemenkeu.
Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025.
Menkeu berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme, mampu berpikir strategis, serta memperkuat koordinasi lintas unit.
Menurutnya, tugas Kemenkeu pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan angka dalam APBN, tetapi juga memastikan keuangan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Amanah yang saudara terima pada hari ini adalah amanah menjaga institusi, menjaga kepercayaan, menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Karena pada akhirnya yang kita kelola bukan sekadar angka semata, namun yang kita kelola adalah harapan masyarakat Indonesia terhadap masa depan Indonesia yang seharusnya menjadi lebih baik,” tutupnya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.